Minggu, 08 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / Selamat Memilih, Indonesia!

Selamat Memilih, Indonesia!

Diposting pada 17/04/2019, 14:27 WIT
Ilustrasi
Ilustrasi

TERNATE – Hari ini menjadi salah satu hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pemilihan Presiden digelar serentak dengan Pemilihan Legislatif. Penyelenggara pemilu pun harus bekerja ekstra keras demi terselenggaranya pemilu 2019.

Meski begitu, ada saja kekurangan yang terjadi di lapangan. Di Maluku Utara, enam desa sengketa di perbatasan Halmahera Utara dan Halmahera Barat –Desa Bobaneigo, Tetewang, Pasir Putih, Dum-dum, Akelamo Kao, Gamsungi- kembali bermasalah dalam hal penyelenggaraan pemilu. Warga enam desa versi Halbar bahkan sepakat tidak menyalurkan hak politiknya alias golput.

Keputusan golput tersebut disampaikan salah satu tokoh masyarakat Desa Bobaneigo, Ahmad Djalil, kepada Malut Post, Selasa (16/4) malam. Ahmad mengatakan, keputusan golput diambil setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan KPU Halut mengelola sepenuhnya penyelenggaraan pemilu di wilayah enam desa. KPU Halbar, sebaliknya, tak lagi mendapat ruang untuk itu. “Warga menolak mencoblos jika yang selenggarakan hanya KPU Halut. Kami tidak percaya jaminan suara kami aman kalau dibawa ke Halut. Lagipula kami ini orang Halbar, pegang KTP Halbar,” ungkapnya lewat sambungan telepon.

Ahmad mengatakan, jumlah warga enam desa versi Halbar yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 3.643. Mereka diakuinya telah mendapat formulir C6 atau undangan pencoblosan dari KPU Halut. “Undangan sudah dapat. Tapi kami putuskan tidak coblos. Undangan sudah kami sobek semua,” akunya.

Adanya penolakan untuk berpartisipasi dalam pemilu dari warga versi halbar juga diakui Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bobaneigo. Ketua PPS Bobaneigo Rais Dero kepada Malut Post mengatakan, pihaknya telah mendistribusikan form C6 sejak Senin (15/4) kemarin. Meski begitu, sebagian warga ber-KTP Halbar menolak undangan tersebut. “Yang menolak sekitar 349 orang, dari total DPT Bobaneigo 2.200 orang. Tapi banyak juga yang terima. Masalah ini sudah disampaikan ke KPU,” ungkapnya kemarin.

KPU Halut sendiri mencatat jumlah DPT di wilayah enam desa sebanyak 5.000 lebih. Sebagian besar merupakan warga yang mengantongi KTP Halbar. Pada Pemilihan Gubernur 2018 lalu, warga ber-KTP Halbar juga memilih golput massal dengan alasan serupa. Ujung-ujungnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU Malut melakukan pencoblosan susulan untuk mengakomodir mereka.
KPU pun punya dasar sendiri menetapkan KPU Halut sebagai satu-satunya penyelenggara di enam desa. Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo menegaskan, lembaganya tunduk pada undang-undang yang berlaku. UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara mencantumkan wilayah enam desa masuk Kabupaten Halut di Kecamatan Kao Teluk. “Enam desa yang sebelumnya masuk wilayah administrasi Kecamatan Jailolo Timur itu sudah tidak masuk dalam nomenklatur Pemerintah Halbar. Begitu juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir dimana enam desa itu praktis masuk wilayah Halut. Kita tidak bisa bekerja berdasarkan keinginan masyarakat. Kita tetap tunduk pada aturan," jelasnya kemarin di ruang kerjanya.

Syahrani mempersilakan warga enam desa Halbar memperjuangkan aspirasi mereka hingga ke KPU pusat. Hanya saja, KPU di daerah tetap bekerja sesuai regulasi. Karena itu, warga ber-KTP Halbar pun tetap akan dilayani KPU Halut. “Silahkan warga yang memiliki KTP Halbar (mencoblos), kami tetap layani. Tapi itu tetap masuk Halut karena mereka masuk wilayah administrasi Halut," jabarnya.
Di enam desa sendiri terdapat 27 tempat pemungutan suara (TPS). Syahrani menduga, ada kepentingan dari oknum tertentu sehingga enam desa kerap dijadikan masalah. "Kita berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan hal demikian. KPU hanya melayani hak pilih masyarakat, batas wilayah itu urusan pemerintah," imbuhnya.

Tidak Konsisten
Terpisah, Bupati Halbar Danny Missy mengimbau warga enam desa agar menjaga keamanan wilayah tersebut selama pencoblosan. Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik M. Syarif Ali menyatakan, situasi enam desa versi Halbar saat ini merupakan fenomena politik dan itu sudah menjadi hal biasa dalam setiap momentum politik. Hal ini disebabkan ketidakkonsistenan penyelenggara pemilu yang cenderung berubah dalam setiap hajatan politik beberapa tahun terakhir.
Masalah yang muncul di enam desa versi Halbar, kata dia, merupakan tuntutan hak politik warga. Hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyelenggara, baik di tingkat provinsi dan pusat. "Pak Bupati berharap warga tetap menjaga keamanan, tanpa harus terprovokasi dengan isu-isu atau propaganda yang akan memecah belah tali persaudaraan yang sudah dijalani dengan baik," tutur Syarif.

Mantan Kabag Humas Pulau Morotai itu menambahkan, saat ini batas wilayah enam desa sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun untuk menjaga dan memenuhi hak politik warga enam desa, kiranya penyelenggara bisa mempertimbangkan keinginan warga enam desa versi Halbar. Yakni dengan KPU Malut turun langsung melakukan pemungutan suara di enam desa. "Pemkab Halbar tetap berkeinginan agar enam desa tetap aman dan kondusif. Tapi hak politik warga enam desa juga harus dipertimbangkan oleh penyelenggara pemilu," ujarnya.

Sikap politik berupa golput yang diambil warga enam desa kali ini, sambung Syarif, harus menjadi cambuk bagi semua pihak, termasuk pemerintah maupun penyelenggara. Pemilu dapat dikatakan sukses bukan karena dapat melewati seluruh tahapan prosedural pemilu dengan baik, tetapi bagaimana kesuksesan pemilu itu dapat diukur secara substansial melalui tingkat partisipasi politik yang tinggi. ”Golput itu memang pilihan individu dan menjadi hak warga negara. Tetapi sesuai pengamatan lapangan, golput yang terjadi di enam desa bukan golput individu, melainkan golput massal akibat dari kekesalan dan kekecewaan yang melahirkan sikap protes warga atas ketidakkonsistenan penyelenggara pemilu pada beberapa momentum hajatan pemilu yang selama ini berlangsung di enam desa,” cetus Syarif.

Jangan Golput
Sementara itu, Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) mengimbau masyarakat Malut agar menyalurkan hak politiknya hari ini. Gubernur mengajak warga berusia 17 tahun ke atas agar ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos. "Semua masyarakat yang telah memenuhi syarat, jangan golput. Sebab golput bukan pilihan," pinta AGK melalui Kepala Biro Protokoler, Kerjasama dan Komunikasi Publik Mulyadi Tutupoho kemarin.

Gubrrnur sendiri akan melakukan pencoblosan di kediamannya di Ternate, tepatnya di TPS 5 Kelurahan Sangaji Utara. Sementara Wakil Gubernur M. Natsir Thaib di TPS 3 Kelurahan Tabona. "Keduanya mencoblos di Ternate," tambah kata Mulyadi.

Setelah mencoblos, lanjut Karo Humas, Gubernur akan melakukan pemantauan proses pencoblosan di sekitar Ternate. Ia bakal didampingi forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda). "Gubernur berharap semua masyarakat selain menyalurkan haknya juga menjaga keamanan. Sehingga proses demokrasi berjalan lancar dan tertib," tukasnya.(din/cr-04/cr-01/udy/kai)

 

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan