Rabu, 24 April 2019

 Headline

Empat PNS Tersangka

Diposting pada 15/04/2019, 12:47 WIT
Ilustrasi
Ilustrasi

TIDORE – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Tidore Kepulauan rupanya tak main-main memproses pelanggaran pemilu yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN). Kasus pelanggaran pemilu yang menyeret empat ASN di lingkup Pemerintah kota Tikep beberapa waktu lalu kini dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Keempat PNS pun resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Gelar perkara penentuan tersangka dilakukan Jumat (12/4) kemarin. Tak hanya menetapkan tersangka, kasus ini juga sudah masuk dalam pembahasan tahap tiga. Artinya, sebentar lagi kasus tersebut bakal rampung.

Koordinator Gakkumdu Tikep Iptu Dwi Gastimur Wanto saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah menetapkan status tersangka pada kasus empat ASN itu. Selain itu, Daud Soleman, satu calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pun ikut ditetapkan tersangka. Empat ASN, yakni Ridwan M. Ali (Dinas Perhubungan), Halil Barakati (Dinas Sosial), Pardi M. Ali (Dinas Sosial), dan Samsul Failisa (Sekretaris Camat Tidore Timur) diproses lantaran menghadiri kampanye terbatas atau sosialisasi pencalegan Daud 9 Maret lalu. ”Sudah kita tetapkan tersangka, caleg maupun keempat ASN. Jadi in shaa Allah minggu ini lah kita P21. Kan kita tinggal tunggu keterangan ahli dari Pemkot,” tuturnya, Minggu (14/4).

Sebelumnya Gastimur menyatakan dalam kasus tersebut ada dua pasal yang diacu sebagai ancaman hukuman. Yakni Pasal 493 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk si caleg, dan Pasal 494 untuk keterlibatan ASN. Dalam pasal 493 UU Pemilu menerangkan bahwa setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Sementara Pasal 494 menerangkan bahwa setiap aparatur sipil negara, TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Sekadar diketahui, kasus pelanggaran pemilu yang melibatkan empat ASN ini terjadi Sabtu (9/3) malam lalu. Saat itu, keempat ASN mengikuti sosialisasi Daud Soleman di salah satu rumah di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore. Pertemuan itu diketahui pihak Panwascam Tidore yang kemudian menyerahkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti sebagai temuan.

Daud Soleman yang sempat diwawancarai Malut Post beberapa waktu lalu membantah melibatkan ASN dalam sosialisasinya. Menurut dia, keempat ASN tersebut merupakan kerabatnya. Dalam pertemuan saat itu, mereka hanya //ngobrol// biasa tanpa ada pembahasan soal pencalegan dirinya.

Berjibun
Kasus pelanggaran pidana pemilu yang melibatkan ASN di Maluku Utara sendiri terbilang tinggi. Pada pilkada serentak 2018 lalu, Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan 25 kasus pelanggaran pemilu dengan ASN sebagai pelakunya.

Berdasarkan hasil penelitian KPPOD, setidaknya ditemukan dua tipologi pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2018. Kedua tipologi itu adalah politisasi birokrasi dan birokrat yang berpolitik.
Politisasi birokrasi di daerah kerap dilakukan kelompok petahana maupun tim sukses mereka, yaitu dengan cara mengintervensi birokrasi melalui program dan kegiatan, serta memobilisasi ASN. Sementara, di sisi lain, ASN juga melibatkan diri di arena politik praktis untuk mendukung kandidat pilkada.

Adapun bentuk kasus pelanggaran ASN yang dijumpai antara lain seperti ikut kegiatan kampanye, menyosialisasikan visi dan misi calon kepala daerah, ikut acara pengukuhan tim relawan calon, memasang APK (alat peraga kampanye), berfoto bersama kandidat kepala daerah, memiliki hubungan dengan partai politik, menjadi tim sukses, hadir dalam pendaftaran calon, dan ikut acara pengundian nomor urut pasangan calon.

Peneliti KPPOD Aisyah Nurul Jannah mengungkapkan, hampir sebagian besar pelanggaran tersebut dilakukan oleh staf ASN sekelas camat, lurah, sekretaris daerah (sekda), sekretariat Korpri, hingga kepala sekolah. “Di Maluku Utara terdapat 25 kasus pelanggaran PNS dalam proses Pilkada 2018. Pelanggaran paling banyak dilakukan PNS yakni mengikuti deklarasi, kampanye di media sosial, ikut kampanye di lapangan, dan ikut sosialisasi (visi dan misi calon),” ucapnya dilansir dari iNews.id.

Data yang dikantongi Malut Post pada Pemilihan Gubernur lalu, setidaknya 46 ASN diproses Badan Pengawas Pemilu karena terlibat politik praktis. 23 diantaranya mendapat sanksi dari Komisi ASN (KASN).(cr-03/inews/kai)

 

Share
Berita Terkait

Pelaku Pembaptisan Massal Ditangkap

04/03/2019, 14:26 WIT

Player CV Ubay Jaya Ditahan

08/03/2018, 13:02 WIT

Dana Ratusan Miliar Menguap

09/03/2018, 12:54 WIT

Ayah Perkosa Anak Kandung

15/02/2018, 09:18 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(82,46%)       :       (17,54%)

Dahlan Iskan