Senin, 17 Juni 2019

 Headline
MALUT POST / / Pengadilan Agama Canangkan Zona Integritas

Pengadilan Agama Canangkan Zona Integritas

Diposting pada 26/02/2019, 08:23 WIT
AKRAB: Pose bersama Bupati bahrain Kasuba, Forkopimda dan Pengadilan Agama usai kegiatan pencanangan zona integritas, Senin (25/2) kemarin.
AKRAB: Pose bersama Bupati bahrain Kasuba, Forkopimda dan Pengadilan Agama usai kegiatan pencanangan zona integritas, Senin (25/2) kemarin.

LABUHA – Bupati Bahrain Kasuba meresmikan pencanangan pembangunan zona integritas Pengadilan Agama (PA) Kelas II Halmahera Selatan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Senin (25/2). Bupati mengatakan pencanangan zona integritas ini merupakan program yang sangat penting dan sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sejak negara ini mulai beroperasi."Melalui zona integritas ini beberapa instansi di daerah seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri telah berkomitmen agar bisa terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas negara kita yaitu korupsi", jelasnya
    Karena itu, Bupati berharap Pemkab Halsel berkomitmen bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dalam melayani."Mari kita saling berkomitmen dan mendukung untuk memenuhi hajat hidup orang banyak serta dapat menjaga stabilitas daerah ini agar bisa menuai kebaikan, ketentraman, dan kedamaian,”ujarnya. Sementara Muhdar Tayb yang juga Kepala Pengadilan Agama Labuha menjelaskan pencanangan pembangunan zona integritas ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyebutkan bahwa di tahun 2019 ini diharapkan dapat mewujudkan kualitas penyelenggara pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi. serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi makin baik.
    Sementara mewakili  Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samsul Bahri selaku Hakim Tinggi pengawas daerah pengadilan tinggi Agama Malut menuturkan bahwa zona integritas merupakan kewajiban institusional pemerintahan."Maka seluruh badan peradilan baik peradilan hukum maupun agama wajib menetapkan atau membangun zona integritas",pungkasnya. Diharapkan dengan adanya pembangunan zona integritas ini dapat mewujudkan lembaga pemerintahan yang terbebas dari korupsi dan kolusi menuju birokrasi yang bersih dan melayani.
    Turut Hadir Wakil Bupati Iswan Hasjim, Yang Mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Samsul Bahri, Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Helmi Surya Botutihe, Ketua Pengadilan Agama Labuha, Kapolres Halsel, Dandim 1509/Labuha, Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Halsel, Kepala Rutan Labuha, unsur kesultanan Bacan, Asisten, Staf Ahli, dan  pimpinan SKPD.(sam/met/pn)

Share
Berita Terkait

Mahasiswi Tewas Saat Memotret

06/03/2018, 12:01 WIT

Video Mesum Siswi SMP Tersebar

12/01/2019, 11:46 WIT

Jabatan Noce Jadi Taruhan

10/02/2018, 09:22 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan