Kamis, 20 Juni 2019

 Headline
MALUT POST / MAJANG POLIS / KPK Pantau Kada Kapala Batu

KPK Pantau Kada Kapala Batu

Diposting pada 05/01/2019, 13:01 WIT
SEPAHAM: Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman menandatangani MoU tentang pinjam pakai lahan dan gedung milik Pemkot Ternate untuk kantor cabang BKN di Malut, Jumat (4/1). ADI HUMAS FOR MALUT POST
SEPAHAM: Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman menandatangani MoU tentang pinjam pakai lahan dan gedung milik Pemkot Ternate untuk kantor cabang BKN di Malut, Jumat (4/1). ADI HUMAS FOR MALUT POST

TERNATE – Pemerintah pusat memberikan tenggat waktu hingga Desember kemarin bagi kepala daerah untuk memecat ASN eks narapidana tindak pidana korupsi. Namun hingga kini, masih banyak kada yang masih bandel memelihara para ASN, termasuk Maluku Utara. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan, makin lama menahan ASN tersebut maka peluang kada dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga makin besar.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam kunjungannya ke Ternate Jumat (4/1) kemarin mendesak para kada agar segera menjalankan surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan tipikor. Dia mengingatkan, desakan yang sama juga telah disuarakan KPK. “Kepala daerah diminta bersikap tegas tanpa kompromi. Sebenarnya target pelaksanaan maksimal sampai dengan Desember 2018 seluruh daerah harus eksekusi ASN terpidana korupsi, karena ini perintah undang-undang," ujar Bima yang ditemui di kantor Wali Kota Ternate.
Pria 57 tahun itu menjabarkan, masih ada daerah di Malut yang belum melakukan pemecatan ASN eks terpidana korupsi. Padahal BKN telah melampirkan nama-nama para ASN yang terbukti terlibat korupsi ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). ”Kan daftar nama-nama ASN terpidana korupsi itu sudah kami berikan. Diharapkan dengan lebih spesifiknya data termasuk daftar nama yang diterima PPK di Kementerian ataupun kepala daerah, maka tindakan cepat bisa dilakukan,” jabarnya.
Bima mengaku, BKN tidak punya kewenangan memberhentikan ASN-ASN tersebut. Kepala daerah lah yang harus memberhentikan. “Laporan terus kami sampaikan ke KPK, karena akan dieksekusi langsung oleh KPK jika masih ada daerah yang belum pecat ASN terpidana korupsi,” tegasnya.
Secara keseluruhan, ada 2.357 ASN yang terlibat kasus korupsi dan terbukti bersalah. Bima mengungkapkan, baru ratusan dari mereka yang sudah dipecat. “Dan pemecatan akan terus dilakukan sampai selesai,” kata alumni University of Pittsburgh tersebut.
Di Malut sendiri, baru Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Provinsi Malut, Pemkot Tidore Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dan Pemkab Halmahera Tengah yang telah melakukan pemecatan. Bima menegaskan, kada yang meneken Surat Keputusan pemecatan tak perlu khawatir bakal digugat para ASN. Meski saat ini Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri tengah mengajukan uji materi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN terkait pasal pemecatan, hal itu bukan batu sandungan untuk mengeksekusi para ASN. “Pemecatan mereka merupakan perintah undang-undang. (Mengajukan) judicial review itu hak semua warga negara selagi mempunyai legal standing,” tuturnya.
Bima yang juga dosen Universitas Indonesia ini berharap PPK dan kada sebagai pihak yang paling mengetahui apa yang terjadi pada pegawai di lingkungannya agar membangun sistem pelaporan. Dengan begitu tindakan hukum yang dilakukan bisa langsung ditindaklanjuti. ”Jadi kami berharap segera masukan salinan putusan pemberhentian itu, agar kami bisa melakukan pensiun secara tidak terhormat,” tandasnya.(cr-05/kai)

 

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan