Jumat, 19 Juli 2019

 Headline
MALUT POST / OPINI / BERBELITNYA PELAYANAN PUBLIK DI MOROTAI

BERBELITNYA PELAYANAN PUBLIK DI MOROTAI

Diposting pada 10/04/2019, 09:26 WIT

 M. Wahib Sahie
 Penggiat literasi

Tunggul Prasudjo(2017: 39) dalam temuan penelitiannya mengatakan pelayanan publik di Indonesia masih diwarnai oleh prosedur pelayanan yang berbelit, akses yang sulit, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian yang tidak jelas, dan menjamurnya praktik pungutan liar dan suap yang tidak jelas. Pelayanan publik di kantor-kantor pemerintah di Indonesia masih terbilang buruk.

    Penjelasan yang sama juga dijelaskan dalam temuan penelitian Yusnani Hasjimzum (2014 : 455) bahwa secara umum pasca reformasi di Indonesia pelayanan publik masih bersikap tertutup, sikap pejabat yang seharusnya pada posisi melayani apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kini terjadi justru sebaliknya, sehingga muncullah asumsi bahwa institusi birokrasi identik dengan pelayanan yang berbelit-belit, tidak responsif dan lamban. Dinamika tersebut tidak jauh berbeda dengan pelayanan publikyang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai saat ini.

    Beberapa hari yang lalu saya mendapat kabar dari Morotai menyangkut pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.Untuk mendapatkan “tanda tangan” seorang pejabat daerah diperlukan waktu berhari-hari. Dalam proses pelayanan seperti inisudah menjadi wacana yang cukup serius ditingkat masyarakat. Sehingga reaksi yang muncul di masyarakat dalam bentuk cemooh dan kebencian dalam meminta “tanda tangan” demi keberlangsungan urusan yang formalistik. Padahal dalam perkembangan pelayanan publik saat ini harus lebih efektif dan efisien, prosesnya lebih mudah dan cepat.

    Namun yang terjadi pada Kabupaten Pulau Morotai tindakan melayani terkesan memberi batasan. Artinya pelayanan yang baik hanya kepada orang-orang yang memiliki relasi dengan Pemerintah. Jenis pelayanan yang hanya berdasarkan relasi—kepentingan inilah yang melahirkan kensenjangan antara masyarakat dan Pemerintah. Sehingga orang-orang yang tidak punya relasi dengan kekuasaan dianggap lemah dan tidak mendapat perlakuan setara. Padahal dalam proses pelayanan itu harus dilandasi kesadaran dalam melayani setiap orang tanpa harus membeda-bedakan kerabat pejabat, relasi politik, relasi birokrasi, dan masyarakat biasa. Sebab jabatan adalah posisi sementara berupa tanggungjawab yang diberikan dan dijalankan secara baik.

    Kata melayani adalah bentuk pengabdian seorang birokrat kepada rakyat, dengan kata lain pemenuhan kebutuhan masyarakat yang harus dilakukan melalui tindakan seorang birokrat. Proses pelayanan itu tidak bisa memakai cara lama, seperti hubungan tuan dan budak. Hubungan tuan (pemeritantah) dan budak (masyarakat) dalah bentuk birokrasi klasik yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman saat ini.

    Magnis-Suseno (F. Budi Hardiman, 2016: 54) menjelaskan hubungan tuan-budak dengan mengatakan si tuan memperoleh dual hal. Pertama, pengakuan dari subyek yang kalah, si budak. Bahwa budak bagi tuan merupakan pengakuan dan kemandirian tuan. Kehendak tuan itulah yang dilaksanakan. Kedua, ia terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan kebutuhan yang bermacam-macam.Penjelasan tersebut mengantarkan kita untuk melihat sejauhmana peran dan ketergantungan si tuan terhadap si budak.

    Magnis-Suseno juga menjelaskan bahwa terjadi suatu pembalikan yang menarik, suatu dialektika yang membalik  hubungan tuan-budak. Menurut Hegel dialektika berarti pikiran maupun realitas maju melalui negasi. Itu suatu pengertian yang sangat berlawanan – ya merupakan negasi – terhadap cita-cita konsensus, keselarasan, kerukunan. Sehingga tidak ada kemajuan lewat keselarasan dan kerukunan, karena itu akan berarti membatasi diri pada yang sudah ada (F. Budi Hardiman, 2016: 55)
    Hubungan tuan-budak, semula tuan ya tuan, budak ya budak. Namun, karena tuan harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan kebutuhan-kebutuhannya hanya harus dipenuhi melalui pekerjaan budak yang menyesuaikan dengan kebutuhannya sehingga tuan semakin bergantung atas hasil pekerjaan budak. Magnis-Suseno Misalnya memberi contoh dalam rumah tangga si tukang masak adalah pembantu; sebagai budak dan tuan adalah pemilik rumah; tetapi kalau tidak tahu memasak dan tergantung pada budak maka si tuan akan selalu lapar. Dan disitulah budak merasa bebas.(ibid, 55)

    Eksplorasi tuan-bubak dari Hegel itu merepresentasikan fenomena pelayanan publik di kabupaten Pulau Morotai menyangkut dengan melayanidan dilayani. Logika itu tidak seharusnya terjadi pada birokrasi modern saat ini. Sebab perkembangan sudah kian maju dan proses pelayanan secara birokrasi juga harus makin cepat dan baik. Jika dalam dunia birokrasi masih ada pejabat yang berpikir dirinya lebih berkuasa terhadap rakyat seperti hubungan tuan-budak itu maka, betapa kita mengalami kemunduran birokrasi yang jauh kebelakang yang telah ditinggalkan oleh negara-negara maju.

    Pengaruh tersebut disebabkan atas dasar kepentingan-kepentingan kelompok. Pendapat tersebut dapat dapat dijelaskan melalaui hasil penelitian Yusnani Hasjimzum (2014: 456) menjelaskan bahwa kemampuan birokrasi saat ini yang menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat, masih belum bersikap netral karena masih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi tertentu (kepentingan kelompok).

    Yusnani Hasjimzum juga menjelaskan kontrol dan pengaduan masyarakat masih belum berjalan optimal karena masyarakat belum banyak mengetahui bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama untuk dilayani tanpa milahat perbedaan politik dan ekonomi: menyampaikan keluhan-keluhan apabila diberlakukan secara tidak setara. (ibid, 456). Penjelasan tersebut menjadi bahan evaluasi sehingga dapat mengtransformasi dengan tujuan merubah polah berperintahan kita, khususnya di Kabupaten Pulau Morotai dalam melayani dan dilayani. (*)

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan