Selasa, 21 Mei 2019

 Headline
MALUT POST / OPINI / Menggugat Konsep Revolusi Mental: Ada Apa dengan Proses Pendidikan Kita?

Menggugat Konsep Revolusi Mental: Ada Apa dengan Proses Pendidikan Kita?

Diposting pada 16/04/2019, 11:53 WIT

Oleh : Fitriadi Hi. Yusub
 Pengajar: di IAIN Ternate dan Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

Kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan berbagai latar suku bangsa, sosial kulturalnya bervariatif, ditambah lagi letak geografis terpisah-pisah yang berjauhan diantara berbagai pulau, hal itu meliputi  keunikan khas daerahnya masing-masing yang menawan serta eksotis dipandang mata. Meskipun demikian, masyarakatnya terus dituntut untuk selalu menyadari keragaman dan keelokan alam tersebut dengan tidak membeda-bedakan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial, baik dipandang dalam perspektif masyarakat heterogen, maupun sebaliknya dilihat pada konteks masyarakat yang homogen, karena terpenting adalah memandang keseimbangan kelas diantara semua masyarakat  dalam satu persepsi yang sejajar dan sama di mata publik, bahwa semua manusia mempunyai kodrat sama tuk dihargai dan dihormati sebagaimana jati diri manusia sebenarnya yang dijaminan hak-haknya sebagai warga negara telah dipertegas dalam UUD 1945.

Realitas demikian, mempertegas bahwa Bangsa Indonesia memiliki panduan bernegara yang diakui publik Internasional, dan masyarakat-nya menyadari hal itu sebagai bentuk apresiasi atau suatu penghormatan tertinggi atas jerih payah perjuangan para pejuang bangsa dalam merumuskan panduan bernegara untuk di terus diikuti dengan konteks menjadikannya sebagai “pedoman hidup” yang mutlak dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga, panduan tersebut berada dalam satu garis lurus, serta membutuhkan penjabaran nyata pada realisasi konsep dikehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari yang mengutamakan keseimbangan dan kesejajaran hak dan kewajibannya, yaitu mengedepankan prinsip-prinsip gotong royong sebagai wujud implementasi dari nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga prinsip dasar yang sudah semestinya difahami oleh  masyarakat secara universal tanpa pengecualian, yaitu: prinsip Ketuhanan, prinsip Kemanusiaan, dan prinsip persatuan.   

Prinsip ketuhanan. Prinsip Ketuhanan harus berjiwa gotong-royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang mengedepankan sikap lapang dada dan rendah hati, dan sangat perduli terhadap konsepsi Toleran), bukan ketuhanan yang bernuansa saling menyerang dan saling mengucilkan hingga saling mempersekusi diantara sesama rakyat. Kandungan makna eksplisit yang ada dalam prinsip ketuhanan ini, mengajarkan kepada semua manusia untuk selalu mengedepankan totalitas penghormatannya kepada siapa saja di alam sekitar, baik sesama manusia (hablum min-annas), kepada alam sekitar (hamlum min-al-‘alam), maupun kepada sang Ilahi (Hablum min-Allah). nilai yang terkandung tersebut, sejatinya memberikan pesan moril yang tinggi kepada manusia untuk selalu menyadari agar mampu menerima perbedaan diantara sesama manusia, menyadari perbedaan sebagai kekayaan bangsa, bukan kepemilikan kelompok atau individu dalam mengedepankan kepentingan  personalnya ketimbang kebutuhan masyarakat umum yang di dahulukan sebagai bukti the power of morality.

Prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan yang universalnya harus berjiwa gotong royong (yang mengagumi konsepsi berkeadilan dan berkeadaban luhur bagi seluruh elemen rakyat dan lingkungan sekitarnya), bukan pergaulan kemanusiaan yang mengedepankan tindakan anarkis dan fandalisme dengan dasar pijak yang licik, yaitu menjajah, menindas, dan mengeksploitatif segala hak-hak orang lain secara sepihak. Realisasi konsep keadilan dan keadaban luhur dalam dinamika sosial bermasyarakat sangat penting, sehingga tindakan main hakim sendiri tak dibenarkan, premanisme berkedok balas dendam juga perlu diminimalisir secara runtun disetiap kesempatan. Tindakan main hakim, layaknya petarung jalanan semestinya di sadari secara sehat, bahwa tindakan itu tidak pantas dilakukan seorang yang notbene adalah pelajar atau siswa. Sebab, mereka para pelajar semestinya menyadari sepenuhnya, bahwa tindakan fandalisme, premanisme, ataupun gengster tidak diajarkan dalam dunia pendidikan atau bangku sekolah, sehingga kejadian seperti pengroyokan yang saat ini lagi viral di media sosial (siswi SMP di pontianak di keroyok siswi SMA, Audrey nama korbannya), kasus semacam ini memberikan stempel dan labeling negatif terhadap capain pendidikan kita saat ini. Padahal, landasan pendidikan kita merupakan pendidikan karakter, yang semestinya mengedepankan karakter positif sebagai tindakan berpijak bagi para siswa atau peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Namun hal itu malah sebaliknya terjadi, dengan streotipe tindakan yang menunjukkan miskin moralitas bagi para peserta didik di dunia pendidikan kita saat ini sangatlah jelas. Ada apa dengan pendidikaan kita? Sehingga para siswa gemar melakukan tindakan anarkis, premanisme, gengster, sebagai pelampiasan amarah brutal mereka. Mirisnya lagi, kejadian-kejadian brutal itu terjadi dilingkungan pendidikan yang merupakan sumber pembentukan karakter siswa. Sadis kan! Lantas, dimanakah letak konsep “Revolusi mental” sebagai prioritas rancangan menata karakter generasi bangsa melalui lembaga-lembaga pendidikan. Tentunya, konsep ini perlu kerja ekstra dari semua elemen masyarakat, bukan hanya lembaga pendidikan yang menjadi satu-satunya sumber pembentukan karakter, tapi  lingkungan keluarga dan masyarakat juga ikut andil dan berperan dalam menata perbaikan moral anak bangsa, hal ini sangat jauh lebih penting dan efektif.     

Prinsip Persatuan. Prinsip persatuannya harus berjiwa gotong royong (mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan, Bhineka Tunggal Ika), bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan ataupun menolak persatuan. Menerima perbedaan sebagai kekayaan bangsa, dan menciptakan persatuan diantara sesama rakyat dalam menata kemajuan bangsa di masa mendatang yang lebih baik dan gemilang. Hegemoni primordialisme dipendam amarahnya, semangat nasionalisme dihadirkan ke permukaan khalayak umum, dan memandang realistis terhadap pluralistik disegala bidang sebagai kenyataan hidup bangsa ini yang harus diamini tanpa pengecualian sana-sini.

Rekomendasi tiga prinsip Gotong royong di atas, dapat dijadikan sebagai titik fokus dalam menata, membimbing, dan mengarahkan kepada generasi masa depan bangsa, khususnya para peserta didik di dunia pendidikan, untuk memahami esensi ketiga prinsip dasar gotong royong tersebut sebagai dasar pijak dalam bersosialisasi dan berinteraksi di lingkungan hidup bermasyarakat. Baik itu, interaksi yang dilakukan pada lingkungan sekolah khususnya, atau lingkungan masyarakat secara luas, maupun lingkungan keluarga sebagai kekuatan utama pembinaan moral anak, sehingga konteks prinsip gotong royong dapat diformulasikan sesuai keperluan masyarakat tanpa mengorbankan pihak-pihak lain yang berbeda cara pandang, status sosial , tetapi semua komponen rakyat dilihat dalam satu streototipe yang sama, bahwa persamaan dan perbedaan dianggap sebagai suatu anugerah yang harus diterima secara bijaksana tanpa tawar-menawar. Sebab, hal demikian disesuaika dengan asas-asas kemanusiaan yang bermartabat, agar persatuan dan kesatuan diantara masyarakat dapat tercipta dan terbina, sehingga hubungan itu mampu terjaga selama-lamanya dilingkungan hidup masyarakat Indonesia secara umum pada semua sektor, tanpa terpilah-pilah ataupun terkotak-kotak ke dalam istilah masyarakat yang homogen maupun heterogen. Demikian dan terima kasih, penulis ucapkan Wassalam.(*)

 

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan