Senin, 27 Mei 2019

 Headline
MALUT POST / / Ketua KPU Halut Nyaris Dipukul Napi

Ketua KPU Halut Nyaris Dipukul Napi

Diposting pada 18/04/2019, 13:16 WIT
AMANKAN: Ketua KPU Halut diamankan petugas lapas saat dikejar Napi
AMANKAN: Ketua KPU Halut diamankan petugas lapas saat dikejar Napi

Gegara tidak
Akomodir 33 Orang
Warga Binaan untuk
Mencoblos

Editor : Erwin Syam
Peliput : Samsir Hamajen

TOBELO – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Utara (Halut), Muhlis Kharie, nyaris dipukul Narapidana (Napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II Tobelo, Rabu (17/4) saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung.

Kasus ini bermula saat 33 dari 176 Napi yang menghuni Lapas Tobelo dinyatakan KPU tidak dapat mencoblos atau menyalurkan suaranya dengan alasan mereka  tidak masuk DPT atau DPTb dan juga bukan warga Halut. “Saat KPU menjelaskan kepada 33 Napi yang dinyatakan tidak bisa mencoblos, seketika mereka naik pitam dan berusaha menyerang dan memukul ketua KPU,” ungkap Rizal Effendi kepala lapas Tobelo

Rizal melanjutkan, penyerangan itu dilakukan sebab penjelasan ketua KPU dinilai tidak rasional dan sengaja memancing amarah warga binaan. “Didepan Napi, ketua KPU menjelaskan bahwa tidak semua warga Negara Indonesia  berhak untuk ikut pemilu, ini yang memicu emosi warga binaan lalu berusaha menyerang ketua KPU, seharusnya Ketua KPU menjelaskan dengan baik dan dapat diterima oleh warga binaan," jelas Rizal Effendi yang menambahkan aksi napi itu kemudian cepat diantisipasi petugas Lapas dengan melerai serta mengamankan ketua KPU keluar Lapas.

Terpisah Ketua KPU Halut Muhlis Kharie yang ditemui kemarin menjelaskan, dari 176 napi yang berada di Lapas Tobelo, 33 Napi yang tidak memiliki hak untuk mencoblos itu, karena mereka bukan berdomisili di Halmahera Utara, sementara selain itu seluruhnya terdata. “dari 176 Napi penghuni Lapas, 2 orang masuk DPT, kemudian 97 masuk DPTb, sementara 44 Napi lain mencoblos dengan menggunakan data KTP dengan keterangan domisili di Halut. Untuk 33 Napi itu memang mereka memiliki KTP tetapi KTP dari luar Halut dan sesuai ketentuan, mereka wajib memiliki keterangan A5, namun saat ditanya mereka tidak memiliki, karena ini ketentuan maka kita tidak mengijinkan mereka Coblos, ini yang kemudian membuat mereka marah,” jelas Ketua KPU

Lebih lanjut dikatakan Muhlis, saat tahapan pendataan yang dilaksanakan KPU terhadap warga Binaan, banyak yang sudah keluar dan ada juga yang pindah, sementara 33 orang Napi tersebut, sebelumnya tidak dikonfirmasi oleh pihak lapas, makanya mereka ditolak. “Prinsipnya KPU mengakomodir seluruh warga Negara yang secara hukum memenuhi syarat untuk ikut memilih, namun sekali lagi saya sampaikan, harus sesuai undang undang dan peraturan yang ada,” Tegas ketua KPU menutup. (Cr-04/Lid)

 

Share
Berita Terkait

TKA Tiongkok Kuasai Malut

26/01/2019, 15:24 WIT

Oknum Anggota DPRD Halut Pesta Miras

06/02/2018, 15:55 WIT

Enam Desa Mulai Panas

16/04/2019, 12:39 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan