Sabtu, 24 Agustus 2019

 Headline
MALUT POST / / Wali Kota Marah Besar

Wali Kota Marah Besar

Diposting pada 28/03/2019, 12:17 WIT
Capt. Ali Ibrahim
Capt. Ali Ibrahim

TIDORE – Kinerja pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan (Tikep) patut dipertanyakan. Bagaimana tidak, sampai saat ini, banyak SKPD yang belum memasukkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Padahal, SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang harus di-upload untuk menjadi pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan.
Hal ini disesali Wali Kota Capt. Ali Ibrahim. Bahkan dirinya menegaskan akan mencopot Kepala SKPD yang tidak tidak memasukkan SAKIP hingga batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 28 sampai 30 Maret 2019. ”Saya sudah tegaskan, jika sampai tanggal ditentukan tidak dimasukkan, maka lebih baik mereka (pimpinan SKPD) mundur saja. Karena masih banyak eselon II yang mampu kok,” tegasnya, kemarin (27/3).
Menurutnya, SAKIP itu wajib untuk mengejar status C ke B. Pemerintah itu betul-betul bersih dan tidak. Bersih itu dari pelayanan, korupsi, transparansi, dan sebagainya. ”Saya juga sudah kritik mereka. Kalau pergi ke Jakarta memang cepat, tapi kalau di sini lambat. Padahal ini wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja,” tuturnya.
Dirinya juga memastikan akan mengevaluasi jabatan eselon II yang telah dilakukan tim seleksi pada Desember 2018 lalu. Evaluasi itu akan dilakukan setelah pemilihan umum (Pemilu) April mendatang. Untuk itu, dirinya meminta kepada SKPD yang tidak mampu menjabarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, untuk mengundurkan diri. ”Kita butuh orang yang energik, dan anak-anak muda masih punya kemampuan. Jika tidak mampu ya segera mundur,” tandasnya.
Ketegasan Wali Kota ini juga disampaikan pada saat pembukaan Musrenbang RKPD yang dihadiri seluruh pimpinan SKPD, Camat, Lurah, maupun kepala desa. Di hadapan para peserta Musrenbang, orang nomor satu ini membacakan nama-nama SKPD maupun Kecamatan yang belum memasukkan SAKIP dan memberikan tenggat waktu. ”Jangan main-main ini perintah, jadi kalau batas itu juga tidak dikasih masuk, silakan out. Mundur saja jika tidak mampu, masih banyak yang mampu,” tegasnya. (tr-03/lex)

 

Share
Berita Terkait

Sultan Tidore Apresiasi Rizal Ramli

05/04/2018, 12:36 WIT

Tak Terima, Yaser Marah

10/10/2018, 11:34 WIT

Tuan Rumah KKN Kebangsaan

19/02/2019, 09:25 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan