Jumat, 06 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / / Menkopolhukam Canangkan Gerbangdutas di Morotai

Menkopolhukam Canangkan Gerbangdutas di Morotai

Diposting pada 19/03/2019, 12:30 WIT
PEMBUKAAN : Pencanangan Gerbang Dutas tahun 2019 di Kabupaten. Pulau Morotai ditandai dengan pemukulan tifa oleh Menkopolhukam dan Gubernur Malut Gani Kasuba HUMAS PEMPROV FOR MALUT POST
PEMBUKAAN : Pencanangan Gerbang Dutas tahun 2019 di Kabupaten. Pulau Morotai ditandai dengan pemukulan tifa oleh Menkopolhukam dan Gubernur Malut Gani Kasuba HUMAS PEMPROV FOR MALUT POST

MOROTAI - Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan HAM, Purnawirawan Jenderal Wiranto, resmi mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2019. Kegiatan pencanangan ini dipusatkan di halaman kantor bupati Morotai, Senin (18/3).
Saat memberikan sambutan, Menkopolhukam mengatakan, di masa yang lalu Indonesia menganut apa yang diwariskan oleh penjajah belanda. Menurutnya Belanda dulu memperkuat posisinya di Pulau Jawa karena di sana pusat pemerintahan, juga pusat perkebunan dan pusat pabrik-pabrik mereka.  
Olehnya itu, menurut Wiranto, Indonesia telah menjadi luas dan tidak boleh lagi hanya terpusat di pulau Jawa. "Semua daerah harus kita perkuat agar pertahanan wilayah kita, keamanan wilayah kita menjadi merata," katanya.
Dirinya juga menyampaikan rasa bersyukur terhadap Presiden Joko Widodo yang telah berani menerobos kebijakan-kebijakan nasional yang berorientasi kepada membangun dari pinggiran. Selain itu, Wiranto juga menyampaikan terkait Anggaran. Menurutnya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) memang akan mendukung pembangunan. Pembangunan baginya tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terlaksana kalau tidak ada anggaran.
"Untuk anggaran 2018 sebesar Rp 12, 46 triliun dengan realisasi sebesar Rp 11,15 triliun dan pada tahun 2019 sekarang ini alokasi anggaran sebesar Rp 11,24 triliun termasuk untuk Kabupaten Pulau Morotai dialokasikan sebesar Rp 776,69 miliar," terangnya.
Wiranto mengatakan, setiap tahunnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selalu melaksanakan program pencanangan Gerbangdutas. Pulau Morotai merupakan daerah kelima. “Dengan adanya koordinasi daerah dengan pusat kemudian mengaplikasikan dan kemudian pencanangannya di Morotai, harapannya hasilnya baik dan dapat dituangkan ke daerah lain,” ungkapnya saat diwawancarai awak media usai pencanangan.
Menurutnya, berkaca dari daerah-daerah lain yang sudah lebih dulu dicanangkan Gerbangdutas, keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dapat diminimalisir. Melalui pemenuhan sarana-prasarana dasar seperti transportasi, energi listrik, komunikasi, pendidikan dan kesehatan.
Sementara Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc saat menyampaikan sambutan menginginkan ke depan Kabupaten Pulau Morotai dapat menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi yang maju. Menurutnya, Sebagai daerah yang sangat strategis berbatasan dengan negara-negara semisal Jepang dan Filipina dapat menjalin hubungan kerja sama dalam konteks perdangangan.
"Jarak yang begitu dekat ini maka Kabupaten Pulau Morotai harus menjadi lumbung ikan sebagai tempat pengekspor ikan dengan negara-negara perbatasan," katanya sembari berharap anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro dalam sambutan tertulisnya mengatakan, dalam rangka mengakselerasi pembangunan perbatasan negara, Badan Nasional Perbatasan Negara telah menyelenggarakan kegiatan pencanangan Gerbangdutas dengan tema Sinergi Pusat-Daerah untuk Mewujudkan Perbatasan Negara sebagai Beranda Depan NKRI.
Maksud dari kegiatan ini, lanjutnya, mensosialisasikan kebijakan dan program pembangunan perbatasan negara sekaligus menyerap aspirasi dan melakukan peninjauan lapangan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan. "Momentum ini juga kita manfaatkan untuk mendorong 13 provinsi dan 41 kabupaten/kota di kawasan perbatasan negara untuk membentuk badan pengelolaan perbatasan daerah (BPPD) dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 140 tahun 2017 tentang pembentukan badan pengelolaan perbatasan di daerah," jelasnya.
Sementara Bupati Pulau Morotai Benny Laos mengatakan, merujuk pada visi nawacita ketiga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan bantuan renovasi rumah tidak layak huni, serta dilakukannya pelayanan administrasi pendudukan yaitu KTP elektronik, kartu identitas anak dan kartu keluarga, akta kelahiran yang akan diserahkan langsung kepada masyarakat. Adapun kegiatan ini juga di isi dengan penandatanganan prasasti kantor camat Morotai Selatan Barat dan Puskesmas Perawatan Tilei oleh Menkopolhukam. Usai kegiatan Menteri beserta rombongan melakukan peninjauan hasil pembangunan di beberapa titik.
Kegiatan ini juga turut dihadiri wakil Gubernur Kepulauan Riau Edy Nasution, Forkopimda Malut, Forkopimda Kabupaten Pulau Morotai, Anggota DPRD pulau Morotai dan pimpinan SKPD lingkup Kabupaten Pulau Morotai. (udy/adv/tr-02/yun)

 

Share
Berita Terkait

Warga Antusias ke TPS

18/04/2019, 12:43 WIT

Oknum PNS Cabuli 3 Siswa SMP

24/02/2018, 09:57 WIT

Pembentukan Kodim Morotai Kian Dekat

26/09/2018, 09:10 WIT

Diduga Selingkuh, Guru Dianiaya

09/02/2018, 14:08 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan