Sabtu, 25 Mei 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / Bawaslu Bidik Politikus PDI-P

Bawaslu Bidik Politikus PDI-P

Diposting pada 16/02/2019, 12:31 WIT
Muksin Amrin
Muksin Amrin

TERNATE – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara menyeriusi dugaan pelanggaran yang dilakukan tim relawan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 Jokow Widodo-Ma’ruf Amin. Ketua kelompok relawan Bravo-5 Malut, Amin Drakel, bakal dipanggil lembaga pengawas itu. Dugaan pencatutan nama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dalam komposisi Bravo-5 ditengarai bakal jadi panjang.
Rencana pemanggilan Amin dilontarkan Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin. Anggota Komisi IV DPRD Malut itu akan dimintai keterangan seputar pencantuman nama sejumlah ASN dalam barisan yang dipimpinnya. Bawaslu menduga, Amin secara sepihak telah mencatut nama mereka. "Kami sudah dapat informasi awal bahwa tiga ASN itu diduga bukan melibatkan diri tapi dilibatkan oleh Amin. Karena itu dalam waktu dekat kami akan memanggil yang bersangkutan," ungkap Muksin, Jumat (15/2).
Dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 041.B/Ext/-B5/II/2019, struktur organisasi Bravo-5 mencantumkan tiga ASN dengan jabatan Pembina. Mereka adalah Sekretaris Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Sekkot Tidore Kepulauan Asrul Sani Soleman, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut Buyung Radjiloen. SK tersebut ditandatangani Ketua Bravo-5 Pusat Jenderal (Purn) TNI Facrul Razi pada 7 Februari 2019 lalu.
Muksin menuturkan, adanya nama Buyung di dalam komposisi Bravo-5 diduga karena kesalahan penulisan. Seharusnya nama Hamka Radjilun yang ditulis. Hamka merupakan kakak kandung Buyung. “Kalau Buyung itu ada kesalahan penulisan nama. Tadi (kemarin, red) saya ditelepon langsung oleh Buyung. Menurutnya yang dimaksud itu Hamka Radjilun, kakaknya yang juga caleg dari Hanura," ucapnya.
Meski begitu, pencantuman nama Tauhid dan Asrul Sani juga harus ditelusuri Bawaslu. Karena itu dalam waktu dekat Amin bakal dipanggil untuk diminta keterangan.
Sementara itu, Tauhid Soleman dan Buyung yang dikonfirmasi sebelumnya mengaku tak tahu-menahu soal pencantuman nama mereka. Buyung bahkan langsung menghubungi Amin yang menyatakan terdapat kesalahan penulisan nama.
Senada, Sekkot Tikep Asrul Sani Soleman juga mengaku kaget menerima informasi namanya dicatut dalam tim Bravo-5. Informasi itu didapatnya dari media massa. Saat dikonfirmasi Malut Post kemarin, Asrul menyatakan selama ini tidak ada pemberitahuan apapun mengenai hal tersebut. ”Tiba-tiba saja dicatut. Saya juga kaget begitu membaca berita ada nama saya,” katanya.
Tindakan sepihak itu diakui Asrul akan ditelusurinya. Dia bakal meminta klarifikasi atas pencatutan tersebut. ”Maksud apa sehingga nama saya dicatut? Ini yang nanti ditelusuri untuk meminta klarifikasi,” sambungnya.
Selaku Sekkot yang juga pembina ASN di Pemerintah Kota Tikep, sambung Asrul, dirinya selalu menegaskan ASN agar selalu netral dan tidak berpolitik praktis. Karena itu dia merasa aneh jika tiba-tiba namanya terdaftar sebagai tim pendukung Jokowi-Ma’ruf. ”Kita diatur dalam undang-undang. Jika orang lain di luar kita (ASN) ya tidak masalah. Memang ASN juga punya hak untuk memilih, tapi tidak boleh terlibat langsung dengan mengajak orang atau menjadi tim,” ujarnya.
Asrul sendiri merasa tak terlalu mengkhawatirkan keberadaan namanya dalam tim. Pasalnya, ia bisa membuktikan namanya dicatut dan dirinya tak pernah terlibat dalam politik praktis. ”Tapi saya minta agar tidak mencatut nama seseorang sebelum mengonfirmasinya, apalagi ini ASN. Saya akan mencari tahu, siapa yang berkompeten dalam tim itu untuk meminta klarifikasi,” tandasnya.
Sayangnya, Amin Drakel yang dikonfirmasi lewat nomor ponsel +628124750*** hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan apapun.
Larangan ASN terlibat politik praktis tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam pasal ini diatur agar mereka tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak berpihak kepada pihak manapun.
Mereka dilarang memberikan dukungan kepada kandidat Pilres lewat kampanye politik dan penggunaan fasilitas negara. Membuat kebijakan menguntungkan salah satu paslon dan mengadakan kegiatan yang mengarah terhadap salah satu paslon juga dilarang. Termasuk kepada sesama PNS di lingkungan tempat kerja, anggota keluarga dan masyarakat, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk lewat media sosial.
Sanksi bagi ASN yang melanggar tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ada tiga jenis hukuman diatur, yakni ringan, sedang dan berat.
Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas. Pelanggaran atas netralitas masuk dalam kategori hukuman disiplin sedang. Misalnya, terlibat kampanye mendukung capres atau pileg dan mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan kepada salah satu calon.
Sanksi pelanggaran ini berupa penundaan gaji berkala selama setahun. Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah setahun.
Adapun kategori pelanggaran berat yakni menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye. Membuat keputusan yang merugikan atau menguntungkan salah satu paslon pada pileg. Sanksinya adalah penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 tahun. Pemindahan (mutasi) dalam rangka penurunan jabatan.(tr-01/tr-03/kai)

 

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan