Kamis, 20 Juni 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / Minta Gaji Honorer Rp 2 Juta

Minta Gaji Honorer Rp 2 Juta

Diposting pada 11/01/2019, 13:05 WIT
HELMI UMAR MUCHSIN
HELMI UMAR MUCHSIN

SOFIFI – Alokasi anggaran dan kenaikan gaji tenaga guru honorer Pemerintah Provinsi Maluku Utara dinilai belum ideal. Angka Rp 1 juta per bulan terbilang masih jauh dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang saat ini mencapai Rp 2.508.092. DPRD pun menawarkan anggaran Rp 20,8 miliar yang telah disiapkan Pemprov digunakan untuk setengah tahun saja.
Sekretaris Komisi IV Deprov, Helmi Umar Muchsin mengatakan, kenaikan upah guru honorer SMA/SMK/SLB per bulan dari Rp 750 ribu menjadi Rp 1 juta masih jauh dari tingkat kebutuhan mereka. Padahal mereka bertugas mencerdaskan anak bangsa. “Namun dihargai lebih rendah dari pekerja kuli bangunan,” tuturnya kepada Malut Post, Kamis (10/1).
Politikus Partai NasDem ini menyarankan anggaran Rp 20,8 miliar dari APBD 2019 yang disiapkan untuk pembayaran gaji honorer selama setahun dialokasikan untuk 6 bulan saja. Selanjutnya pembayaran upah 6 bulan berikutnya dialokasikan melalui APBD Perubahan. “Sehingga paling rendah masing-masing guru bisa menerima per bulan Rp 2 juta. Jadi rancangan kenaikannya tolong dipertimbangkan lagi,” ucap Helmi.
Kenaikan upah honorer sebenarnya sudah didorong dalam APBD-P 2018. Hanya saja, Menteri Dalam Negeri membatalkan APBD-P Malut tersebut lantaran terlambat disahkan. “Karena itu anggaran kenaikan baru bisa terwujud pada APBD induk 2019,” terang Helmi.
Dia menegaskan, komitmen mendorong kenaikan upah guru honorer tidak hanya ada di Komisi IV. Secara kepartaian, NasDem juga terus mendesak Pemprov memperhatikan nasib mereka. “Namun kami di Komisi hanya sebatas mengusulkan, yang menentukan adalah pemerintah. Teknis pembayarannya ada pada pemerintah dengan membuat Peraturan Gubernur, apakah naik menjadi Rp 1 juta atau Rp juta. Namun kami berharap kenaikan minimal Rp 2 juta. Sisanya dapat ditampung pada APBD Perubahan mendatang," pinta legislator asal daerah pemilihan Halmahera Selatan ini.
Helmi yakin, APBD-P 2019 nanti tidak akan terlambat lagi. Itu berarti, mengalokasikan anggaran upah guru honorer melalui APBD-P pun tak berisiko. “Itu (keterlambatan, red) tidak mungkin lagi terjadi, karena telah ada langkah-langkah perubahan yang dilakukan Gubernur. Salah satunya melakukan pergantian terhadap posisi Kepala Badan Keuangan, membuat sistem manajemen keuangan berjalan baik. Kondisi ini saya optimis bisa membaik pada masa mendatang," tukasnya.

Belum Cukup
Sudarmono, guru honorer di salah satu SMK menuturkan, kenaikan gaji menjadi Rp 1 juta tak cukup memenuhi kebutuhan hidup. Pasalnya, biaya hidup di Malut terbilang tinggi.
Menurut dia, biaya hidup setiap orang berbeda, begitu pula biaya hidup di tiap kabupaten/kota berbeda. Namun ada guru honorer yang merantau ke tempat lain atau pelosok yang mengharuskan dia menanggung biaya transportasi dan sewa kosan. “Biaya hidup di desa dengan di kota juga berbeda. Maka dari itu jika dikalkulasikan secara keseluruhan gaji yang ditetapkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan,” ungkapnya kepada Malut Post kemarin.
Dari sisi kepuasan, sambung Sudarmono, masing-masing honorer pasti punya persepsi sendiri tentang gaji Rp 1 juta. “Guru honorer juga butuh makan saat jam istirahat dan biaya hidup lain yang memerlukan biaya tinggi tapi dengan gaji demikian dirasa tidak cukup,” ujarnya.
Jika dibuat perbandingan biaya hidup per bulan dengan gaji yang ditetapkan, dia tegas mengatakan tidak sesuai. Karena itu, pemerintah perlu mengkaji kembali biaya hidup di Malut sebelum menetapkan upah untuk mereka. “Karena guru honorer juga manusia yang butuh makan. Belum lagi gaji diterimanya per triwulan,” katanya.
Sementara AZ, salah satu tenaga honorer di Sekolah Luar Biasa menyatakan yang paling utama dikawal adalah kepastian Pemprov menepati janjinya menaikkan upah mereka. “Kami mau lihat realisasinya dulu. Karena biasanya itu hanya janji manis yang berujung pahit. Artinya dibilang akan dinaikkan, tapi realitanya tidak ada,” ungkapnya kemarin.
Meski merasa kecewa dengan sikap Pemprov yang disebutnya kerap menomorduakan honorer SLB, AZ mengaku akan bersyukur jika kenaikan upah pada Februari nanti sudah terealisasi. “Kecewanya karena dalam pembagian honor kadang kami belum terima, tapi yang di SMA/SMK bilang mereka sudah terima. Karena itu kami minta Pemprov menyamakan posisi kami di SLB dengan SMA/SMK. Apalagi SLB lahir duluan di Provinsi dibandingkan SMA/SMK yang baru bergabung (dengan Pemprov),” tandasnya.(udy/mg-02/mg-01/kai)

 

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan