Rabu, 24 April 2019

 Headline

AHM Divonis 4 Tahun

Diposting pada 09/04/2019, 10:22 WIT
SENYUM USAI VONIS: Mantan Bupati Kepsul Ahmad Hidayat Mus menyalami keluarganya usai menjalani sidang pembacaan putusan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong pada APBD Kepsul tahun 2009 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/4)
SENYUM USAI VONIS: Mantan Bupati Kepsul Ahmad Hidayat Mus menyalami keluarganya usai menjalani sidang pembacaan putusan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong pada APBD Kepsul tahun 2009 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/4)

JAKARTA – Mantan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus (AHM) divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. AHM juga dihukum membayar denda Rp 450 juta subsider 3 bulan kurungan. "Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama dan berlanjut," ujar ketua majelis hakim Lukas Prakoso saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/4).
Putusan untuk AHM itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, jaksa menuntut politikus Partai Golkar itu dihukum 12 tahun penjara. Selain itu, ia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 2,503 miliar. Namun, uang negara yang dirugikan sebesar Rp 3,4 miliar telah dikembalikan, sehingga uang pengganti tidak perlu dibayarkan lagi.

Dilansir dari Kompas.com, hakim menilai perbuatan AHM kontraproduktif dalam upaya memberantas korupsi. Namun ia dinilai bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum dan punya tanggungan. Suami Nurokhmah ini terbukti merugikan negara dalam pengadaan lahan Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009.

AHM mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 3,4 miliar. Ia bersama-sama dengan Ketua DPRD Sula Zainal Mus, Hidayat Nahumarury, Ema Sabar, dan Majestisa diduga melakukan proses pengadaan lahan Bandara Bobong tidak sesuai dengan ketentuan. Dimana AHM beberapa kali mencairkan dan menyalurkan anggaran pembebasan tanah lokasi Bandara Bobong di luar peruntukannya.

Dalam putusan, hakim juga memerintahkan jaksa mengembalikan kepemilikan tanah yang akan dibangun bandara kepada pemiliknya. AHM melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Bernasib Sama
Sementara itu, adik kandung AHM, Zainal Mus (ZM) yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama juga divonis 4 tahun penjara. Mantan Bupati Banggai Kepulauan ini pun didenda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. ZM dinyatakan majelis hakim terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan AHM. "Menyatakan terdakwa Zainal Mus telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar ketua majelis hakim Lucas Prakoso saat membacakan amar putusan kemarin.

Mantan Ketua DPRD Kepsul ini sebelumnya dituntut jaksa 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan.

Selain pidana penjara, Zainal Mus dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 944.997.000. Namun menurut hakim, Zainal Mus telah mengembalikan dugaan kerugian negara sebelum penyidikan KPK, yang menurut majelis hakim pengembalian itu melebihi hukuman uang pengganti tersebut sehingga nilai kelebihannya itu harus dikembalikan kepada Zainal Mus. "Memerintah jaksa penuntut umum KPK untuk mengembalikan kelebihan uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp 650 juta kepada terdakwa," ucap hakim Lucas dilansir dari Detik.com.

Dissenting Opinion
Putusan itu diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari seorang anggota majelis hakim, Jult Mandapot Lumban Gaol. Dia menilai ZM tidak terbukti menyebabkan kerugian negara. Pertimbangan Jult itu berdasarkan kesaksian perwakilan BPK yang menyebut ZM beberapa kali melaporkan keuangan pembebasan lahan tersebut. Dia juga berpendapat Kabupaten Sula mendapatkan untung dalam proyek itu. "Maka hakim anggota majelis 3 (Jult Mandapot Lumban Gaol) berpendapat bahwa terdakwa Zainal Mus tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, karena faktanya tidak ada kewajiban keuangan negara secara melawan hukum, maka tidak ada kekurangan hak negara melawan hukum," kata Jult membacakan perbedaan pendapatnya itu. "Karena hak Kabupaten Sula yang telah diborong mereka adalah tanah senilai Rp 1.598.000.000, tetapi kewajiban yang telah dicairkan pemilik tanah melalui terdakwa Zainal Mus hanya sejumlah Rp 3.420.900.000, sedangkan sisanya Rp 1.149.100.000 tidak dicairkan, sehingga yang terjadi saat pembebasan tanah itu Kabupaten Sula diuntungkan sebesar Rp 1.149.100.000," imbuhnya.(kmp/dtc/kai)
 

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(82,46%)       :       (17,54%)

Dahlan Iskan