Sabtu, 19 Januari 2019

 Headline

Salah Perencanaan, Utang Membengkak

Diposting pada 11/01/2019, 12:50 WIT
DPRD Kota Ternate
DPRD Kota Ternate

TERNATE – Membengkaknya utang Pemkot Ternate ke pihak ketiga yang angkanya mencapai Rp 32,5 miliar mendapat sorotan DPRD.
    Menurut DPRD, banyaknya utang ke pihak ketiga mencerminkan buruknya sistem perencanan keuangan pemkot. “  Perencanaan yang abal-abal. Pendapatan ditargetkan tinggi, sementara sampai akhir tahun pemasukannya  tidak maksimal. Imbasnya banyak kegiatan pihak ketiga yang sudah selesai tidak bisa dibayar,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Ternate  M Iqbal Ruray, kemarin (10/1).
    Kata Iqbal, hingga memasuki 2019 ini, bagian keuangan belum bisa memastikan berapa banyak kegiatan yang tidak bisa dibayarkan. Berapa total jumlah utang juga belum diketahui. Sebab dari angka yang ada, informasinya masih akan terus bertambah. Besarnya utang pemkot sambung Iqbal, akan berimbas pada kegiatan yang sudah dirancang tahun ini. “ Sebab sudah pasti ada kegiatan yang harus dipending untuk membayar utang,” tukas politisi Golkar ini.
    Iqbal menilai, bila perencanaan keuangan baik, maka bisa diprediksi berapa pendapatan yang akan masuk sehingga tidak terjadi utang daerah yang begitu besar. “ Kalau pemerintah pendapatan tidak maksimal, maka sistem pengelolaan PAD harus dirubah. Sebenarnya pemkot sudah tahu, kalau PAD sebelum akhir tahun tidak maksimal. Tapi tetap diusulkan banyak kegiatan mendahului APBD, akhirnya banyak yang tidak terbayar,” tandasnya.
    Agar tidak mengganggu APBD dan utang daerah dapat terbayar, politisi senior partai Golkar ini menyarankan agar kegiatan yang tidak urgen tidak lagi diakomodir. Iqbal berharap, masalah utang ke pihak ketiga itu dapat segera diselesaikan. “ Tapi saya juga sesalkan mengapa hingga 10 Januari ini  banyak kegiatan SKPD yang belum jalan. DPA juga belum dibagikan ke setiap SKPD,” tandasnya.
    Terkait dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), baru tiga SKPD yang ditanda tangani Sekretaris Kota Ternate M Tauhid Soleman. Meski begitu, menurut sekkot yang paling utama DPA harus disahkan terlebih dahulu oleh Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD). “ Paling utama dilakukan pengesahan oleh BPKAD dulu, baru setelah itu ke saya untuk diparaf,” singkatnya. (cr-05/rul)

Utang Menumpuk Disorot DPRD
1. Membengkaknya utang Pemkot ke pihak ketiga yang mencapai Rp 32,2 miliar mendapat sorotan DPRD.
2. DPRD menilai sistem perencanan keuangan pemkot buruk.
3. Pendapatan ditargetkan tinggi, sementara sampai akhir tahun pemasukannya  tidak maksimal.
4. Hingga memasuki 2019 bagian keuangan belum bisa memastikan berapa banyak kegiatan yang tidak bisa dibayarkan dan berapa total jumlah utang juga belum diketahui.
5. Dari informasi utang pemkot diprediksi masih akan terus bertambah.
6. Besarnya utang pemkot berimbas pada kegiatan yang sudah dirancang tahun ini.  Sudah pasti ada kegiatan yang harus dipending karena anggarannya dipakai untuk membayar utang
7. Bila perencanaan keuangan baik, maka bisa diprediksi berapa pendapatan yang akan masuk sehingga tidak terjadi utang daerah yang begitu besar.
8.  Sedianya pemkot sudah tahu, kalau PAD sebelum akhir tahun tidak maksimal. Tapi tetap diusulkan banyak kegiatan mendahului APBD, akhirnya banyak yang tidak terbayar.

 

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,09%)       :       (16,91%)

Dahlan Iskan