Kamis, 23 Mei 2019

 Headline
MALUT POST / / Pemkot Rapat dengan BPK

Pemkot Rapat dengan BPK

Diposting pada 12/04/2019, 10:12 WIT
Petinggi partai politik dan utusan Pemkot serta BPK berpose usai pertemuan.
Petinggi partai politik dan utusan Pemkot serta BPK berpose usai pertemuan.

TIDORE - Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat bersama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Maluku Utara, terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2018.

Rapat yang dipimpin Asisten Setda Bidang Administrasi, Dra. Kartini Elake, M.Si di ruang rapat Wali Kota, Kamis (11/4) dihadiri Ketua Tim Pemeriksa Hilman Fauji Mubarak, Ketua DPRD, Sekretaris DPRD dan Sejumlah Ketua Partai Politik Kota Tidore Kepulauan.

Ketua Tim Pemeriksa Hilman Fauji Mubarak dalam sambutannya mengatakan tujuan pemeriksaan adalah  memberikan kesimpulan atas kesesuaian laporan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD dengan ketentuan yang berlaku.

Dari Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2018 pada pemerintah Kota Tidore Kepulauan, maka BPK menyimpulkan dari 11 Partai Politik penerima dana bantuan keuangan partai politik telah mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan ada 4 (empat) parpol, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura),” ungkap Hilman Fauji Mubarak.

Untuk Partai Poltik yang telah mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan parpol sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pengecualian pada hal-hal tertentu yang dinilai ada 6 (enam) parpol yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PDIP, Partai PKB, Partai Gerindra dan Partai PBB. Sedangkan satu Partai belum memasukan laporannya yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara Asisten Setda Bidang Administrasi, Kartini Elake dalam sambutannya menyampaikan, terkait bantuan partai politik ini diperiksa tersendiri tetapi dia juga masuk dalam APBD maka Pemeriksaan Keuangan ini juga pada  laporan keuangan Pemerintah Daerah itu masuk pada bantuan karena masuk dalam hibah.

      Semua parpol yang menerima bantuan ini harus dipertanggung jawabkan dengan baik dari 11 partai politik yang ada, 10 parpol yang sudah menyampaikan laporan dan dinilai oleh PPK yaitu sesuai kriteria dan kepada 4 partai yang menerima WTP. Untuk partai yang masih dalam kriteria wajar dengan pengecualian, semoga ke depan agar hal-hal lebih teliti dan lebih baik lagi. Kepada partai yang belum membuat laporan agar dapat membuat laporan karena laporan ini sangat penting untuk partai politik yang bermuara pada akuntabilitas partai..

      Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Anas Ali, juga menyampaikan apresiasi terkait dengan hasil audit keuangan yang sudah dilakukan oleh BPK, dan untuk setiap partai politik harus siap dan mempunyai orang-orang yang akuntable, untuk mengetahui bagaimana cara kelola keuangan yang baik dan benar, jika terdapat kesalahan maka akan berpengaruh kepada pemerintah daerah.

      Kegiatan ini diawali dengan Penandatangan Berita Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Ketua Tim Pemeriksa bersama Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, dan Ketua Tim Pemeriksa bersama Asisten Sekda Bidang Administrasi, Hj. Kartini Elake mewakili Pemerintah Daerah.(humas)

 

Share
Berita Terkait

Sultan Tidore Apresiasi Rizal Ramli

05/04/2018, 12:36 WIT

Tak Terima, Yaser Marah

10/10/2018, 11:34 WIT

Tuan Rumah KKN Kebangsaan

19/02/2019, 09:25 WIT

Wali Kota Bantah Keras

13/02/2018, 15:07 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan