Rabu, 21 Agustus 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / AGK Hadiri Rakornas Transmigrasi

AGK Hadiri Rakornas Transmigrasi

Diposting pada 02/08/2019, 14:48 WIT
FOTO BERSAMA: Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba (ketiga dari kiri) saat foto bersama dengan Dirjen PPMD Taufik Madjid dan Inspektur Jenderal Kemendes Ansar Husen di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis(1/8)
FOTO BERSAMA: Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba (ketiga dari kiri) saat foto bersama dengan Dirjen PPMD Taufik Madjid dan Inspektur Jenderal Kemendes Ansar Husen di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis(1/8)

TERNATE - Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK)  menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi Tahun 2019 yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (1/8) kemarin juga dihadiri sejumlah pemangku kebijakan penyelenggaraan transmigrasi tingkat pusat dan daerah, akademisi, hingga kalangan swasta.

Hasil dari rakornas tersebut nanti akan menjadi arah kebijakan transmigrasi masa depan, yang tidak harus berpusat pada program pemerintah, namun juga mengedepankan kerja sama bisnis dengan swasta guna mempercepat pengembangan kawasan transmigrasi.
Rakornas yang mengusung tema "Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Kawasan Transmigrasi 4.0" ini dibuka oleh Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Hadir pula Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, beserta gubernur dan bupati dari sejumlah daerah di Indonesia.
Mendes Eko menyampaikan, sejak transmigrasi dicanangkan pada tahun 1950, sudah lebih dari dua juta keluarga dan delapan juta penduduk dipindahkan dari pulau yang padat seperti Jawa dan Bali ke daerah lainnya. Transmigrasi bahkan mampu menciptakan dua ibu kota Provinsi, 104 kabupaten baru, 335 kecamatan dan 1.336 desa definitif di luar Jawa. "Saat ini capaian transmigrasi di 619 kawasan dan 48 kawasan program revitalisasi telah mengelola 4,2 juta transmigran, termasuk 1,7 juta tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta hektar," katanya.
Begitu juga dari sisi produktivitas, kata Eko, transmigrasi mampu menciptakan lahan produktif yang mencakup satu juta hektar sawah, 310 ribu lahan jagung, 1,1 juta hektar perkebunan sawit, 429 ribu hektar perkebunan karet. Sedangkan pendapatan penduduk di kawasan transmigrasi mencapai Rp17 triliun per tahun. "Dalam kurun waktu 2015 sampai 2019, transmigrasi telah menghasilkan pembangunan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi sosial budaya serta sertifikat dan kemitraan pada 259 pemukiman di 22 kawasan perkotaan baru," jelas Eko.
Lebih lanjut, Eko mengungkapkan bahwa transmigrasi di masa lalu masih banyak menyisakan masalah, terutama pada persoalan sertifikasi tanah. Dalam kondisi itu, banyak transmigran yang sejak 1971 mengikuti program ini belum mendapat sertifikat tanah sampai 2014. "Alhamdulillah dengan program pemerintah dengan adanya TORA sebagian besar dari masalah sertifikat tersebut sudah berhasil diberikan pada masyarakat. Sisanya kita masih mendapatkan kesulitan karena tanahnya sudah berpindah tangan dan berganti-ganti, sehingga harus di trace lagi untuk tidak menimbulkan konflik di masa datang," tutur Eko.
Sementara itu Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam arahannya mengatakan transmigrasi merupakan program yang sudah dijalankan sejak 1950 oleh pemerintah dalam rangka memajukan Indonesia yakni mensejahterakan transmigran dan penduduk lokal. Dalam perkembangannya, transmigrasi mempunyai paradigma yang dinamis mengikuti perubahan zaman. "Transmigrasi pada dasarnya ialah untuk memberi kesejahteraan yang datang dan menambah kesejahteraan yang didatangi, baru bisa ada keseimbangan," kata Wapres.
Kalla menambahkan, aspek keseimbangan kesejahteraan perlu dicapai dalam program transmigrasi. Jangan sampai transmigrasi menyebabkan kesenjangan sosial antara pendatang dan masyarakat asli di suatu daerah. "Kalau yang didatangi tidak sejahtera, kemudian yang datang tidak sejahtera, maka transmigrasi itu tentu tidak maksimal," jelas dia.
Lebih lanjut Wapres mencontohkan, wilayah Bali dan Jawa yang biasanya memiliki keterampilan pertanian. Ada beberapa daerah yang berpotensi meningkatkan surplus dalam sektor pertanian karena adanya transmigrasi, seperti Lampung dan Sulawesi Tengah. "Semuanya daerah transmigran yang kemudian meningkatkan surplus pertanian di daerah itu akibat adanya suatu percampuran. Keterampilan atau pengetahuan antara masyarakat-masyarakat daerah. Itulah harapan kita," tukas JK. (cr-01/hms/adv/jfr/*) 

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan