Rabu, 11 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / / Enam Desa Mulai Panas

Enam Desa Mulai Panas

Diposting pada 16/04/2019, 12:39 WIT
SOBEK: Undangan pemilih yang disebut disobek istri Kepala Desa Bobaneigo versi Halbar. Temuan ini telah dilaporkan PPS ke pihak berwajib, Senin (15/4) PPS BOBANEIGO FOR MALUT POST
SOBEK: Undangan pemilih yang disebut disobek istri Kepala Desa Bobaneigo versi Halbar. Temuan ini telah dilaporkan PPS ke pihak berwajib, Senin (15/4) PPS BOBANEIGO FOR MALUT POST

TOBELO – Persoalan lama yang selalu terjadi di wilayah enam desa sengketa Halmahera Barat-Halmahera Utara saat pemilihan umum kini terulang lagi. Pada pemilu kali ini, warga enam desa versi Halbar kembali memprotes ketiadaan logistik untuk mereka dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halbar. Warga pun mulai “berulah”, salah satunya dengan menyobek undangan pencoblosan.

Aksi menghalangi jalannya pemilu didapati di Desa Bobaneigo. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk melaporkan, istri Kepala Desa Bobaneigo bernama Hamsah Kahar menyobek undangan pemilih milik warga lain. “Yang bersangkutan menyobek undangan milik warga lain,” ungkap Ketua PPS Rais Dero kepada Malut Post, Senin (15/4).

Hamsah merupakan istri Kades Bobaneigo versi Halbar, Abdullah Fara. Rais mengatakan, perbuatan Hamsah tersebut merupakan upaya menghalangi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjalankan tugas mereka sebagai penyelenggara. Ia disebut menyobek undangan tersebut lantaran si penerima undangan merupakan warga yang ber-KTP Halbar. “Kita akan proses, agar tindak tegas oknum istri Kades Bobaneigo versi Halbar yang robek undangan,” tegasnya.
Langkah yang akan diambil selanjutnya, sambung Rais, adalah melaporkan kasus itu ke Polres Halut dan Polda Maluku Utara. Pasalnya, aksi tersebut dinilai telah merusak suasana pemilu yang tinggal sehari lagi. “Jadi kita akan melaporkan ini secepatnya, karena selain menghalangi juga telah merusak suasana pemilu,” ujarnya.

Di sisi lain, warga Bobaneigo versi Halbar pagi kemarin menggelar pertemuan di kantor desa. Pertemuan tersebut membahas hasil perjuangan para kades enam desa –Bobaneigo, Dum-dum, Pasir Putih, Akelamo Kao, Tetewang, Gamsungi- yang sebelumnya ke Jakarta bertemu Ketua KPU RI. Pertemuan dengan Ketua KPU dimaksudkan untuk meminta KPU Halbar mendistribusikan logistik kotak suara untuk warga enam desa versi Halbar.

Kades Bobaneigo Abdullah Fara menyebutkan, para kades sudah berupaya maksimal memperjuangkan keinginan warga. Namun hingga kini tak ada balasannya lantaran KPU Halbar tetap tidak diperbolehkan mengakomodir logistik untuk enam desa. “Kita berdiam diri saja, sabar, tidak perlu diadakan pemboikotan atau ganggu jalannya pemilihan umum. Sebab kita telah melihat aparat yang ada di desa begitu banyak untuk menjaga kestabilan pemilihan ini,” kata dia.

Ketua Bawaslu Halut Rafli Kamaluddin yang dikonfirmasi Malut Post mengakui pihaknya telah menerima informasi penyobekan undangan. Ia juga telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. “Jika ada yang menolak menyalurkan hak politiknya, itu hak mereka. Namun penyelenggara tetap harus melakukan kerja-kerjanya sesuai yang telah ditetapkan,” ujarnya. "Jadi kita sudah berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk pihak kepolisian. Makanya nanti kerja-kerja di lapangan penyelenggara bisa meminta dampingan dari aparat."

Dia menambahkan, jika ada oknum yang menghalangi kerja penyelenggara maka bakal diproses. “Tapi kami masih akan melihat langsung ke lokasi terkait informasi itu (penyobekan undangan, Red),” terangnya.

Pengamanan Khusus
Terpisah, Ketua KPU Halut Muhlis Kharie menjelaskan, daftar pemilih tetap (DPT) di enam desa sebanyak 5.000 lebih. Sejauh ini, hanya KPU Halut yang diberi tugas melayani warga enam desa. “Sejauh ini belum ada instruksi lain. Kita memohon agar warga dapat menyalurkan hak pilih mereka, karena didalamnya terdapat pemilu presiden. Makanya kita berharap semua dapat menyalurkan hak pilih, karena pemilihan ini bicara kedaulatan rakyat,” pintanya.

KPU sendiri tidak memandang sengketa tapal batas yang membuat enam desa terbagi menjadi dua versi. Lembaga tersebut bekerja berdasarkan undang-undang, dimana wilayah enam desa secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten Halut. “Kalau tidak (menyalurkan hak pilih), maka tidak boleh mengganggu jalannya pemilihan di TPS,” katanya mewanti-wanti.

Distribusi logistik di Halut sendiri sudah dimulai sejak 11 April kemarin. Lima kecamatan terjauh mendapat giliran distribusi lebih dulu, yakni Loloda Utara, Loloda Kepulauan, Tobelo, Tobelo Tengah dan Tobelo Selatan.

Pada hari kedua giliran Kecamatan Kao Teluk, Malifut, Kao Barat, serta Galela Utara dan Galela selatan. “Kalau sisanya di hari selanjutnya kita distribusi full, yaitu Kao Utara, Kao, Tobelo Timur, Tobelo Utara, Tobelo Barat, Galela Barat. Jadi sudah full turun di semua kecamatan,” kata Muhlis.
Sebelumnya, Kapolda Malut Brigjen (Pol) Suroto menyatakan, enam desa mendapat pengamanan khusus lantaran adanya persoalan tabal batas. Menurut dia, masalah enam desa antara Halut dan Halbar tersebut sudah dipetakan dan pengamanan juga akan dipertebal. “Harus kita pertebal di situ jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama terjadi, karena bagaimanapun kita (Polri, red) harus bisa menjamin keamanan masyarakat,” ujar Kapolda akhir Maret lalu.

Sementara Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Malut Kombes (Pol) Juwari menyatakan, untuk mempertebal perbatasan enam desa antara Halut dan Halbar pada pemilu nanti, pihaknya sudah merencanakan plotting satu peleton Dalmas atau Samapta yang titik fokusnya berada di desa Akelamo Kao. Selain menerjunkan satu peleton Dalmas, Polda Malut juga akan menerjunkan personel Brimob yang difokuskan di Kecamatan Malifut. “Personel yang kita libatkan ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sebagaimana yang disampaikan pak Kapolda,” pungkasnya.(cr-04/aby/lex/kai)

 

Share
Berita Terkait

TKA Tiongkok Kuasai Malut

26/01/2019, 15:24 WIT

Oknum Anggota DPRD Halut Pesta Miras

06/02/2018, 15:55 WIT

Tutup Tambang Roko

07/02/2018, 13:57 WIT

Ketua KPU Halut Nyaris Dipukul Napi

18/04/2019, 13:16 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan