Senin, 19 Agustus 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / ASN Pemprov Panen Doi

ASN Pemprov Panen Doi

Diposting pada 14/01/2019, 13:04 WIT
Suasana Apel Pagi di Halaman Kantor Gubernur Malut.
Suasana Apel Pagi di Halaman Kantor Gubernur Malut.

SOFIFI – Sebelum bulan Januari ini berakhir, kantong Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Maluku Utara bakal bertambah tebal. Pemprov memastikan semua piutang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2018 lunas dibayarkan bulan ini. Guna menghemat anggaran, Pemprov juga memutuskan menghapus seluruh jenis honor pegawai di luar TPP.
Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut, Bambang Hermawan kepada Malut Post menyampaikan, besaran TPP yang belum terbayarkan pada 2018 bervariasi. Ada SKPD yang belum dibayarkan selama enam bulan yakni sejak Juli. Namun ada pula yang sejak Oktober maupun yang tersisa satu bulan saja. “Seluruhnya akan dilunasi akhir Januari ini. Asalkan masing-masing SKPD menyampaikan dokumen kehadiran dan indikator kinerjanya,” ungkapnya, Minggu (13/1).
Sedangkan TPP Januari 2019 dibayarkan per Februari nanti. “Kita jamin TPP tidak akan terlambat lagi dibayarkan," ujar Bambang.

Penghematan
Mantan Kepala Inspektorat Malut ini menjelaskan, TPP 2019 dibayarkan tepat waktu lantaran tak ada lagi tunjangan lain selain TPP. Misalnya honor kegiatan yang kini dihapuskan. “Ini salah satu terobosan yang dilakukan BPKPAD. Dilakukan untuk menghindari adanya tunjangan yang dobel, karena kinerja pegawai ya hanya itu saja,” terangnya.
Dia mencontohkan, pegawai pembuat komitmen (PPK), misalnya, sudah mendapat gaji, dapat lagi TPP, juga honor PPK. Alhasil sistem pembayaran ini menimbulkan pertanyaan item kinerja apa lagi yang harus dibayarkan TPP? “Bahkan saya sendiri dalam satu bulan dapat honor kurang lebih ada 30 item. Mulai dari honor TAPD, honor akuntasi dan masih banyak lagi honor-honor lain. Ini kan dobel, membuat pemborosan, dan dibayarkan tidak sesuai aturan dan kinerja yang dihasilkan," jabar Bambang.
Terobosan yang dilakukan BPKPAD ini merupakan tindak lanjut atas petunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK sendiri mengeluarkan petunjuk berdasarkan hasil koordinasi dan supervisi 2018 lalu. "Jadi bukan asal bikin, tapi ada dasar yang jika tidak dilaksanakan bisa menjadi temuan untuk ditindak," tegas eks Auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI tersebut.
Tak hanya honor jabatan, honor kegiatan juga dipangkas habis. Bahkan kegiatan yang didalamnya ada sewa gedung juga dipangkas sebagian. Sebab seluruh kegiatan Pemprov tidak lagi terpusat di Ternate yang harus menggunakan hotel. “Sudah terpusat di Sofifi. Total pemangkasan honor-honor diperkirakan sekitar 20 persen sampai 30 persen dengan besaran anggaran mencapai Rp 150 miliar. Dana tersebut dialihkan pada kegiatan fisik berupa jalan dan pembangunan Rumah Sakit Sofifi. Karena sesuai target tahun ini Rumah Sakit Sofifi sudah harus selesai," beber Bambang.
Dalam pemberian TPP pun tak semua pegawai akan mendapat angka yang sama. Sebab ada indikator pengukuran yang termuat dalam lampiran SK Gubernur. “Dimana kinerja setiap pegawai dinilai dengan bobot 60, sementara kehadiran 40,” ucapnya.
Bambang mencontohkan, pada tenaga administrator setiap hari yang bersangkutan mengerjakan berapa dokumen atau berapa surat. Hasil kerja itu akan ditotalkan dalam satu minggu.
Selain itu, penilaian juga berbasis sistem daring, sehingga masing-masing SKPD langsung meng-input-nya. Sistem itu akan segera aktif dalam beberapa bulan ke depan. "Jadi kalau di Humas, berapa kali kegiatan tamu yang diterima, berapa press release yang dikeluarkan bagi pegawai yang ditugaskan atau berapa foto kegiatan yang diproduksi. Itu semua terukur, jadi bukan hanya kehadiran saja," papar Bambang.
Penghematan juga diterapkan pada uang makan minum (mami). Sebelumnya, selain ada mami harian, juga disediakan mami rapat. “Masak satu pegawai sudah dapat makan minum harian, dapat lagi makan minum rapat. Yang ada bisa kekenyangan dan tidak bisa kerja," kata Bambang dengan nada berseloroh.
Kebijakan-kebijakan baru itu membuat Bambang tegas mengatakan TPP tahun ini bukan untuk memperkaya ASN. Sebaliknya, Pemprov melakukan penghematan besar-besaran. “Ada juga tunjangan lainnya, itu bagi tenaga khusus seperti tenaga khusus yang berisiko kinerjanya dan bagi tenaga yang bekerja di atas jam kerja normal," tukasnya.
Besaran TPP tahun ini sendiri bervariasi. TPP jam kerja normal untuk pejabat eselon I selevel sekretaris provinsi atau jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama mendapat Rp 20 juta per bulan, sementara JPT madya yakni asisten, staf ahli, eselon IIa dan eselon IIb Rp 15 juta/bulan, dan tenaga administrator mendpaat Rp 5,5 juta/bulan. Pengawas eselon IVa, eselon IVb TPP-nya Rp 4 juta/bulan dan kepala tata usaha/SMA/MK SLB Rp 1, 5 juta/bulan.
Sementara untuk pejabat eselon IIa dan IIb yang bekerja di atas jam kerja normal mendapat TPP Rp 15 juta/bulan, tenaga administrator Rp 8.250.000/bulan dan eselon IVa Rp 6 juta/bulan.
Selain itu, TPP berdasarkan pertimbangan objektif pejabat golongan IV sebesar Rp 3 juta/bulan, golongan III, II dan I sebesar Rp 2 juta/bulan. Sementara TPP pertimbangan objektif di atas jam kerja pejabat golongan IV dan III sebesar Rp 4 juta/bulan, serta pejabat golongan II dan I Rp 3 juta/bulan. Ada pula tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, dimana untuk tenaga ahli Rp 5,5 juta/bulan dan ahli terampil Rp 4 juta/bulan.(udy/kai)

Besaran TTP Pemprov

                                             JAM KERJA NORMAL                 DI ATAS JAM KERJA NORMAL
JPT Pratama (Eselon 1)            Rp 20 juta/bulan        
JPT Madya (Eselon 2a & 2b)    Rp 15 juta/bulan                           Rp 15 juta/bulan
Tenaga Administrator                Rp 5,5 juta/bulan                         Rp 8,250 juta/bulan
Eselon IVa & IVb                      Rp 4 juta/bulan                            Rp 6 juta/bulan
Kepala TU/SMA/MK SLB           Rp 1,5 juta/bulan        

TTP BERBASIS PERTIMBANGAN OBJEKTIF
Golongan IV        Rp 3 juta/bulan
Golongan III, II, I    Rp 2 juta/bulan

PERTIMBANGAN OBJEKTIF
Golonga IV, III    Rp 4 juta/bulan
Golongan II, I     Rp 3 juta/bulan

TTP KELANGKAAN PROFESI
Tenaga Ahli     Rp 5,5 juta/bulan
Ahli Terampil     Rp 4 juta/bulan

Sumber: BPKPAD Malut

 

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan