Kamis, 23 Mei 2019

 Headline
MALUT POST / / Logistik dari Halbar tak Masuk di Jaltim

Logistik dari Halbar tak Masuk di Jaltim

Diposting pada 15/04/2019, 11:58 WIT
LOGISTIK PEMILU: Suasana Pendistribusian Logistik Pemilu oleh KPU Halbar
LOGISTIK PEMILU: Suasana Pendistribusian Logistik Pemilu oleh KPU Halbar

Alwi: Alasannya Sesuai dengan UU Batas Wilayah

Warga Versi Halbar Minta TPS Khusus

JAILOLO – KPU Halbar telah memastikan tidak akan membangun TPS di Wilayah Kecamatan Jailolo Timur (Jaltim). Karena itu, pada distribusi logistik Pemilu yang dilakukan akhir pekan lalu (23/4) dan berlangsung selama dua hari hanya Jaltim yang tidak dikirim.  

"Untuk Jailolo Timur versi Halbar, hingga saat ini KPU Halbar belum dapat arahan dari KPU Provinsi untuk membentuk penyelenggara," ungkap Devisi Teknis KPU Halbar, Iwan Hi Kader. Sementara, pembagian hanya dilakukan di 8 kecamatan, yakni Kecamatan Jailolo, Jailolo Selatan, Loloda, Kecamatan Ibu, Ibu Utara, Ibu Selatan, Sahu dan Sahu Timur.

Terpisah Ketua Bawaslu Halbar, Alwi Ahmad saat dikonfirmasi mengaku pihaknya tidak membentuk tim pengawas  TPS di enam desa tersebut. “Alasannya yaitu sesuai ketentuan UU Nomor 1 tahun 2003 tentang batas wilayah, enam desa tidak masuk pada wiyah administrasi Kabupaten Halbar, sehingga Bawaslu tidak membentuk tim penyelenggara,”jelasnya seraya mengaku pihaknya juga tidak mendapat instruksi, dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Pusat untuk membentuk tim penyelenggara di wilayah tersebut.

Untuk melindungi hak pilih masyarakat di enam desa yang ber-KTP Halbar pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 17 April nanti, Alwi mengaku sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Malut namun, hasilnya Bawaslu Provinsi tetap tidak bisa membentuk penyelenggara Pemilu di sana. Lagi-lagi karena masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Halut. "Jadi wilayah Pemilu juga sesuai dengan UU batas wilayah administrasi, maka kita tidak menjangkau wilayah enam desa, karena tidak masuk wilayah Halbar," tandasnya.

Sementara itu, warga Desa Bobaneigo, Ahmad Djalil saat dihubungi via telpon, mengaku hingga kini dirinya belum mendapat undangan pencoblosan 17 April nanti baik dari KPU Halbar, maupun KPU Halut. "Sampai saat ini kita tidak diberitahukan apakah kita menyalurkan hak Politik lewat TPS yang dibentuk KPU Halbar atau Halut," ungkap Ahmad yang ber-KTP Halbar.  Meminta agar KPU Malut membentuk TPS khusus di enam desa  karena, ditegaskannya, jika diarahkan untuk menyalurkan hak politik melalui TPS yang yang dibentuk KPU Halut, maka mereka tetap akan menolak dan memilih Golput, karena hingga saat ini mereka masih mengakui status mereka sebagai warga Halbar sesuai KTP. "Proses penyelesaian sengketa enam desa masih diproses oleh Kemendagri, jadi kalau KPU RI dan KPU Provinsi punya hati, harus bentuk TPS khusus di enam desa, kalau tidak maka serahkan KPU Halbar melakukan pemungutan suara di enam desa, kalau tidak kami tetap Golput," tandasnya.

Terkait permintaan itu, Komisioner KPU Malut, Pudja Statmat menegaskan, tidak ada lagi  enam desa pada Pemilu kali ini. Sebab, berdasarkan Keputusan Mendagri, wilayah enam desa itu secara administratif, masuk Kabupaten Halut. “Tidak ada lagi enam desa, wilayah enam desa itu sudah masuk Halut,”tandasnya.    (din/nty)

Share
Berita Terkait

Sehari, Empat Tewas di Jalan

12/03/2018, 12:37 WIT

Danyonif RK 732/Banau Berganti

07/12/2018, 12:50 WIT

Dipecat, Samad Mengadu ke DPP

12/02/2018, 14:16 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan