Jumat, 22 Maret 2019

 Headline

APBD 2019 Dirancang Rp 989 Miliar

Diposting pada 11/12/2018, 12:03 WIT
PARIPURNA : Bupati Danny Missy saat menyerahkan nota keuangan dan RAPBD 2019 kepada Ketua DPRD dalam rapat paripurna, Senin (10/12) kemarin
PARIPURNA : Bupati Danny Missy saat menyerahkan nota keuangan dan RAPBD 2019 kepada Ketua DPRD dalam rapat paripurna, Senin (10/12) kemarin

JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat merancang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 Rp 989.513.782.452. Rancangan anggaran ini menurun 16,24 persen dibanding APBD 2018 yang ditetapkan Rp 1.181.336.761.894. Perubahan target pendapatan ini disesuaikan dengan realisasi  pendapatan tahun anggaran 2018 dan dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat terkait penghematan APBN 2019, sehingga berpengaruh pada jumlah dana transfer."Struktur pendapatan daerah dalam APBD 2019 masih didominasi pendapatan daerah yang bersumber dari transfer kas pemerintah pusat. Padahal, berbagai upaya telah dilaksanakan dalam mengenjot PAD. Baik dari penyediaan sarana prasarana, peningkatan kualitas aparatur pengelola PAD hingga dikeluarkan berbagai peraturan daerah,"ungkap Bupati Danny Missy dalam pidatonya saat paripurna penyerahan nota keuangan RAPBD 2019 di gedung DPRD, Senin (10/12).
       Dijelaskan dari target pendapatan 2019 dengan rincian, penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2018 dianggarkan Rp 222.942.372.131 mengalami penurunan Rp 152.437.791.727 atau turun 16,24 persen, sehingga PAD 2019 dirancang Rp 70.504.580.404). Sementara belanja daerah ditargetkan Rp 906.242.450.506 yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 572.499.480.074 dan belanja langsung Rp 333.742.970.432.
    Sementara pembiayaan netto  Rp 83.271.331.946. Apabila dikurangi dengan surplus belanja yang dirancang Rp 83.271.331.946 maka diproyeksikan sisa lebih pembiayaan tahun berkenan Rp 0 rupiah atau berimbang. Sementara sesuai peraturan Menteri Keuangan (Menkeu)  Nomor 106/PMK 07/2018, tentang batas maksimal kumulatif defisit APBD tahun 2019 mengatur bahwa, Pemkab Halbar tidak diperbolehkan merancang defisit diatas 3,5 persen dari total pendapatan. Karena itu, diharapkan dalam pembahasan selanjutnya dapat menghasilkan solusi yang terbaik, sehingga APBD 2019 bisa sehat dan berkualitas,"pungkasnya.(din/met) 

Share
Berita Terkait

Sehari, Empat Tewas di Jalan

12/03/2018, 12:37 WIT

Danyonif RK 732/Banau Berganti

07/12/2018, 12:50 WIT

Dipecat, Samad Mengadu ke DPP

12/02/2018, 14:16 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(82,68%)       :       (17,32%)

Dahlan Iskan