Sabtu, 19 Januari 2019

 Headline

Golkar: Pilgub Belum Tuntas

Diposting pada 09/01/2019, 14:18 WIT
KAIMUDDIN Hamzah & ASRUL Rasyid Ichsan
KAIMUDDIN Hamzah & ASRUL Rasyid Ichsan

SOFIFI – Fraksi Partai Golkar di DPRD Maluku Utara memastikan belum menerima Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA) sebagai gubernur-wakil gubernur terpilih periode 2019-2024. Salah satu tindak lanjutnya adalah dengan kompak absen dalam paripurna DPRD pengesahan gubernur-wagub terpilih, Senin (7/1). Proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diyakini bakal menggugurkan status AGK-YA.
Ketua Fraksi Golkar, Kaimuddin Hamzah kepada Malut Post menuturkan, ketidakhadiran Fraksi dalam paripurna istimewa tersebut memang bukan sikap politik partai. Sebab tak ada arahan terhadap anggota untuk absen. Meski begitu, dia menegaskan dirinya dan para loyalis Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai) belum mengakui kemenangan AGK-YA. “Mahkamah Konstitusi memang memutuskan AGK-YA sebagai pemenang Pilgub, namun itu penetapan berdasarkan hasil perolehan suara. Namun terkait pelanggaran dan kecurangan lain MK tidak mengadili karena bukan menjadi kewenangannya," tuturnya, Selasa (8/1).
Sebagai anggota partai yang berjuang untuk pasangan AHM-Rivai, politikus berlatar belakang pengacara ini tegas menganggap proses Pilgub belum tuntas. "Dan kami yakin proses hukum yang sedang ditempuh ini akan ada hasil positif. Bisa saja keputusan ke depan Gubernur (AGK) diberhentikan," ujarnya.
Kaimuddin menjelaskan, absen berjamaah Fraksi Golkar yang memiliki 8 kursi dalam paripurna merupakan sikap pribadi masing-masing. Partai maupun Fraksi sama-sama tak mengarahkan. “Karena masing-masing punya kesibukan. Terutama kesibukan menjelang Pileg, sehingga banyak anggota yang masih bersama konstituen untuk melakukan sosialisasi,” terangnya.
Kaimuddin sendiri mengaku saat paripurna tengah berada di Bacan, Halmahera Selatan. Setelah itu ia langsung terbang ke Jakarta. “Sekarang di Jakarta, sama Ketua DPRD Alien Mus,” katanya.
Sebagai ketua fraksi, dirinya juga dihubungi Wakil Ketua Deprov Ishak Naser jelang paripurna. Ishak menghubunginya untuk meminta pendapat Golkar terkait paripurna. “Saya jelaskan apa adanya, bahwa Golkar maupun Fraksi tidak punya sikap politik terhadap proses paripurna. Sebab tidak ada perintah," akunya.
Selain itu, sambungnya, Golkar melalui kuasa hukum partai juga telah menyampaikan surat pemberitahuan ke DPRD. Hanya saja apa substansi surat itu dia mengaku tidak tahu. “Karena baru tahu (ada surat) setelah proses paripurna telah jalan. Jadi keberadaan kami sebagai Fraksi dan sebagai partai tidak bisa dilepaspisahkan. Namun khusus ketidakhadiran anggota Fraksi pada paripurna, itu tidak diarahkan Fraksi maupun partai," kilahnya.
Terkait sikap Pelaksana Harian Ketua Golkar Malut Hamid Usman yang telah mengakui kemenangan AGK-YA, Kaimuddin mengaku tak terkejut. Dia bilang, Hamid memang telah berbalik arah mendukung pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan PKPI tersebut. "Itu biasa, orang tahu siapa itu Hamid Usman. Sembunyi di bawah pohon tomat, (tapi) kepala dan kakinya kelihatan," sindirnya.
Sikap Golkar yang masih berharap kemenangan AHM-Rivai ini mendapat tanggapan Sekretaris PDI Perjuangan Malut, Asrul Rasyid Ichsan. Asrul yang sebelumnya merupakan Ketua Tim Pemenangan AGK-YA menegaskan, semua mekanisme Pilgub telah selesai, termasuk paripurna DPRD. “Karena itu kami berharap semua pihak bisa berlapang dada menerima keputusan yang sudah final tersebut dan bersiap untuk gubernur dan wakil gubernur baru pada bulan Mei nanti,” ujarnya.
Asrul juga meminta tidak ada lagi polemik Pilgub yang tidak substantif. Sebab DPRD pun telah tuntas menggelar paripurna. pengumuman hasil Pilgub Malut. “Dan AGK-YA adalah pemenangnya. Jadi masyarakat jangan lagi disuguhkan dengan opini liar yang menyesatkan sebab kita sudah bersepakat siap menang siap kalah. Jadi semua harus menerimanya, sebab yang terpilih adalah gubernur kita semua," tandasnya.

Kebijakan Koalisi
Selain Fraksi Golkar, perwakilan Partai Persatuan Pembangunan di Deprov pun tak hadir dalam paripurna. Golkar dan PPP merupakan pengusung pasangan AHM-Rivai. Di Deprov, PPP hanya memiliki satu kursi.
Anggota Deprov dari PPP, Ridwan Tjan saat dikonfirmasi Malut Post kemarin mengaku dirinya masih absen paripurna lantaran sedang ada urusan keluarga. "Maaf, kemarin saya tidak sempat hadir karena masih dalam perjalanan dari Gane Barat. Baru tiba di Ternate kemarin jam 16.00 WIT karena ada urusan keluarga," kata Ridwan yang juga Ketua PPP Malut dan Ketua Badan Kehormatan Deprov.
Terpisah, pengamat politik Muhlis Hafel mengatakan sikap kolektif dua partai pengusung tersebut tidak lepas dari hasil akhir Pilgub kemarin. Menurut dosen Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) ini, sengketa di MK yang memenangkan AGK-YA masih menyisakan berbagai tafsir di kalangan partai pengusung. Sebab hingga hari ini sidang di PTUN terkait gugatan diskualifikasi AGK masih berlangsung. "Hal ini dapat saja berujung pada ketidakhadiran Golkar dan PPP sebagai partai yang merasa masih belum tuntas," paparnya.
Meski begitu, Muhlis meyakini beda sikap politik dalam Pilgub itu tak akan berpengaruh pada penyusunan arah kebijakan AGK-YA nantinya. Sebab PDIP dan PKPI serta Golkar dan PPP kini sudah menyatu dalam satu koalisi pengusung calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Kebijakan partai pusat sangat berpengaruh ke partai di daerah karena sentralisasi partai sehingga partai di daerah tidak bisa berbuat lain kecuali taat dan tunduk kepada perintah partai di pusat," terangnya. "AGK-YA diusung oleh partai koalisi yang didalamnya termasuk Golkar dan PPP sehingga tidak ada ruang dan alasan untuk resisten terhadap kebijakan AGK-YA yang notabene adalah kebijakan koalisi. Terkecuali AGK-YA melanggar arah kebijakan koalisi."(udy/tr-01/kai)

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,09%)       :       (16,91%)

Dahlan Iskan