Jumat, 19 Juli 2019

 Headline
MALUT POST / / Rusmini “Ditendang” di Injury Time

Rusmini “Ditendang” di Injury Time

Diposting pada 17/04/2019, 14:21 WIT
Rusmini Sadaralam
Rusmini Sadaralam

WEDA - Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Rusmini Sadaralam, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halteng. Menariknya, Rusmini yang juga Ketua DPRD Halteng itu dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Legislatif (Pileg) di injury time. Rusmini ditetapkan TMS pada sidang pleno KPU Halteng, Senin (15/4) malam sekitar pukul 21.00 WIT.

 Ketua KPU Halteng Abubakar Ibrahim menjelaskan, setelah menimbang putusan Mahkamah Agung dengan petikan putusan MA Nomor 1911 K/KPID.SUS/2018, atas kasus yang menimpah Rusmini Sadaralam, calon anggota DPRD Halteng daerah pemilihan II itu,  KPU kemudian menyambangi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Halteng untuk meminta klarifikasi. Tidak hanya DPC PDIP, KPU juga meminta klarifikasi ke DPRD Halteng untuk mendapat penjelasan. Setelah mengantongi hasil klarifikasi,  KPU Halteng berkonsultasi dengan KPU Maluku Utara. KPU Halteng lalu mendapat petunjuk dari  KPU Malut untuk meminta penjelasan status hukum Rusmini Sadaralam ke Pengadilan. Tidak menunggu lama, KPU Halteng langsung melayangkan surat ke Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi (Tpikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Alhasil, KPU Halteng mendapat jawaban dari PN Ternate bahwa kasus hukum Rusmini sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Setelah mengantongi jawaban dari Pengadilan,  KPU melakukan  rapat Pleno dan memutuskan yang bersangkutan (Rusmini, red) tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap (DCT) pada Pemilu 2019.  “Saudari Rusmini TMS dan tidak berhak mengikuti kontestasi Pileg 2019,” tegas Abubakar, kepada Malut Post, di ruangan kerjanya, Senin (16/4) kemarin.

Lanjutnya, memang saat ini logistik surat suara sudah dicetak dan didistribusikan ke PPK bahkan sudah sampai ke PPS. Hanya saja, pihaknya sudah melayangkan surat edaran ke seluruh KPPS di Dapil II. Dalam surat edaran itu menjelaskan,  sesuai keputusan KPU Halteng Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/8202/Kab/IV/2019 tentang perubahan ketiga atas keputusan KPU Halteng Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/kpu-kab/I/2019 tentang penetapan DCT Anggota DPRD Halteng dapil II dinyatakan tidak memenuhi syarat atas nama Rusmini Sadaralam, caleg nomor urut 02 dari partai PDIP. “Paska pleno, surat langsung kami edarkan. Nanti KPPS umumkan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dapil II,” ujarnya.

Kalau masih ada pemilih yang memilihnya maka, suara itu tetap dinyatakan sah  tetapi untuk partai.  Adapun keterwakilan 30 persen perempuan di dapil II untuk PDIP, kata Abubakar,  tidak berpengaruh. “Itu tidak pengaruh karena sudah diatur dalam PKPU,” katanya.  

Diketahui salinan   putusan MA Nomor 1911/KPID.SUS/2018 yang dikeluarkan tanggal 02 Januari 2019 itu berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor  pada PN Ternate Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte, tanggal 6 Maret 2018. Kemudian  akta permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke Kejaksaan Negeri Ternate Nomor/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte tanggal 12 Maret serta memori kasasi tanggal 14 Maret 2018.  

Perbuatan Rusmini melanggar pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaiman diubah dan ditambah dengan Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto  pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Di mana,  Rusmini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sehingga dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan.  (mpf)

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan