Jumat, 22 Maret 2019

 Headline

Gubernur Lantik Pejabat Malas Ngantor

Diposting pada 12/03/2019, 13:08 WIT
Abdul Gani Kasuba
Abdul Gani Kasuba

“Selama menjadi Kepala Bagian Perlengkapan, dia banyak ditugaskan keluar daerah. Jadi meski tidak di kantor dia tetap aktif, dan saya percaya dia punya kemampuan. Tapi di jabatan baru ini dia harus rajin berkantor,"
ABDUL GANI KASUBA,GUBERNUR MALUKU UTARA

SOFIFI – Jelang akhir masa jabatan periode pertamanya, Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) kembali melakukan perombakan kabinetnya. Sayangnya, sama seperti pelantikan-pelantikan sebelumnya, pejabat yang dilantik Gubernur kali ini pun ada yang menuai kontroversi. AGK juga memastikan bakal ada pelantikan selanjutnya untuk pejabat-pejabat lainnya.
Dalam //rolling// pejabat kemarin (11/3), AGK melantik 15 pejabat. Mereka terdiri atas lima pejabat eselon II, delapan eselon III dan dua eselon IV. Pelantikan dilakukan di ruang rapat VIP lantai 4 kantor gubernur, Sofifi.
Lima pejabat eselon II yang dilantik adalah Djafar Ismail, Buyung Radjilun, M. Syukur Lila, Rachmad Djafar dan Muliadi Tutupoho. Djafar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR didefinitifkan sebagai Kadis PUPR. Lalu Buyung yang sebelumnya Kabid Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sekaligus Plt Kepala DKP didefinitifkan sebagai Kepala DKP. Sama halnya dengan Syukur Lila. Kabid Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan sekaligus Plt Kadis Kehutanan ini pun didefinitifkan sebagai Kadis Kehutanan.
Sementara itu, Rachmad yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Angkutan Pelayaran sekaligus Plt Kadis Perhubungan dipromosikan menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Dia menggantikan M. Alfis yang berstatus Plt Kasatpol-PP. Sedangkan Muliadi yang sebelumnya adalah Kepala Bagian Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi Biro Protokoler, Kerja Sama dan Komunikasi Publik (PKKP) dilantik menjadi Kepala Biro PKKP. Muliadi menggantikan Armin Zakaria yang ditunjuk menjadi Sekretaris Dishub.
Gubernur juga melantik Soleman Tengkulu memperkuat Biro PKKP. Soleman merupakan pejabat lama Bagian Kehumasan pada era Gubernur Thaib Armaiyn. Dia mengisi posisi yang ditinggal Muliadi Tutupoho.
Ironisnya, AGK juga melantik Tahmid Wahab sebagai Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata. Tahmid sebelumnya menjabat sebagai Kabag Perlengkapan Biro Umum. Selama menjabat sebagai Kabag, dia diketahui tidak berkantor selama berbulan-bulan.
Gubernur sendiri mengakui hal tersebut. Namun menurutnya, meski tidak berkantor selama berbulan-bulan Tahmid tetap melaksanakan kegiatan birokrasi. “Selama menjadi Kepala Bagian Perlengkapan, dia banyak ditugaskan keluar daerah. Jadi meski tidak di kantor dia tetap aktif, dan saya percaya dia punya kemampuan. Tapi di jabatan baru ini dia harus rajin berkantor," tutur Gubernur usai pelantikan.
Selain Tahmid, AGK juga memuji Kadis PUPR Djafar Ismail yang kini dihadapkan dengan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Sayoang-Yaba di Halmahera Selatan. Djafar yang berstatus sebagai saksi itu, di mata Gubernur, merupakan orang baik. "Saya doakan agar masalah yang dihadapi Pak Djafar bisa segera tuntas dan bisa bekerja membantu saya dalam menjalankan agenda pembangunan," tutur AGK.
Menurut Gubernur dua periode ini, kepercayaan dan harapannya terhadap Djafar cukup tinggi. Karena itu meskipun tengah diterpa masalah AGK tetap mempercayakan jabatan prestisius sebagai Kadis PUPR kepadanya. "Biarlah proses hukum itu berjalan, tapi saya sangat percaya dengan sosok Djafar. Karena itu saya lantik dia sebagai kepala dinas definitif, dengan harapan agar memiliki kewenangan lebih besar dan mengawal pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan berjalan dengan baik," ungkapnya.
Gubernur menambahkan, bagi dia pembangunan jalan Sayoang-Yaba tidak bermasalah. Sebab proses pemeriksaan, baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sudah dilakukan. Hasil pemeriksaan pun telah ditindaklanjuti sebagaimana aturan yang berlaku. "Namun jika itu pihak penegak hukum menilai masih ada yang terganjal itu menjadi ranah mereka. Namun bagi saya, Djafar adalah orang baik, yang bisa diandalkan serta memiliki loyalitas yang tinggi," tukasnya.

Pelantikan Susulan
Sementara itu, Plt Karo Pengadaan Barang dan Jasa, Saifudin Djuba, yang digadang-gadangkan akan dilantik kemarin ternyata batal dilakukan. Menurut Gubernur, Saifudin bakal dilantik bersama pejabat eselon III dan IV lainnya dalam waktu dekat. "Jadi seluruh jabatan dalam waktu dekat akan dievaluasi. Saya akan melantik sebelum saya dilantik menjadi gubernur periode kedua. Jadi setelah masuk periode kedua, seluruh jabatan sudah selesai dilantik, sekarang lagi proses permohonan izin pelantikan berikut," aku AGK.
Sementara Kepala BKD Idrus Assagaf yang dikonfirmasi kemarin mengaku pada pelantikan berikut pejabat yang akan dilantik cukup banyak, terutama pada eselon III dan IV. Hanya saja dia tidak mau menyebutkan jumlahnya. "Terlampau banyak, tapi masih dalam proses izin. Setelah pejabat eselon III dan IV barulah dilakukan evaluasi lagi pada jabatan eselon II yang lama, yang telah menjabat di atas dua tahun," ujarnya.
Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik, Firjal, menyatakan, persoalan yang patut diperhatikan dalam pelantikan terhadap pejabat yang jarang berkantor kabinet adalah etika birokrasinya. Sebab proses pelantikan seharusnya memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan PNS. “Meski secara administratif kepangkatan telah memenuhi syarat, tetapi kedisiplinannya tidak mencerminkan etika birokrasi yang baik, maka bisa dikatakan pelantikan tersebut tidak mengindahkan PP tersebut,” tuturnya.
Dia mempertanyakan, indikator apa yang dijadikan acuan pemerintah dalam memilih seorang pejabat. Biasanya, pelantikan pejabat berlandaskan tiga hal, yakni penyegaran di lingkup birokrasi, promosi yang dilakukan berdasarkan kinerja dan kepangkatan, dan demosi. “Nah, tiga hal ini jangan dibolak-balik hanya karena berbeda kepentingan. Orang yang seharusnya mendapat promosi, malah didemosi, begitu sebaliknya,” jabarnya.
Meski pelantikan pejabat diakui Firjal merupakan kebijakan politik pemerintahan, dia mengatakan bukan berarti penunjukan pejabat harus dipolitisir. Selain itu, harus mengedepankan hasil asesmen untuk pejabat eselon II. “Sementara untuk eselon III dan IV kewenangan ada di gubernur namun harus sesuai dengan kepangkatan,” pungkasnya.(udy/kai)

 

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(82,68%)       :       (17,32%)

Dahlan Iskan