Minggu, 20 Oktober 2019

 Headline
MALUT POST / / Haltim Minim TKA, Halteng 85

Haltim Minim TKA, Halteng 85

Diposting pada 29/01/2019, 13:44 WIT
AKSI: Fron Pemuda dan mahasiswa ketika menggelar aksi di Kantor Bupati Halteng.
AKSI: Fron Pemuda dan mahasiswa ketika menggelar aksi di Kantor Bupati Halteng.

MABA- Meski perusahaan tambang di wilayah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) cukup banyak, namun jumlah tenaga kerja asing (TKA) sangat minim.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Haltim, jumlah TKA secara keseluruhan di Haltim, awalnya tercatat 10 orang pada Tahun 2018 kemarin.  Namun, di tahun ini terjadi pengurangan 4 orang TKA maka tersisa 6 TKA yang dipekerjakan selaku karyawan di perusahaan PT Alam Raya Abadi (ARA) yang beroperasi di Desa Subaim Kecamatan Wasile. “TKA yang ada ini semuanya memiliki izin bukan ilegal,”tandas Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial Disnakertrans Haltim, Saiful Kadir, Senin kemarin.
Sementara untuk  tenaga kerja lokal sebanyak kurang lebih 1000 karyawan yang tersebar di seluruh perusahaan yang beroperasi di Haltim. " Perusahan di bawah Sub PT. Antam Tbk tidak memiliki TKA,"katanya.  
Sementara untuk Kabupaten Halmahera Tengah, dari beberapa perusahaan yang beraktivitas, Disnaker baru mengantongi 85 TKA dari PT. IWIP tidak termasuk Weda Bay Nickel (WBN) dan beberapa perusahaan yang beroperasi di Halteng. 85 TKA ini sesuai laporan dari PT. IWIP.
Persoalan TKA di Halteng mengundang perhatian sejumlah elemen. Senin (28/1) kemarin, Front Pemuda dan Mahasiswa Lingkar Tambang menggelar aksi unjuk rasa menyoroti persoalan di PT. Indonesia Weda Bay Industrial (IWIP) terkait tenaga kerja lokal dan TKA yang bekerja di IWIP dan WBN.  Itu karena jumlah TKA di perusahaan tersebut belum sesuai jumlah TKA yang dilaporkan ke Dinas Nakertrans Halteng.  
Di mana, total TKA yeng tercatat di PT. IWIP justru saat ini sudah lebih dari 200 TKA padahal, dilaporkan ke Nakertrans dan sudah mengantongi dokumen migrasi baru tercatat 85 orang TKA.
Aksi yang dikoordinir M. Safri Yusuf berawal dari Nakertrans. Setelah itu masa aksi menggelar aksi di kantor Bupati.
Mereka  mendesak Dinas Nakertrans  Halteng untuk memantau langsung TKA di lokasi perusahaan beraktivitas. Tidak hanya itu, masa aksi juga menuntut PT. IWIT menyediakan sarana transportasi oleh crew PT IWIP yang berdomisili di Kecamatan Weda. Perekrutan tenaga kerja harus prioritaskan tenaga kerja lokal.  “Selanjutnya mahasiswa mendesak pihak PT. IWIT mencopot mr. Chio dari tanjung Ulie, dan meminta PT IWIP memperhatikan kesehatan dan keselamatan karyawannya. Selain itu perlu mensosialisasikan AMDAL kepada masyarakat lingkar tambang dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lingkar serta menghentikan pembebasan di areal perusahaan.
Bupati Edi Langkara menanggapi masa aksi menyatakan,  tuntutan mahasiswa sudah dijalani pemerintah. Yakni fungsi pelayanan, kesehatan, informasi, dan fungsi kesetaraan antara tenaga kerja lokal dan TKA bahkan soal lingkungan.  “ Sebelum front ini melakukan aksi,  pemerintah baru saja melakukan rapat yang berhubungan dengan tuntutan masa aksi,” tandas orang nomor 01 di Halteng ini.
Soal AMDAL,  kata politisi Golkar ini, Pemkab sudah menyurati ke PT. IWIP untuk rapat bersama membasah sejumlah keluhan masyarakat terkait persoalan tenaga kerja dan Dokumen AMDAL yang saat ini sama sekali belum disosialisasikan ke masayarakat termasuk Pemkab. “Tuntutan seperti ini juga sudah disampaikan masyarakat. Karenanya, dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan dengan PT. IWIP supaya bisa menjawab tuntutan masyarakat,” terang mantan anggota DPRD Provinsi ini.  
Pemkab Halteng, kata dia, ingin melihat dokumen AMDAL yang dikantongi PT. IWIP untuk diteliti lagi. “Dokumen AMDAL yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi ini akan diteliti lagi,” ujarnya.
Adapun terkait tenaga kerja lokal, Pemkab sudah memberikan pelatihan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate. “ Sekarang puluhan anak muda yang dilatih itu sebagian besar sudah diterima di PT. IWIP. Intinya puluhan ribu tenaga kerja lokal akan bekerja di sana,” ucapnya.
Di tempat terpisah, Wakil Bupati Abdurahim Odeyani saat hearing dengan masa aksi mengaku PT. IWIP adalah perusahan yang bekerja sama dengan Badan Unsaha Milik Negara (BUMN) untuk mengembangkan usahanya di Halteng. Kehadiran PT. IWIP sangat dibutuhkan masyarakat maupun Pemkab Halteng. Di mana investor tersebut telah membuka lapangan kerja untuk masyarakat. “ Soal tuntutan yang disampaiakan masa aksi Bupati sudah berteriak setiap saat ketika diundang beberapa Kementerian,” ujar orang nomor 02 di Pemkab Halteng itu. (far/ado/mpf)

Share
Berita Terkait

80 Pemilih Coblos Dua SS

18/04/2019, 13:29 WIT

Calon Pengantin Gantung Diri

21/01/2019, 12:03 WIT

PT Antam Tinjau Kembali Hasil Tes

28/04/2018, 13:27 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan