Senin, 16 September 2019

 Headline
MALUT POST / OPINI / Kasus AUDREY, Sudut Pandang Pelaku

Kasus AUDREY, Sudut Pandang Pelaku

Diposting pada 12/04/2019, 09:01 WIT


Zulkarnain Baso Hakim, S.H.,M.H.
Analis Penuntutan Kejaksaan RI, Calon Jaksa Pada Kejari Halmahera Selatan dan Dosen Fakultas Hukum Univ Nuku Tidore

JUSTICEFORAUDREY, tagar yang belakangan ini sangat viral secara nasional  merupakan reaksi terhadap kejadian kekerasan yang di alami seorang siswa Sekolah menengah pertama di wilayah Pontianak bernama Audrey. Dalam kejadian ini, Audrey mengalami  kekerasan yang dilakukan oleh beberapa siswi SMA dan mengakibatkan Audrey harus menjalani pengobatan intensif di Rumah Sakit. penulis bermaksud menganalisi kasus ini dari sudut pandang penegakan hukum pidana, dikaitkan dengan kajian konsep Politik hukum pidana dan  penegakan hukum berdasarkan Sistem Perdilan Pidana Anak agar menguraikan miskonsepsi pemahaman yang terjadi di tengah masyarakat pasca menyeruaknya kasus yang viral belakangan ini.

     Politik hukum pidana anak sebagai pelaku kejahatan
     Dalam sebuah kesempatan di salah satu stasiun TV Nasional, Reza Indragiri seorang Ahli Psikologi Forensik dan juga dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ini menyatakan bahwa dalam kasus ini harus dilakukan upaya hukum tegas guna menimbulkan efek jera kepada para plaku dan juga masyrakat luas agar tidak muncul dan berulang lagi kasus serupa yang dialami Audrey tersebut. pernyataan Reza Indragiri ada benarnya jika dikaitkan dengan salah satu tujuan penegakan hukum yang pragmatikal yakni menimbulkan efek jera. namun kiranya perlu dikatehaui dan didalami lagi bahwa semangat diundangkannya UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak  dimana anak sebagai pelaku kejahatan tidak serta merta difokuskan pada bagaimana memberikan hukuman den efek jera terhadap anak sebagai pelaku. Dasar filosofis yang dimuat dalam UU SPPA tersebut, sebisa mungkin anak sebagai pelaku kejahatan dijauhkan dari proses peyelesaian hukum pidana dengan tujuan akhir kepentingan terbaik buat anak. hal tersebut bukan berarti mengeyampingkan aspek kepentingan korban kejahatannya. Oleh karena itu dalam UU SPPA mewadahi sebuah mekanisme yg dikenal dengan istilah diversi. Apa itu diversi, diversi adalah upaya melakukan penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku kajahatan diluar mekanisme pengadilan pidana dimana pihak pelaku dan korban diberikan ruang yang luas untuk terlebih dulu duduk sama-sama merumuskan solusi atau penyelesaian terbaik atas masalah yang akan diterima dan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak guna terwujudnya keadilan restroatif. Poltik hukum pidana pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak suka tidak suka, mau tidak mau sudah terlanjur digulirkan oleh pemerintah pasca direvisinya UU No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menjadi UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA tersebut. jadi kiranya pengedepanan efek jera tidak dibenarkan dalam penyelesaian perkara anak ini. Karena sejatinya seseorang yang masuk dalam kategori anak ketika melakukan kejahatan, jika dilihat lebih jauh dari prespeltif kriminolohi tidak murni sebagai kesalahan tunggal anak, melainkan ada faktor kesalahan orang dewasa yang berada disekitar lingkungan anak khususnya orang dewasa yang memiliki hubungan tertentu misalkan (orang tu atau wali) yang memiliki andil sehingga anak dapat melakukan kejahatan. Jadi jika anak yang melakukan kejahatan langsung dikedepankan pemberian efek jera, hal tersebut kurang-lah tepat.

     Pasal yang dikenakan bagi para pelaku kekerasan terhadap Audrey
     Masih dalam kesempatan yang sama Reza Indragiri sempat mengatakan bahwa beliau khawatir jangan sampai karena ada rasa empati dari aparat penegak hukum kepada para pelaku sehingga nantinya menjerat para pelaku dengan pasal “ringan”. Tentunya dalam pengenaan pasal pihak penyidik kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak Penuntut Umum Kejaksaan  dalam proses Pra penuntutan guna menentukan pasal mana yang akan dikenakan. Perihal pengenaan pasal, penulis menjawab kegelisahan Rza Indragiri diatas bahwa bukan perihal empati sehingga penyidik menjerat para pelaku dengan pasal “ringan” tetapi tentunya dalam menjerat para pelaku kejahatan dalam tahapan penyidikann, penyidik harus memetakan perbuatan materil fakta di lapangan sehingga menguari unsur pasal yang mana yang sesuai dan bisa dikenakan. sebelumnya perdebatan pasal penganiayaan atau pengeroyokan menyeruak perihal ringannya ancaman  pidana pasal penganiayaan dibandingkan dengan pasal pengeroyokan.  Namun melihat fakta bahwa korban   sdri Audrey yang masih tergolong anak, maka pasal kekerasan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 76C jo Pasal 80 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak paling tepat digunakan, dimana pasal tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dan apabila mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00  (seratus juta rupiah). (*)

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan