Sabtu, 24 Agustus 2019

 Headline
MALUT POST / / Serahkan LKPD 2018 ke BPK

Serahkan LKPD 2018 ke BPK

Diposting pada 28/03/2019, 12:16 WIT
LKPD: Capt Ali Ibrahim menandatangani dokumen penyerahan di BPK.
LKPD: Capt Ali Ibrahim menandatangani dokumen penyerahan di BPK.

TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan H. Ali Ibrahim menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Maluku Utara, Rabu (27/3) siang LKPD ini diterima Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Malut M. Ali Asyhar, bertempat di Aula BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara di Ternate.

 

      Selain Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, turut hadir dalam penyerahan ini Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Taliabu
      Di sela-sela penyerahan, H. Ali Ibrahim menjelaskan LKPD Kota Tidore Kepulauan yang disampaikan hari ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam  mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, bermanfaat, akuntabel dan transparan.
      H. Ali Ibrahim juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK Perwakilam Malut yang selama ini telah mendorong pengelolaan keuangan daerah Kota Tidore Kepulauan menjadi lebih baik, dan buktinya sampai empat kali menerima Opini WTP selama empat tahun berturut-turut.
      Setiap rekomendasi atas pemeriksaan LKPD, Kota Tidore Kepulauan selalu melaksanakan tindak lajut sebagaimana yang disampaikan Tim Pemeriksa. Oleh karena itu diharapkan kedepan pola pembinaan, pemeriksaan dan koreksi serta masukan terhadap LKPD Kota Tidore Kepulauan akan mendapat prioritas utama untuk ditindaklanjuti. Pungkas Ali Ibrahim.
      Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Malut, M. Ali Asyhar dalam sambutannya menyampaikan BPK Malut memberikan apresiasi atas komitmen, upaya dan kerja keras yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah sehingga LKPD Tahun ini dapat disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yakni disampaikan  paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Penyampaian LKPD ini menunjukkan bahwa Pemda telah komitmen untuk membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
      Sri Haryoso Suliyanto juga berharap kerjasama yang baik yang selama ini terjalin antara BPK dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan ini bisa berjalan dengan baik dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam LKPD Kota Tidore Kepulauan dapat dipertahankan sehingga tidak ada lagi temuan-temuan yang signifikan yang berpengaruh terhadap berkurangannya keuangan negera/daerah dan juga tidak berdampak pada aspek-aspek hukum yang lain yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.
      M. Ali Asyhar juga memuji LKPD Kota Tidore Kepulauan yang setiap tahun tindak lanjut penyelesaian rekomendasinya selalu mencapai 95 persen. ini yang tertinggi di Maluku Utara. Bahkan untuk tingkat nasional, target persentase yang ditetapkan pemerintah sebesar 75 persen oleh karena itu Tindak lanjut penyelesaian atas rekomendasi hasil pemeriksaan untuk Kota Tidore Kepulauan selalu baik. (humas)

 

Share
Berita Terkait

Sultan Tidore Apresiasi Rizal Ramli

05/04/2018, 12:36 WIT

Tak Terima, Yaser Marah

10/10/2018, 11:34 WIT

Tuan Rumah KKN Kebangsaan

19/02/2019, 09:25 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan