Kamis, 21 Februari 2019

 Headline
  • Pemkot Minta Tambah Rp 23 MiliarTERNATE – Meski banyak kegiatan 2019 belum berjalan, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate justru telah mengusulkan
  • Usulkan 219 KegiatanTERNATE - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Ternate Selatan mengusulkan 219  program dan kegiatan. Usulan
  • Tender Terhambat Aturan TeknisTERNATE – Proses lelang proyek dalam lingkup Pemkot Ternate hingga kini belum berjalan. Pasalnya, Unit
  • Penegakan Perda Masih LemahTERNATE – Komentar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melalui akun tweeternya yang mengkritik sampah
  • Pastikan Ada Rotasi dan MutasiTERNATE – Hasil asessment yang diikut 23 pejabat eselon II di lingkup Pemkot Ternate sudah

Malut Segera Miliki Perda Malaria

Diposting pada 11/02/2019, 13:10 WIT
HELMI Umar Muksin
HELMI Umar Muksin

SOFIFI- Provinsi Maluku Utara (Malut) segera memiliki peraturan daerah (Perda) tentang penanganan Malaria. Karena pembahasan rancangan perda tersebut telah memasuki tahap akhir, yakni tahapan sosialisasi, harmonisasi dan pengesahan.
Ketua Bapembuatan Peraturan Daerah (Bapempreda) DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Helmi Umar Muksin mengatakan, pekan lalu pihaknya melakukan konsultasi dengan Kementerian Kesehatan terkait perda tersebut.
Kata dia, pihak kementerian memberikan apresiasi terhadap perda Malaria karena akan menjadi perda pertama pada provinsi, khususnya untuk wilayah timur. Karena provinsi lainnya hanya menggunakan Pergub dalam penanganan. "Konsultasi ini, dilakukan agar jangan sampai ada regulasi baru terkait dengan penanganan Malaria yang bisa bertentangan dengan perda yang disahkan. Namun ternyata tidak masalah," terangnya.
Meski begitu lanjut Helmi, berbagai masukan telah didapat untuk finalisasi perda ini karena penanganan malaria menjadi salah satu program prioritas Kementerian. Masukkan itu dititikberatkan pada empat tahap penanganan, yakni Pengendalian, Pre Eliminari, Eliminasi dan pemeliharaan. Dimana daerah dalam melakukan penanganan diminta untuk dijaga sustenebelnya. Sebab Malut sendiri merupakan daerah endemik Malaria, bahkan beberapa kabupaten masih memiliki tingkat ketularannya masih sangat tinggi di antaranya Taliabu dan Haltim. “Padahal WHO dan Pempus telah menargetkan bebas Malaria. "Bahkan Malut Sendiri ditargetkan bebas eliminasi tahun 2025," teran politikus Partai NasDem tersebut.
Kementerian Kesehatan, kata dia, berharap Perda ini secepatnya disahkan meskipun perda ini tidak masuk dalam kategori delegatif. Dimana tidak ada aturan yang memerintahkan langsung, namun menjadi inisiatif daerah. Karena berkaitan dengan urusan Pemerintahan di bidang pelayanan dasar yang menyangkut investasi jangka panjang. "Sebab efek terhadap malaria ini mampu menurunkan produktifitas anak, ekonomi dan menurunkan tingkat kecerdasan orang, apalagi Malut masuk wilayah endemik Malaria," terang Helmi.
Karena itu, jika Perda ini disahkan maka akan menjadi rujukan Provinsi lain, terkait penanganan penyakit tular. "Selain konsultasi, kami juga telah melakukan sosialisasi di beberapa kabupaten/kota. Selanjutnya masuk tahapan harmonisasi dan pemantapan konsepsi dan disahkan. Kita akan percepat agar ini bisa tuntas pada masa sidang pertama," tandasnya. (udy/adv/jfr)

 

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(82,90%)       :       (17,10%)

Dahlan Iskan