Senin, 09 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / MAJANG POLIS / Miris, Bangunan Tanpa IMB Baru Didata

Miris, Bangunan Tanpa IMB Baru Didata

Diposting pada 11/04/2019, 12:13 WIT
SALAH satu rumah di kawasan lkalumata puncak yang terancam ambruk
SALAH satu rumah di kawasan lkalumata puncak yang terancam ambruk

TERNATE-Maraknya bangunan ilegal tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kota Ternate, bakal ditertibkan dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain tanpa IMB, konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan IMB juga ikut menjadi perhatian PUPR. Karena itu, dinas PUPR telah bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia Maluku Utara (IAIMU) untuk mengontrol konstruksi bangunan di kota Ternate, mulai dari ketinggian hingga kelayakan bangunan. "Jadi TABG ini bertugas untuk memberikan pertimbangan pertimbangan teknis, terutama dalam proses penelitian dokumen rencana teknis serta memberikan masukan penyelesaian masalah penyelenggaraan pembangunan,"aku Ichan Teng, selaku ketua IAMU. Upaya yang dilakukan, sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2002, tentang bagunan gedung dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan dan pelaksanaan pembangunan serta peraturan menteri pekerjaan umum nomor 26 tahun 2007 diikuti Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017. "Dalam tim ini, kalangan akademisi juga ikut terlibat. Berkas administrasi tim sementara kita lengkapi untuk ditandatangani Walikota. Selanjutnya kita akan Action,"aku Ichan. Terpisah, Risval Tribudhiarto selaku kadis PUPR mengakui kalau sebagian besar bangunan yang ada di Ternate, memang tidak memiliki IMB. Pengakuan Risval ini adalah bagian dari sikap atas pemberitaan media, terkait bangunan rumah di lingkungan RT 08/RW 03, Kalumata yang diketahui, tidak mengantongi IMB.

Bertempat diruang kerjanya, Risval juga ikut membenarkan adanya surat masuk dari pihak kelurahan Kalumata, perihal pembongkaran paksa, rumah yang berlokasi di bantaran Kalimati, Kalumata puncak. "Kami akan terus menindak lanjuti terkait surat dari kelurahan,"katanya, berjanji. Bahkan lanjut Risval, sesuai dengan regulasi yang ada, pihaknya bakal melakukan koordinasi dengan pihak Satpol, guna menindkalanjuti surat dari pihak kelurahan. "Sudah jelas, rumah yang tidak memiliki IMB akan kami tertibkan, apalagi posisi dari rumah yang dibangun, berada di bibir bantaran kalimati. Lokasi itu masuk kawasan yang dilarang untuk membangun, makanya akan dilakukan pembongkaran paksa,"aku Risval. Sementara diketahui, pihak PUPR sendiri telah melayangkan surat teguran kepada pemilik bangunan, baik tanpa IMB maupun bangunan yang tidak sesuai dengan IMB. "Jadi ada sekitar 100 lebih surat teguran untuk bangunan yang tidak memiliki IMB. Dan sampai sekarang, survei dan pendataan masih terus jalan,"kata Rosita Tauda selaku Kabid Tata Ruang. Anehnya, pendataan bangunan tanpa IMB baru dimulai dinas PUPR, tahun ini. "Untuk data tahun 2017 hanya sebagian, karena kita belum ada database karena untuk sementara, pendataan masih terus berjalan,"tandas Rosita.(mg-06/aji)

 

Share

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan