Sabtu, 25 Mei 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / Gubernur Minta Izin Mendagri Lakukan Rolling

Gubernur Minta Izin Mendagri Lakukan Rolling

Diposting pada 16/04/2019, 12:36 WIT
Abdul Gani Kasuba
Abdul Gani Kasuba

SOFIFI – Diam-diam, Gubernur Abdul Gani Kasuba telah meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan perombakan jabatan Pemerinta Provinsi Maluku Utara. Usulan pergantian jabatan tersebut sudah disampaikan ke Mendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Langkah ini bertolak belakang dengan pernyataan Gubernur sebelumnya yang mengatakan baru akan melakukan rolling pascapelantikan dirinya dan wakil gubernur terpilih Mei mendatang.

Pelaksana Harian Sekretaris Provinsi Bambang Hermawan yang dikonfirmasi Malut Post mengakui hal tersebut. Menurut dia, hingga kini usulan tersebut belum mendapat jawaban dari kedua lembaga. “Jadi belum diketahui apakah surat permohonan izin tersebut disetujui atau tidak. Sepanjang belum ada jawaban, belum bisa dilaksanakan pergantian," terang Bambang, Senin (15/4).

Bambang yang juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) ini mengungkapkan, saat ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Idrus Assagaf tengah berada di Jakarta untuk mengawal usulan tersebut. “Kita tunggu saja, bagaimana jawaban KASN dan Mendagri. Kalau disetujui langsung diproses pergantian," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala BKD sempat mengatakan pada pergantian jabatan kali ini tahap dua akan ada lebih banyak posisi yang dirombak. Setidaknya ada 37 jabatan eselon II sampai IV yang penjabatnya berganti. Tak hanya rotasi, ada juga mutasi alias nonjob. Pasalnya, perombakan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja yang dilaksanakan masing-masing pimpinan SKPD. “Jadi nanti akan ada evaluasi yang dilakukan tim asesmen untuk mengukur apakah pejabat yang bersangkutan masih layak dipertahankan, dipindahkan atau dicopot. Khusus jabatan eselon II yang masuk dalam evaluasi adalah mereka yang diangkat Gubernur dua tahun lalu berdasarkan hasil asesmen. Sebab sesuai aturan, pejabat yang ditempatkan berdasarkan hasil asesmen dapat dievaluasi setelah dua tahun. Dan sekarang sudah dua tahun lebih, itu artinya sudah sesuai ketentuan," tukasnya.

Usulan Sekprov
Di lain pihak, Gubernur juga diam-diam mengusulkan Bambang Hermawan menjadi pelaksana tugas (Plt) Sekprov. Padahal Kemendagri sendiri sebelumnya menunjuk Suhajar Diantoro sebagai Pjs Sekprov. Belakangan, Suhajar enggan datang ke Malut sehingga pelantikan dirinya tertunda hingga kini.

Pengusulan nama Bambang dilakukan Gubernur sejak pekan lalu. Bambang sendiri mengakui hal tersebut. Namun kata dia, semua dikembalikan pada pertimbangan Mendagri. "Sampai saat ini persetujuan Mendagri juga belum turun," katanya.

Jika mendagri menyetujui usulan AGK, berarti Bambang akan menjalankan dua tugas yang sama-sama strategis. Menurut Bambang, ia tak masalah menjalankan dua tugas tersebut bersamaan. "Tidak masalah, santai saja," ucapnya.

Pengusulan nama Bambang pun rupanya tak diketahui Wakil Gubernur M. Natsir Thaib. Wagub yang belakangan tahu sontak menyatakan ketidaksetujuannya atas langkah Gubernur tersebut.
Natsir berpendapat, dua jabatan tersebut sangat strategis yang berkaitan dengan pengaturan keuangan. Karena itu, dibutuhkan dua pejabat berbeda. “Karena jabatan Sekprov melekat fungsi pengawasan, pertimbangan dan kontrol. Sementara BPKPAD mengatur tentang hal teknis keuangan. Bagaimana mungkin satu orang itu menjalankan fungsi kontrol, pengawasan dan pelaksana teknis sekaligus?" katanya mempertanyakan.

Natsir pun berjanji akan bicara pada Gubernur untuk memberikan pertimbangan lain. Dengan begitu, Bambang akan diminta memilih melepas salah satu jabatan. “Sekprov itu pemegang otoritas sekaligus ketua TPAD, sementara Keuangan itu mengurus tentang operasional keuangan. Keduanya harus dipisahkan. Karena itu in shaa Allah saya akan memberikan pertimbangan ke Gubernur, sehingga jangan sampai rancu," tukasnya.(udy/kai)

 

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan