Selasa, 23 April 2019

 Headline

Bangun Sport Hall di Tanah Sengketa

Diposting pada 19/01/2019, 12:12 WIT
Muh Iqbal Ruray
Muh Iqbal Ruray

TERNATE – DPRD Kota Ternate mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) menghentikan sementara pembangunan sport hall (sarana olahraga) di kawasan Ubo-ubo. Pasalnya, lahan pembangunan proyek yang bernilai miliaran ini berada ditanah sengketa antara warga dan Polda Malut. “ Saat RDP, kami minta pemkot menghentikan sementara pembangunan sport hall,” kata Wakil Ketua DPRD, Muh Iqbal Ruray, usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi gabungan DPRD dengan pemkot, kemarin (18/1).
    Menurut Iqbal, pemkot tak cermat saat melakukan pembangunan sport hall di kawasan itu. Selain karena lahannya sejak lama sudah bermasalah, pemkot juga tak punya dasar hukum dalam hal ini sertifikat kepemilikan lahan. “ Sekarang polda mempersoalkan masalah ini, karena masuk di lahan mereka,” tandasnya.
    Agar tidak semakin banyak anggaran yang dikeluarkan, politisi Golkar ini meminta pembangunan sport hall untuk sementara dipending. Hingga persoalan lahan tersebut benar-benar selesai. Jangan sampai setelah anggaran miliaran dihabiskan ternyata di kemudian hari terjadi masalah. “ Seharusnya sebelum membangun pemkot lihat dulu legalitas lahannya seperti apa. Jangan langsung bangun, akibatnya terjadi masalah seperti saat ini,” tandasnya.
    Selain masalah lahan sport hall, dalam RDP itu, DPRD juga menanyakan kejelasan rumah dinas gubernur. Sebab informasi yang diterima DPRD, pemkot sudah membayar lahan rumah dinas tersebut. Namun pemilik lahan yang menjual tanah tersebut ke pemkot, ternyata kalah saat menggugat Pemprov di pengadilan. “ Karena itu kami minta agar dicari solusinya, supaya tidak menjadi masalah lagi,” pungkasnya.(cr-05/rul).

Bangunan Miliaran di Lahan Sengketa
1. DPRD Kota Ternate mendesak Pemkot menghentikan sementara pembangunan sport hall.
2. Pasalnya, lahan pembangunan proyek miliaran ini berada ditanah sengketa antara warga dan Polda Malut.
3. DPRD menganggap  pemkot tak cermat saat melakukan pembangunan.
4. Selain karena lahannya sejak lama sudah bermasalah, pemkot juga tak punya sertifikat kepemilikan lahan.
5.  Sekarang polda mempersoalkan masalah tersebut karena masuk di lahan mereka
6. Sebelum masalah lahan tuntas DPRD mendesak pemkot untuk tidak melanjutkan pembangunan agar mengurangi kerugian anggaran

 

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(82,46%)       :       (17,54%)

Dahlan Iskan