Minggu, 08 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / Dua Kabupaten Terpaksa Gunakan SS Rusak

Dua Kabupaten Terpaksa Gunakan SS Rusak

Diposting pada 17/04/2019, 14:26 WIT
Ilustrasi Surat Suara
Ilustrasi Surat Suara

TERNATE – Distribusi ribuan surat suara (SS) di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara molor. Hingga siang kemarin (16/4), sebagian SS masih didistribusikan dari Ternate ke kabupaten/kota lain. Selain molor, kekurangan SS membuat sebagian warga Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu bakal mencoblos menggunakan SS “cacat”.

SS “cacat” dimaksud adalah SS yang sebelumnya dinyatakan rusak saat penyortiran. Belakangan, SS tersebut harus dipakai lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) kekurangan logistik untuk mengganti SS yang rusak.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Malut Muksin Amrin menuturkan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu ditemukan adanya kekurangan logistik di 10 kabupaten/kota. Di Kepsul, sebanyak 1.085 SS DPRD Provinsi rusak, sementara di Taliabu 4.408 SS DPRD Provinsi dinyatakan rusak. “Selain surat suara, formulir C1 (hologram) di 10 kabupaten/kota juga masih kurang," kata Muksin kemarin.

Berdasarkan hasil koordinasi KPU Malut ke KPU RI, disepakati SS yang dianggap rusak sebelumnya karena percikan tinta dimanfaatkan sebagai pengganti SS yang kurang tersebut. "Hasil koordinasi, disepakati SS yang pernah disortir dan dinyatakan rusak ringan yang mau dipakai. Misalnya kena tinta yang tidak terlalu banyak," ucap Muksin.

Meski begitu, Bawaslu mengkhawatirkan penggunaan SS pengganti kekurangan itu tidak dipahami jajaran penyelenggara tingkah bawah. "Karena itu kita meminta agar masalah tersebut disampaikan ke KPPS. Karena dikhawatirkan jangan sampai KPPS menganggap SS itu tidak sah. SS itu hanya digunakan di TPS di dalam kota," tukas Muksin.

Hal ini diakui juga Ketua KPU Kepsul Yuni Yuningsi Ayuba. Dia menuturkan, kekurangan logistik khususnya SS telah dikonsultasikan dengan pihak KPU Malut. Langkah lain yang dilakukan ialah dengan mengkroscek kembali SS yang dianggap masih bisa dipakai. "Ada sekitar 2.053 SS yang rusak hasil sortir sebelumnya. Nah yang ini nanti kita akan kroscek kembali mungkin ada yang tercecer sehingga kita bisa konsultasi ke KPU Malut untuk penggunaannya," ujar Yuni.

Terpisah, Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo mengakui keterlambatan pendistribusian logistik disebabkan pihak ketiga yang mencetak SS kehabisan kertas. Alhasil, KPU harus mencari perusahaan lain yang bisa mentaktisinya. "Keterlambatan ini karena penyedia barang dan jasa tidak sanggup karena kehabisan kertas. KPU harus mencari perusahaan lain yang punya ketersediaan kertas. Alhamdulillah, proses percetakan kertas bisa terpenuhi," kata dia kemarin.

Total SS yang dicetak untuk Malut sebanyak 4.025.687 eksemplar plus 2 persen lembar SS. Jumlah SS tersebut berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 803.983 jiwa yang ditetapkan KPU. Jumlah DPT lalu digandakan lima jenis SS plus jumlah DPTb di 10 TPS di Halmahera Selatan dan Halmahera Timur sebanyak 2.772 pemilih. "Jadi total SS yang dicetak berdasarkan DPT berjumlah 4.019.915 plus 2 persen. Jumlah itu minus SS pemilih tambahan di Halsel dan Haltim," tutur Syahrani.

KPU mencatat, hingga H-1 kemarin logistik yang masih dibutuhkan kabupaten/kota adalah untuk Halbar berupa SS DPR RI 2.982 lembar, DPD 709 lembar, DPRD kabupaten 2.557 lembar. Lalu Halteng logistik jenis SS presiden/wakil presiden 221 lembar, DPR RI 1.330 lembar, DPD 38 lembar, DPRD provinsi 355 lembar dan DPRD kabupaten 414 lembar.

Sementara untuk Halut SS presiden/wapres 199 lembar, DPD 1.499 lembar, dan DPRD kabupaten 8.080 lembar. Untuk Halsel SS presiden/wapres 830 lembar, DPR RI 3.981 lembar, DPD 672 lembar, DPRD provinsi 666 lembar dan DPRD kabupaten 758 lembar. Di Kepsul, SS presiden/wapres yang dibutuhkan 1.212 lembar, DPR RI 2.456 lembar, DPD 93 lembar, DPRD provinsi 1.164 lembar dan DPRD kabupaten 118 lembar.

Sedangkan di Haltim jumlah SS DPR RI yang dibutuhkan 1.847 lembar, DPD 2.002 lembar, DPRD provinsi 753 lembar dan DPRD kabupaten 114 lembar. Morotai SS presiden/wapres yang dibutuhkan 538 lembar dan DPR RI 101 lembar. Lalu untuk Taliabu SS presiden/wapres yang dibutuhkan 386 lembar, DPR RI 1.485 lembar, DPRD provinsi 2.368 lembar dan DPRD kabupaten 1.677 lembar.
Sementara untuk Kota Ternate SS presiden/wapres yang masih dibutuhkan 218 lembar, DPD 273 lembar, DPRD provinsi 341 lembar dan DPRD kota 90 lembar. Disusul Tikep yang membutuhkan SS DPR RI sebanyak 1.521 lembar, DPD 2.538 lembar, DPRD provinsi 1579 lembar dan DPRD kota 5.239 lembar.(cr-01/ikh/kai)

 

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan