Jumat, 22 Maret 2019

 Headline

KPU-Kepala Daerah Bersitegang

Diposting pada 15/03/2019, 13:02 WIT
Buchari Mahmud
Buchari Mahmud

SOFIFI - Lambannya penyelesaian status tapal batas enam desa di perbatasan Halmahera Barat-Halmahera Utara bakal jadi masalah serius pada pelaksanaan pemilihan umum 17 April mendatang. Pasalnya, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu maupun pemerintah belum punya satu kesepahaman kemana masyarakat enam desa menyalurkan hak pilihnya. Ironisnya, KPU dan dua bupati masih silang pendapat.
Hal ini mengemuka pada acara rapat koordinasi gubernur dan bupati/walikota yang berlangsung di Grand Dafam Bela Hotel Ternate, Kamis (14/3). Ketegangan antara bupati dengan KPU terjadi pada saat pemaparan materi tentang kesiapan KPU menghadapi pemilu 2019 yang disampaikan Komisioner KPU Maluku Utara Buchari Mahmud dan Peran Pengawasan Badan Pengawas Pemilu yang disampaikan Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin. Dalam paparannya, Buchari mengatakan saat pencoblosan, masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) tidak bisa lagi menggunakan surat keterangan (suket). “Hanya bisa menggunakan e-KTP. Selain itu penggunaan e-KTP hanya bisa melakukan pencoblosan pada alamat domisili pada KTP tersebut, tidak bisa mencoblos di tempat lain,” paparnya.
Sementara itu, enam desa bermasalah, yakni Desa Dum-dum, Pasir Putih, Tetewang, Akelamo Kao, Gamsungi dan Bobaneigo sampai saat ini belum ada keputusan terbaru. Otomatis, KPU akan merujuk pada dokumen pemerintah sebelumnya, dimana enam desa dalam administrasi pemerintahan masuk Kecamatan Kao Teluk, Halut. Sebaliknya, enam desa tidak disebutkan masuk wilayah Kecamatan Jailolo Timur, Halbar. "Karena itu, KPU tetap mengacu pada administrasi kewilayahan. KPU tidak bisa menyelenggarakan pemungutan sebagaimana saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub, karena dalam amar putusan MK menyebutkan, putusan MK hanya berlaku pada PSU," terang Buchari.
Pernyataan Buchari ini mendapat tanggapan langsung Bupati Halbar Danny Missy. Danny meminta KPU tidak menyampaikan statement sebarang, karena masalah enam desa dirinya lebih tahu. Dia meminta agar KPU lebih bijak dan jika ada langkah-lagi alternatif yang dilakukan dapat disosialisasikan bersama ke masyarakat. “Terutama masyarakat enam desa, agar melaksanakan pencoblosan dengan aman,” ujarnya.
Bupati Danny juga menyemprot Ketua Bawaslu dalam menjalankan pengawasan. Bawaslu, kata dia, jangan hanya mengawasi bupati tapi juga mengawasi pejabat di luar bupati seperti wakil Bupati. "Bawaslu harus konsisten, jangan tebang pilih. Saya rasakan di lapangan, mungkin ini terjadi juga pada bupati-wali kota yang lain," tegasnya.
Situasi jadi makin menegangkan ketika Asisten I Halbar Vence Muluwere menanggapi paparan Buchari Machmud. Vence bilang, KPU dalam penjelasannya terkait enam desa terkesan membingungkan. “Kami tidak mempersoalkan enam desa masuk ke Halbar atau ke Halut. Akan tetapi, yang jadi persoalan jika sebagian masyarakat enam desa dalam dokumen DP4 tercatat di Halbar, lalu saat pencoblosan diperbolehkan menggunakan e-KTP sesuai domisili, sementara KPU mengklaim Kecamatan Jailolo Timur tidak ada, yang ada hanya Kecamatan Kao Teluk. Ini akan menjadi masalah ketika di lapangan. Karena itu, statement Bapak (Buchari, Red) keliru dan seperti menghayal. Karena itu kami minta harus ada TPS baru di enam desa," tegasnya.
Mendengar pernyataan Vence, Buchari tak mau mengalah. Komisioner KPU dua periode ini bahkan menegaskan jangan lagi ada pihak yang mengatakan bahwa KPU gagal paham. Kata dia, masalah pemerintahan jangan dicampuradukan dengan masalah KPU. "Kami tegaskan, untuk enam desa kami melaksanakan berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Otonom. Dan putusan MK tentang PSU, soal fakta masyarakat memiliki e-KTP Halbar dan terdata dalam DP4 Halbar, kami tidak melihat itu. Kami menggunakan data coklit, dan hasil coklit masyarakat enam desa berdomisili di Kecamatan Kao teluk," jabarnya.
Bupati Pulau Morotai Benny Laos, yang sejatinya tak ada kaitannya dengan enam desa, ikut angkat bicara. Benny meminta agar tak lagi mempersoalkan status enam desa. Meski faktanya wilayah tersebut masuk Halut, jika warganya ingin menjadi masyarakat Halbar maka KTP-nya lah yang harus diubah. "Faktanya ada 3.000 lebih (warga) ber-KTP Halbar. Batas UU tidak perlu dipikirkan, karena itu sudah menjadi ranah KPU. Kedua bupati ini ribut karena tambangnya, bukan rakyatnya," kata Benny menuding Danny dan Bupati Halut Frans Manery.
Di tengah perdebatan itu, ketua Bawaslu Muksin Amrin mengambil kesempatan untuk menyampaikan tanggapan. Hanya saja langsung mendapat sanggahan dari Bupati Halut. Kata Frans, Bawaslu jangan lagi membuat statement lagi, apalagi masuk pada hal teknis. "Moderator saya minta stop. Saya ini Bupati Halut. Kalau tidak saya akan bicara lagi dan perdebatan tidak akan selesai," tukasnya.
Moderator rakor, Kepala Bagian Bina Administrasi Kewilayahan Biro Pemerintahan Malut Asis Kharie pun menengahi dan menutup rakor tersebut.

Rumit
Sementara itu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Subowo mengaku masalah sengketa batas enam desa berbeda dengan kasus sengketa tapal batas di tempat lain. Dimana kasusnya lebih rumit dan berat untuk diputuskan. Karena itu, pihaknya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Eko mengatakan, saat ini pihaknya sementara menyusun Peraturan Mendagri. Kata dia, dalam penyelesaian satu batas wilayah dasar yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan wilayah tersebut. Selain itu hasil survei lapangan juga hasil kesepakatan antara kedua bupati dan pemerintah provinsi yang diajukan gubernur. "Untuk Halut-Halbar ini memiliki dinamika yang berbeda dengan daerah lain. Karena itu penyelesaiannya butuh waktu yang panjang. Meskipun telah ada kesepakatan dan berita acara penyerahan masalah tersebut ke pemerintah pusat," terangnya saat ditemui di sela rakor kemarin.
Informasi yang diperoleh Malut Post, dalam dokumen pertimbangan yang disampaikan Kemendagri ke Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba terkait persetujuan keputusan penyelesaian enam desa, penyelesaian dilakukan dengan cara membelah masing-masing desa menjadi dua. Sebagian masuk ke Halbar, sebagian masuk Halut. Namun Eko yang juga eks Penjabat Gubernur Papua Barat ini tidak secara tegas menyampaikan skema penyelesaian yang akan diambil. "Kita sudah survei dan terima dokumen-dokumen terkait. Karena itu sudah ada peta alternatif yang nanti akan diputuskan, dengan mempertimbangkan aspek dampak konflik pada masyarakat. Jadi ada peta lampiran yang sudah disiapkan. Tidak seperti membagi kue, tapi ada peta dan ditawarkan ke Gubernur," katanya.
Eko juga mengaku belum bisa menjamin Permendagri batas kedua wilayah pada segmen enam desa akan selesai dalam waktu dekat atau sebelum pelaksanaan pemilu 2019. Sebab dalam proses penyelesaian pihaknya harus melibatkan lembaga lain. "Saya tidak bekerja sendiri, karena itu saya tidak bisa menentukan kapan selesai. Ditunggu saja," pinta mantan Penjabat Gubernur Sumatera Utara tersebut.
Terkait pemilu April nanti, sambung Eko, semua putusan menjadi kewenangan KPU. Meski sumber data DP4 ada pada pemerintah masing-masing daerah. Pertimbangannya, KPU memiliki peraturannya sendiri. “Kan tidak semua DP4 harus dipakai, semua tergantung KPU," tukasnya.(udy/kai)

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(82,68%)       :       (17,32%)

Dahlan Iskan