Sabtu, 25 Mei 2019

 Headline
MALUT POST / HUKUM / AHM Dituntut 12 Tahun Penjara

AHM Dituntut 12 Tahun Penjara

Diposting pada 15/03/2019, 13:03 WIT
Bupati Kepulauan Sula periode 2004-2010 Ahmad Hidayat Mus dan Ketua DPRD Kepulauan Sula periode 2009-2014 Zainal Mus menjalani sidang pembacaan tuntutan atas korupsi pengadaan lahan bandara Bobong, Maluku Utara di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (14/3) DESCA LIDYA NATALIA/ANTARA
Bupati Kepulauan Sula periode 2004-2010 Ahmad Hidayat Mus dan Ketua DPRD Kepulauan Sula periode 2009-2014 Zainal Mus menjalani sidang pembacaan tuntutan atas korupsi pengadaan lahan bandara Bobong, Maluku Utara di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (14/3) DESCA LIDYA NATALIA/ANTARA

JAKARTA – Mantan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus (AHM) dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). AHM juga dituntut membayar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. "Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar jaksa Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (14/3).
Dilansir dari Kompas.com, AHM juga dituntut membayar uang pengganti Rp 2,4 miliar. Uang tersebut harus dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar, maka harta benda miliknya akan disita dan dilelang. Namun, apabila hartanya tidak mencukupi, akan diganti dengan 6 tahun penjara.
Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan mantan bupati dua periode itu tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Selain itu, AHM dinilai bersikap manipulatif dalam memberikan keterangan. Dia juga dinilai memperkaya diri dan orang lain dalam pengadaan lahan Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009.
Menurut jaksa, ia diduga turut memperkaya pihak lainnya sebesar Rp 1 miliar. Tindakan itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 3,4 miliar. Menurut jaksa, dugaan korupsi ini bermula pada tahun 2009. Pada waktu itu dilakukan pengadaan lahan untuk pembangunan Bandara Bobong di Kecamatan Bobong, Kabupaten Kepsul. Pengadaan tanah tersebut masuk dalam mata belanja modal tanah pada Sekretariat Daerah Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009 yang masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula 2009. Jaksa memaparkan, pada tanggal 26 Juli 2009, ada pertemuan di rumah AHM di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Pertemuan itu dihadiri Zainal Mus (ZM), Lukman Umasangadji, staf sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Djamin Kharie, Kadis Perhubungan La Musa Mansur, dan Plt Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sula Ema Sabar.
Pada pertemuan tersebut, AHM menentukan harga tanah yang akan dijadikan lokasi Bandara Bobong, di mana yang letaknya dekat pemukiman masyarakat dihargai Rp 8.500 per meter persegi. Sedangkan yang agak jauh dari pemukiman dihargai Rp 4.260 per meter persegi.
Penentuan harga tanah tidak melibatkan pihak lain, termasuk Pina Mus dan Rahman Mangawai selaku pemilik lahan. Menurut jaksa, AHM diduga menginstruksikan pencairan uang Rp 1,5 miliar terkait pembebasan lahan tahap I kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Maluku, Hidayat Nahumarury. Selanjutnya, uang tersebut ditransfer ke rekening ZM sebesar Rp 650 juta atas instruksi AHM. Hidayat Nahumarury selanjutnya memerintahkan Ona Latuconsina (kepala seksi pelayanan nasabah) untuk membawa uang tunai Rp 850 juta lalu menyerahkan kepada AHM. Kemudian, lanjut jaksa, dalam pembebasan lahan tahap II senilai Rp 1,9 miliar, AHM memerintahkan ZM mengirimkan uang Rp 1 miliar ke sejumlah pihak. Adapun rinciannya, uang Rp 500 juta melalui transfer ke rekening atas nama Andi Arwati, uang Rp 100 juta lewat transfer ke rekening atas nama Azizah Hamid. Sementara sisa uang Rp 294 juta diterima ZM.
Di sisi lain, uang sebesar Rp 1,053 miliar dibagikan Kabag Umum dan Perlengkapan Kepsul Ema Sabar kepada pihak lain. Adapun rinciannya, pada tanggal 9 September 2009, uang sebesar Rp 75 juta diserahkan ke Kapolres Kepulauan Sula. Tanggal 10 September 2009 sebesar Rp 210 juta ke Kabag Kesra Pemkab Sula Rugaya Soleman. Sementara pada tanggal 11 September 2009, uang dengan total Rp 715 juta diduga diberikan kepada 15 orang lainnya. Mereka terdiri dari beragam unsur, seperti pensiunan, anggota DPRD Kepulauan Sula, Camat Bobong, Kepala Desa Bobong, jaksa, hingga asisten Sekretariat Daerah.
AHM bersama-sama dengan ZM, Hidayat Nahumarury, Ema Sabar, dan Majestisa diduga melakukan proses pengadaan lahan Bandara Bobong tidak sesuai dengan ketentuan. Hidayat beberapa kali mencairkan dan menyalurkan anggaran pembebasan tanah lokasi Bandara Bobong di luar peruntukannya. AHM dinilai melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Selain AHM, jaksa juga menuntut adik kandungnya ZM dengan penjara 8 tahun. Mantan Ketua DPRD Kepsul ini juga dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. "Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar jaksa Nanang Supriyadi saat membacakan surat tuntutan.
Selain itu, ZM yang juga Bupati nonaktif Banggai Kepulauan juga dituntut membayar uang pengganti Rp 294 juta. Uang tersebut harus dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar, maka harta benda milik ZM akan disita dan dilelang. Namun, apabila hartanya tidak mencukupi, akan diganti dengan dua tahun penjara.
Menurut jaksa KPK, ZM telah mengembalikan dana pada proses penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Maluku Utara sejumlah Rp 650 juta pada 5-6 Mei 2014. Sedangkan pihak-pihak lain yang ikut menerima uang pengadaan lahan Bandara Bobong juga sudah mengembalikan sejumlah Rp 75 juta. Djamin Kharie menitipkan uang Rp 20 juta kepada KPK. “Oleh karenanya uang yang telah dikembalikan ke kas negara atau diserahkan pada KPK sejumlah Rp 745 juta dan sebagian dari uang tersebut yaitu sejumlah Rp 725 juta juga telah disetorkan ke kas negara oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula pada 18 November 2016 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ternate untuk terdakwa Hidayat Nahumarury,” tambah jaksa Lie seperti dilansir dari Antaranews.com.
Dengan begitu, uang pengganti total sejumlah Rp 3,448 miliar dikurangi Rp 745 juta maka tinggal sejumlah Rp 2,703 miliar yang harus dimintakan ke AHM dan ZM. “Dikaitkan dengan realisasi penerimaan Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus maka terhadap Ahmad Hidayat Mus pantas dimintakan pembayaran uang pengganti Rp 2,407 miliar sedangkan terhadap Zainal Mus sejumlah Rp 294,997 juta,” ucap jaksa.
Atas tuntutan tersebut, kedua terdakwa akan mengajukan nota pembelaan (pleidoi) pada Kamis (28/3) mendatang.(kmc/ant/kai)

======BIKIN BERSAMBUNG KI=====


Aliran Dana Lahan Bandara Bobong

TAHAP 1, PENCAIRAN Rp 1,5 M
* Rp 650 juta ke ZM
* Rp 850 juta ke AHM

TAHAP 2, PENCAIRAN Rp 1,9 M
* Rp 500 juta ke rekening Andi Arwati
* Rp 100 juta ke rekening Azizah Hamid
* Rp 294 juta ke ZM
* Rp 75 juta ke Kapolres Kepsul
* Rp 210 juta ke Kabag Kesra Kepsul Rugaya Soleman
* Rp 25 juta ke pensiunan ASN Kuaci
* Rp 20 juta ke anggota DPRD Kepsul Sudin Lacupa
* Rp 15 juta ke Asisten II Bupati Yamin Umasangadji
* Rp 20 juta ke Ema Sabar
* Rp 265 ke Kadis Perhubungan Iwan Mansur
* Rp 50 juta ke Lukman Umasangadji
* Rp 20 juta ke Arman Sangadji
* Rp 25 juta ke Staf Pertanahan Rajak
* Rp 15 juta ke La Musa Mansur
* Rp 10 juta ke Kabag Pemerintahan Jufri Sahrudin
* Rp 35 juta ke Djamin Kharie
* Rp 5 juta ke Camat Bobong Misba Wamnebo
* Rp 5 juta ke Kades Bobong Muhdin Soamole
* Rp 35 juta ke Kajari Kepsul
* Rp 7,5 juta ke Jaksa Sihombing
* Rp 7,5 juta ke tiga orang asisten Setda
* Rp 85 juta ke Kabag Kesra
* Rp 25 juta ke Arman Sangadji
* Rp 27,5 juta ke staf Bagian Umum Kuraisia
* Rp 20,5 juta ke staf Bagian Umum Yati Tan
* Rp 25 juta ke Camat Ibrahim Tidore
* Rp 5 juta ke ajudan bupati Safarudin

Sumber: Fakta Persidangan Tuntutan AHM-ZM

 

Share
Berita Terkait

Pelaku Pembaptisan Massal Ditangkap

04/03/2019, 14:26 WIT

Player CV Ubay Jaya Ditahan

08/03/2018, 13:02 WIT

Dana Ratusan Miliar Menguap

09/03/2018, 12:54 WIT

Ayah Perkosa Anak Kandung

15/02/2018, 09:18 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan