Rabu, 21 Agustus 2019

 Headline
MALUT POST / / AGK Janjikan Rp 20 M untuk Jalan Gane

AGK Janjikan Rp 20 M untuk Jalan Gane

Diposting pada 29/07/2019, 13:21 WIT
TAK SEKOLAH: Belum efektifnya sekolah darurat membuat anak-anak korban bencana di Gane lebih banyak menghabiskan Waktu mereka dengan membantu orang tua dan bermain
TAK SEKOLAH: Belum efektifnya sekolah darurat membuat anak-anak korban bencana di Gane lebih banyak menghabiskan Waktu mereka dengan membantu orang tua dan bermain

LABUHA – Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) menjawab keluhan buruknya akses transportasi darat di daratan Gane, Halmahera Selatan. Akibat jalur yang tak memadai, distribusi bantuan selama masa tanggap darurat gempa bumi 7,2 Skala Richter tidak maksimal. AGK menyatakan, Pemerintah Provinsi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk pembangunan jalan di wilayah Gane. "Tahun ini sudah dirancang di APBD 2020, untuk pembangunan jalan daratan Gane di lokasi gempa yang saya alokasikan sebesar Rp 20 miliar," tuturnya saat menghadiri penutupan masa tanggap darurat di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Minggu (28/7).
Gubernur mengungkapkan, dana pembangunan jalan tersebut bakal berasal dari pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Untuk lima tahun mendatang, Pemerintah Provinsi Malut memang telah mencanangkan lima proyek multiyears. Yakni pembangunan jalan lingkar Pulau Halmahera dan Pulau Bacan, pembangunan Rumah Sakit Rujukan Sofifi, pembangunan Kota Sofifi dan penanganan masalah pendidikan. “Iya, untuk menjawab soal jalan, kami melakukan pinjaman ke SMI untuk menuntaskan jalan yang menghubungkan Gane Barat, Gane Barat Selatan dan Gane Timur Selatan," jabarnya. Diketahui, Pemprov berencana mengajukan pinjaman ke SMI sebesar Rp 500 miliar.
AGK juga menjamin kebutuhan warga terdampak gempa tetap diperhatikan pemerintah selama masa transisi ini. Begitu juga dengan upaya pemulihan fisik maupun psikis korban gempa. "Yang pasti di masa transisi ini Pemprov Malut tetap menyalurkan bantuan dan perhatian serius dan membantu Pemkab Halsel dalam penanganan korban gempa bumi," ujarnya.
Saat ini, jumlah warga yang masih bertahan di tenda pengungsian masih sekitar 26.051 orang. Mereka rata-rata mengalami kerusakan rumah berat. Sedangkan warga yang rumahnya hanya rusak ringan atau tidak rusak sama sekali berangsur mulai kembali. “Bagi yang rumahnya tidak rusak, sudah kembali ke rumah masing-masing. Gempa susulan masih ada tapi berangsur-angsur sudah kecil,” kata Sekretaris Kabupaten Halsel Helmi Surya Botutihe.
Menurut Helmi, Pemerintah Kabupaten berupaya memberikan biaya untuk meringankan hidup warga terdampak. Namun hal ini masih akan dibahas kembali. “Kami upayakan berikan jaminan hidup bagi mereka yang besarannya masih kami bicarakan,” pungkasnya.

Peta Tsunami
Sementara itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan sedang menyiapkan peta rendaman tsunami untuk meningkatkan langkah mitigasi terhadap tsunami di Indonesia. Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Eko Yulianto mengatakan dirinya bersama tim peneliti di Pusat Penelitian Geoteknologi tengah menyiapkan peta tersebut dalam skala detail 1:10.000. Skala peta ini lebih detail dibandingkan peta-peta rendaman tsunami lainnya. "Peta topografi yang  paling  detail  di  Indonesia  skalanya  baru 1:25.000  dan  itu  pun  hanya  melingkupi  wilayah  Jawa.  Di  luar wilayah Jawa, skalanya lebih tidak detail," kata Eko dilansir dari CNNIndonesia.
Peta disebut Eko akan menjadi acuan dasar untuk perencanaan tata ruang wilayah pesisir. Ia mengatakan dari peta bisa terlihat terlihat dasar ancaman tsunami. "Dari peta tersebut akan bisa dipetakan data dasar ancaman tsunami seperti daerah yang tergenang sehingga bisa dihitung risiko dan direncanakan upaya pengurangan risikonya,” kata Eko.
Peta  ini  ditargetkan  akan  selesai  pada  tahun  2020 mendatang dengan tahap awal di 12 daerah yang memiliki kerentanan tinggi seperti Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Kebumen, Yogyakarta, dan Pacitan. "Perlu segera dipikirkan strategi pengurangan risiko oleh pemerintah daerah dengan efek pembangunan di jalur Selatan Jawa," ucapnya.
Eko mengatakan peta ini akan diserahkan ke Pemerintah Daerah untuk dijadikan basis perhitungan kajian risiko bencana. Untuk itu ia berharap ketika peta rampung, upaya pengurangan risiko bencana bisa dilakukan lebih efektif dan efisien. "Ketika tsunami terjadi peta bisa jadi acuan untuk tentukan, berapa potensi manusia yang meninggal, terluka, berapa kerugiannya, di mana saja lokasinya," ungkapnya.
Ia mengatakan tentu keberadaan peta harus diiringi dengan penerapan kebijakan sesuai dengan rancangan ruang dan tata wilayah. Ia mengatakan kanal komunikasi terkait implementasi kebijakan berdasarkan aturan belum dibangun dengan benar. "Katakan lah setelah teman-teman di lembaga penelitian menemukan sesuatu, bagaimana kemudian hasil penelitian bisa disalurkan apakah kepada legislatif untuk membuat UU atau eksekutif mengambil keputusan," pungkasnya.(sam/cnn/kai)

Share
Berita Terkait

Lahir di Tengah Gempa

24/07/2019, 14:21 WIT

Mahasiswi Tewas Saat Memotret

06/03/2018, 12:01 WIT

Video Mesum Siswi SMP Tersebar

12/01/2019, 11:46 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan