Jumat, 22 Maret 2019

 Headline

Setwan Sosialisasi Pergub Kedisiplinan

Diposting pada 11/01/2019, 13:05 WIT
DISIPLIN: Sekretaris Dewan Abubakar Abdullah (tengah), Bambang Hermawan (kanan) dan M. Jamdi (kiri) bertindak sebagai pembicara pada sosialisasi Pergub di Sekretariat Dewan. RUSDI ABDURRAHMAN/MALUT POST
DISIPLIN: Sekretaris Dewan Abubakar Abdullah (tengah), Bambang Hermawan (kanan) dan M. Jamdi (kiri) bertindak sebagai pembicara pada sosialisasi Pergub di Sekretariat Dewan. RUSDI ABDURRAHMAN/MALUT POST

SOFIFI - Mengawali semangat kerja awal 2019 dan mendukung kebijakan Gubernur Abdul Gani Kasuba dalam peningkatan disiplin pegawai di internal Pemerintah Provinsi (Pemprov), Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi menyelenggarakan sosialisasi peraturan Gubernur (Pergub) tentang disiplin pegawai. Kegiatan tersebut dipusatkan di kantor DPRD Provinsi dua hari lalu.

 

Selain disiplin, kegiatan ini sekaligus mensosialisasikan etika pegawai serta mekanisme pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TPP) dan implementasi transaksi non tunai. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bambang Hermawan dan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah M. Jamdi.
Bambang mengapresiasi jajaran Sekretariat DPRD yang berinisiatif melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan begitu, ia sendiri berkesempatan menjelaskan hal teknis tentang implementasi non tunai dan penyaluran TTP. Bambang juga memastikan, pada Januari 2019 ini juga akan menyelesaikan pembayaran  TTP, tetapi dengan persyaratan berupa perilaku kinerja dan capaian kinerja, terutama di internal Sekretariat DPRD. "Kalau seluruh dokumen persyaratannya sudah tidak masalah, maka langsung segera direalisasikan," terangnya.
Sekretaris DPRD Abubakar Abdullah menegaskan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD, baik pengawasan, penganggaran dan legislasi. "Daya dukung staf di bidang legislasi masih terbatas. Sehingga berimplikasi terhadap belum maksimalnya pembentukan Perda. Kita berharap ke depan khususnya pendamping Bapemperda lebih efektif," harapnya.
Sementara Sekretaris BKD M. Jamdi, pada kesempatan itu menjelaskan pembayaran TTP 2019 diupayakan lebih efektif. Dengan berpedoman pada ketentuan, dimana sistem penilaiannya khusus untuk kinerja 40 persen dan kehadiran 60 persen. "Jadi tidak hanya hadir saja di kantor yang menjadi indikator penilaian, tapi juga kinerja. Seberapa besar tingkat capaiannya," tutupnya.(udy/lex)

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(82,68%)       :       (17,32%)

Dahlan Iskan