Senin, 17 Juni 2019

 Headline
MALUT POST / / BPK Baperiksa, Pejabat Kalang Kabut

BPK Baperiksa, Pejabat Kalang Kabut

Diposting pada 05/03/2019, 12:57 WIT
PEMERIKSAAN: Tim Badan pemeriksa Keuangan (BPK) saat melakukan pemeriksaan PTT di Sekretariat Daerah Pemkab Halsel, Senin (4/3)
PEMERIKSAAN: Tim Badan pemeriksa Keuangan (BPK) saat melakukan pemeriksaan PTT di Sekretariat Daerah Pemkab Halsel, Senin (4/3)

LABUHA - Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di lingkup Pemkab Halmahera Selatan (Halsel) masih terus berlanjut hingga Senin (4/3) kemarin. Tidak hanya sekadar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan, tahun 2018, namun keberadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT), khusus di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab), ikut diperiksa BPK.
Pemeriksaan PTT yang dilakukan BPK, untuk memastikan, jumlah PTT yang terdaftar secara administrasi di Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) dengan yang ada di lapangan. Namun, dalam pemeriksaan kemarin, saat pemeriksaan yang dilakukan bertempat di lobi kantor bupati, terdapat sejumlah pegawai yang tidak mengenakan pakaian dinas.
Padahal di hari Senin, adalah hal wajib bagi pegawai untuk mengenakan pakaian dinas. Dari informasi yang dihimpun, mereka yang tidak mengenakan pakaian dinas merupakan pegawai di sekretariat.
Mujibu Rahman, selaku Kabag Humas Setdakab Halsel yang melihat keberadaan wartawan di lobi, tampak gelisah dan mencoba memproteksi wartawan saat mencoba untuk mengkonfirmasi ke tim BPK di sela-sela pemeriksaan. "Masih sementara pemeriksaan, belum bisa dikonfirmasi,"ucap Mujibu, sembari merangkul wartawan dan digiring ke luar lobi. Kendati demikian, upaya Kabag Humas, tidak menyurutkan kerja wartawan dalam peliputan.
Rika selaku ketua tim BPK, saat dicegat wartawan, mengaku kalau pemeriksan yang dilakukan, masih sebatas pengecekan. "Kita hanya mengecek saja. Setelah ini,  kita akan kembali ke kantor BPK untuk melakukan inventarisir," aku Rika.
Disinggung menyangkut adanya dugaan pelanggaran administrasi atau PTT siluman, enggan dibuka Rika secara jelas. "Yang berpakaian dinas, kemungkinan Sespri, sedangkan yang berpakaian biasa itu pembantu rumah tangga di sekretariat. Kalau untuk penambahan kuota, saya tidak tahu, mungkin itu kebijakan bupati. Jadi saya tidak tau itu," akunya. Karena itu, dalam kesempatan kemarin, dirinya belum bisa memastikan secara jelas, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan tadi (Kemarin). "Kita masih inventarisir dulu,"kata Rika.
Terpisah, kepala BKDSDM, Marthen Puka Puka, saat ditemui di ruang kerjanya mengaku belum mengetahui secara jelas, total PTT di lingkup sekretariat. "Kalau untuk total secara keseluruhan itu sekitar 1.600-an. data jelasnya silahkan ke bagian pengembangan,"aku Marthen. Dia mengaku, PTT yang ada di lingkup Pemkab Halsel, terutama di dinas, memang kerap melakukan perekrutan sesuai kebutuhan. "Di dinas memang kerap melakukan perekrutan sesuai kebutuhan, dan itu baru akan diinventarisir kembali setelah ada SK,"ungkapnya. Sementara untuk PNS di lingkup Pemkab Halsel, berjumlah sekitar 4.162. "Ini berdasarkan data terakhir tahun lalu, tapi kemarin itu ada yang sudah pensiun dengan jumlah sekitar 50 orang,"tandasnya, menutup.(aji/sad)

Share
Berita Terkait

Mahasiswi Tewas Saat Memotret

06/03/2018, 12:01 WIT

Video Mesum Siswi SMP Tersebar

12/01/2019, 11:46 WIT

Jabatan Noce Jadi Taruhan

10/02/2018, 09:22 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan