Senin, 16 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / / DPRD Sepakati KUA-PPAS APBD-P

DPRD Sepakati KUA-PPAS APBD-P

Diposting pada 05/08/2019, 13:45 WIT
SEPAKAT: Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara saat menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-Perubahan 2019 di ruang rapat DPRD Halteng.
SEPAKAT: Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara saat menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-Perubahan 2019 di ruang rapat DPRD Halteng.

WEDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah menggelar sidang paripurna penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2019. Bupati Edi Langkara dalam sambutannya mengatakan penyusunan KUA-PPAS APBD Perubahan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2019.
       APBD-P disusun karena ada beberapa faktor. Yakni, adanya estimasi pendapatan tidak sesuai target, disparitas antara belanja dan pendapatan tidak sesuai, progres capaian kegiatan triwulan II dan III tidak maksimal, asumsi pinjaman daerah yang belum terealisasi, keterlambatan tender kegiatan dan terakhir adanya perubahan nomenklatur dan target capaian.“Selain itu juga mempertimbangkan perubahan asumsi makro APBN 2019 dan kebijakan nasional lainnya serta program dan kebijakan strategis daerah yang belum tertuang dalam APBD 2019,”jelasnya.
       Karena itu, pemerintah daerah melakukan efesiensi beberapa kegiatan strategis yang masuk dalam rencana multy years dengan mengalihkan skema pembiayaan secara reguler. Ini dilakukan mengingat kondisi keuangan saat ini dan estimasi pendapatan daerah yang tidak maksimal. Makanya bupati berharap dokumen KUA-PPAS APBD-P ini memaksimal program yang dirasakan langsung masyarakat dan mencerminkan pemerataan pembangunan.“Saya berharap dokumen ini memaksimalkan program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat,”harapnya.
       Sementara Wakil Ketua DPRD Fahris Abdullah mengatakan DPRD secara kelembagaan mengapresiasi pemerintah daerah yang memiliki keberanian dalam membuat kebijakan strategis. Yakni program tahun jamak atau multy years. Meski demikian, DPRD mengusulkan agar pemerintah memikirkan langkah strategis untuk keberlangsungan pelaksanaan program MY yang sudah selesai tahap perencanaan. “Pemerintah daerah perlu melakukan penawaran atau mengusulkan ke pemerintah pusat dalam bentuk program guna mendapat pembiayaan melalui APBN dan dana corporate social responsibility (CSR),”ucap politisi Partai Golkar ini.(mpf/met)

Share
Berita Terkait

Panwascam Temukan Pemilih Ganda

05/04/2018, 12:34 WIT

18 Perusahaan Beroperasi di Halteng

28/03/2019, 12:18 WIT

WBN Siap Serap 15 Ribu Tenaga Lokal

31/08/2018, 12:40 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan