Jumat, 19 Juli 2019

 Headline
MALUT POST / OPINI / Zona Integritas: Apakah Akhir dari Korupsi?

Zona Integritas: Apakah Akhir dari Korupsi?

Diposting pada 10/04/2019, 09:24 WIT

Ilham alwi, Kasubag PK Kanwil DJPb Malut

Gerakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 pada hakikatnya merupakan penegasan kembali atas penerapan prinsip clean government dan good gove rnance yang secara universal diyakini menjadi prinsip dasar dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Dalam reformasi birokrasi ditargetkan tiga sasaran hasil utama yang ingin dicapai yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.Untukmengakselerasi pencapaian sasaran tersebut, maka pada instansi pemerintah dilaksanakan pembangunan ZonaI ntegritas(ZI).

Secara konsepsi ZI berasal dari konsep island of integrityyang biasa digunakan oleh organisasi pemerintah/non pemerintah untuk menunjukkan semangat anti korupsi. Sedangkan ZI itu sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM), khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sampai dengan tahun 2018, dari 1.395 instansi pemerintah yang telah membangun ZIbaru 432 instansi yang telah berpredikat WBK/WBBM (https://www.menpan.go.id/site/berita diakses 24/03/2019).Dilihat dari besaran perbandingan unit kerja yang ditetapkan dengan jumlah yang mengusulkan hanya berkisar 31% mengindikasikan bahwa untuk memperoleh predikat tersebut tidaklah mudah. Sulitnya memperoleh predikat tersebut dinilai wajar mengingat banyaknya indikator yang menjadi parameter penilaian hingga suatu unit dikatakan layak untuk memperoleh predikat WBK/WBBM. Harapannya ketika suatu unit telah memperoleh predikat tersebut praktek-praktek korupsi dapat dihilangkan dan kualitas pelayanan prima dapat tercipta. Namun, apakah unit kerja yang telahmembangun ZI telah benar-benar bebas dari praktik korupsi?.

Secara subyektif penulis dapat menjawab sangat tergantung, bisa ya, bisa tidak. Pada kenyataannya, masih ditemukan praktek-praktek yang tidak sejalan dengan semangat dan tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi.Pengalaman penulis ketika mengurus suatu dokumen pada unit yang telah mencanangkan pembangunan ZI namun tetap “dipalak” untuk mengeluarkan biaya yang tidak sesuai dengan biaya sebagaimana yang tercantum pada informasi layanan (pungli). Bukankah reformasi birokrasi yang dilakukan seharusnya telah dapat mengikis praktek-praktek seperti ini, lantas mengapa masih marak terjadi ditengah eforia pelaksanaan reformasi birokrasi dan berlomba-lombanya instansi pemerintah membangun ZI? Apakah ini hanya sekedar seremoni atau formalitas?.

Dari beberapa area perubahan yang menjadi sasaran program reformasi birokrasi, perubahan yang paling sulit dilakukan adalah perubahan polapikir (mindset) serta budaya kerja (culture set) aparatur. Pola pikir dan budaya kerja aparatur masalalu yang terpatrisekian lama akan sangat sulit untuk dihilangkan dalam waktu singkat, butuh waktu dan butuh proses. Hal ini disebabkan pertama perilaku tersebut telah tertanam dalam long term memory pada otak mereka dan bersifat abadi. Kedua, dalam ilmu psikologi ada yang disebut dengan latent inhibitiondimana manusia cenderung tidak bisa menerima hal-hal yang bersifat unfamiliar. Jika diproksikan praktek-praktek kecurangan adalah sesuatu yang familiar, maka praktek-praktek clean government dan good governance akan dianggap sebagai sesuatu yang unfamiliar. Jadi tidak mengherankan bila dalam pelaksanaannya akan mendapatkan keengganan bahkan penolakan aparatur.

Selain itu, Cressey (1950) menyatakan bahwa seseorang melakukan tindakan kecurangan karena dilatar belakangi oleh tiga hal. Pertama apa yang dia sebut sebagai rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan sikap seorang pelaku yang mencari pembenaranatas tindakan kecurangan yang dilakukan. “Apa yang saya lakukan juga dilakukansi A”, “ini sudah biasa dikantorini”, “bos saja begitu, kenapa saya tidak bisa”, “kaloketahuan paling ditegur” merupakan contoh ungkapan dari rasionalisasi pelaku. Kedua adanya tekanan, seseorang melakukan korupsi bisa jadi karena adanya tekanan baik dari internal diri pelaku ataupun dari orang lain. Misalnya adanya hutang yang menumpuk, gaya hidup yang mewah, keserakahan, tuntutan setoran dari atasan, tekanan keluarga, dan berbagai bentuk tekanan lainnya. Ketiga karena adanya peluang atau kesempatan. Kondisinya ini lebih banyak disebabkan karena lemahnya pengawasan atau internal control dari suatu organisasi.
Lantas bagaimana agar zonaintegritas yang dibangun tidak sekedar seremoni atau formalitas belaka?.Beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya:

1)    Keteladanan pimpinan: Pimpinan sepatutnya memberikan keteladanan dengan menunjukkan kepada para bawahannya apa yang harus di lakukan dan menjadi contoh apa yang layak untuk dilakukan. Jangan sampai perilaku pimpinan justru menjadi dasar untuk merasionalisasi tindakan curang bawahannya.

2)    Perbaikan dan monitoring sistem dan tatakelola secara berkala; perbaikan, penyesuaian, monitoring secara berkala dan konsisten terhadap sistem dan tatakelola yang dibangun perlu dilakukan untuk mencegah adanya upaya yang akan dilakukan fraudster mencari kelemahan dari system/tata kelola yang telah dibangun. Wolfe dan Hermanson (2004) mengatakan bahwa banyak kecurangan terjadi karena adanya kapabilitas seseorang untuk melakukan kecurangan. Kapabilitas dimaksud dapat mengacu kepada posisi/fungsi, intelegensia/kreativitas,kepercayaan diri/ego, dll.

3)    Lakukan langkah represif; tindakan tegas perlu dilakukan agar menjadi contoh bagi pegawai lain yang berniat untuk melakukan kecurangan. Banyak kasus korupsi yang terjadi karena lemahnya penegakan hukum.

4)    Edukasi dan kampanye anti korupsi secara konsisten: perlu juga dilakukan upaya preventif dan persuasif dengan melaksanakan pembekalan penanaman nilai-nilai religi dan moral yang intensif, edukasi dan penanaman budaya kerja clean and good government tkepada pegawai secara konsisten.

Kesimpulannya bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi yang saat ini digalakkan pemerintah merupakan sebuah langkah maju yang harus didukung seluruh pihak guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan peningkatan pelayanan publik. Walaupun dalam pelaksanaannya banyak dihadapi kendala seperti maraknya KKN,namun gerakan ini telah menunjukkan secercah harapan. Memang bukan hal mudah merubah mindset dan cultureset aparatur. Butuh waktu dan proses, sehingga peran pimpinan menjadi sangat krusial dalam mendorong, membimbing, dan menjadi teladan agar zona integritas yang dibangun tidak hanya sekedar seremoni dan formalitas belaka, tetapi menjadi pondasi bagikokoh berdirinya penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas seperti didambakan masyarakat. (*).

 

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan