Minggu, 08 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / Bambang Disebut Tidak Mampu Jadi Sekprov

Bambang Disebut Tidak Mampu Jadi Sekprov

Diposting pada 17/04/2019, 14:14 WIT
MUKHTAR Adam
MUKHTAR Adam

SOFIFI- Langkah Gubernur Gani Kasuba, mengusulkan Bambang Hermawan, sebagai Plt Sekretaris Provinsi (Sekprov), menuai kritik dari akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Mukhtar Adam. Menurutnya, Gubernur tidak percaya dengan kemampuan putra daerah sendiri. Karena itu, jabatan eselon I diserahkan ke orang diluar Malut. "Gubernur tidak punya komitmen regenerasi terhadap putra daerah. Padahal satu-satunya jabatan eselon I di daerah adalah Sekprov," kata Mukhtar, kepada Malut Post, selasa (16/4).

Mukhtar mengatakan, Keluarga Kasuba dalam memimpin daerah tidak melakukan regenerasi. Jabatan-jabatan strategis diberikan kepada orang lain. Di Halsel misalnya, selama dua periode Muhammad Kasuba, jabatan Sekda tidak sekalipun diberikan ke putra daerah, begitu juga masa jabatan Bahrain Kasuba. "Sekarang Gani Kasuba juga mulai melakukan hal yang sama. Padahal mereka duduk (jadi gubernur) karena dipilih oleh rakyat Malut. Giliran pembagian jabatan, putra daerah hanya diberikan jabatan kecil-kecil," tegas dosen Ekonomi Unkhair ini.

Menurut Mukhtar, daerah ini tidak memiliki sumber Daya Manusia yang sampai menduduki jabatan eselon I di tingkat pusat. Satu-satunya jabatan eselon I yang dimiliki daerah hanyalah Sekprov. Karena itu jangan lagi diberikan kepada orang lain. "Sebab mereka juga tidak pernah berikan jabatan setingkat eselon I kepada putra daerah kita," tambahnya.

Mukhtar menyampaikan, dari sisi aturan Bambang yang merangkap jabatan sebagai kepala BPKPAD dan Plt Sekprov, tidak menyalahi. Namun yang melekat pada diri Bambang tiga fungsi pengelolaan keuangan, sebagai ketua TAPD, Ketua BPKPAD dan juga bendahara umum daerah. "Harusnya Gubernur berfikir tentang rasionalitas dari beban kerja yang diberikan pada Bambang. Apalagi tata kelola keuangan Provinsi Maluku Utara saat ini sangat buruk," tegasnya.

Lebih jauh dia mengatakan, latar belakang Bambang bukan pada pengelolaan keuangan, tapi lebih kompeten pada peraturan keuangan. Keduanya ini berbeda karena kaitannya dengan menemin dan pengaturan. "Seorang Bambang lahir pada rahim auditor, sehingga mengedepankan penegakan aturan. Padahal pengelolaan keuangan adalah soal efektif dan efisiensi," tuturnya.

Ia menambahkan, bukti ketidak mampuan Bambang saat ini terlihat, distribusi dana BOS triwulan I sampai selesai pelaksanaan ujian tidak terlaksana. Selain itu hak pegawai soal TPP tidak terbayar empat bulan. “Belum lagi soal upah tenaga honor pada rumah sakit dan guru. Semua ini terbengkalai dan membuat separuh masyarakat menderita," tukasnya. (udy/yun)

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan