Minggu, 08 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / / Sektor Unggulan Haltim Butuh Perhatian Pemprov

Sektor Unggulan Haltim Butuh Perhatian Pemprov

Diposting pada 05/08/2019, 13:48 WIT
KOMPAK: Kepala DKP Pemkab Haltim Asmar Hi Daud (bagian depan empat dari kanan) pose bersama peserta Lokakarya penguatan sinergitas dalam strategi pembangunan sektor Kelautan dan pPerikanan Maluku Utara 2019-2024 M. KABIR
KOMPAK: Kepala DKP Pemkab Haltim Asmar Hi Daud (bagian depan empat dari kanan) pose bersama peserta Lokakarya penguatan sinergitas dalam strategi pembangunan sektor Kelautan dan pPerikanan Maluku Utara 2019-2024 M. KABIR

MABA – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Halmahera Timur meminta dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut dalam pengembangan sektor perikanan di Haltim. Ini karena dalam terjemahan visi ke-4 Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan berorientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
       Hal ini juga didukung dengan kegiatan lokakarya penguatan sinergitas dalam strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan Maluku Utara 2019 – 2024.”Dalam lokakarya itu semua stakeholder kelautan dan perikanan kabupaten/kota diundang dalam rangka memboboti rencana penyusunan renstra Provinsi Maluku Utara agar ada sinkronisasi antara kabupaten/kota dan provinsi, sehingga tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri dalam perumusan program kegiatan,"jelas Kepala DKP Pemkab Haltim Asmar Hi Daud, Minggu (4/8).
       Terkait arah dan kebijakan pembangunan perikanan Maluku Utara lima tahun kedepan yang berbasis pada tiga komoditi unggulan, yakni Tuna Cakalang Tongkol (TCT), udang vaname (UV) dan Rumput Laut (RL), DKP Pemkab Haltim meminta DKP Malut segera menetapkan road map kawasan tujuan pengembangan komoditas unggulan daerah dengan berdasarkan pada pendekatan sektor basis atau sektor potensial melalui analisis potensi wilayah (location question). Jika demikian maka dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada wilayah sasaran pengembangan benar-benar lebih fokus.
       Selain itu, dalam memperhatikan komoditi unggulan daerah yang sudah dimiliki kabupaten/kota adalah produk dari hasil usaha masyarakat lokal yang berbasis pada potensi sumber daya lokal itu memiliki peluang pasar dan nilai tawar yang tinggi serta dipandang dapat bersaing dengan produk sejenis dengan daerah lain. Ikan teri dan cumi, baik dalam bentuk basah/segar dan/atau dalam bentuk olahan."Jika tidak maka percuma kita hanya bicara dan bangga disebut memiliki potensi di sektor perikanan yang melimpah tetapi tidak bisa menciptakan produk unggulan,”ujarnya.
       Karena itu, Asmar juga meminta agar komoditi unggulan yang menjadi potensi unggulan daerah juga harus ditetapkan dalam sasaran RPJMd Provinsi Maluku Utara sehingga dalam perjalanan 5 tahun kedepan dapat diukur prestasi atau kinerjanya. Ini juga terkait dengan dukungan kebijakan anggaran sektor perikanan."Unit pengolahan terpadu atau pabrik pengolahan ikan yang dibangun di beberapa daerah termasuk di PPI Manitingting tidak balance dengan ketersediaan armada untuk mendukung Unit Pengelolaan Perikanan. Padahal berkonsekuensi terhadap upaya mendatangkan nelayan dari luar propinsi untuk mendukung aktivitas produksi yang sudah dibangun.
    Ditambahkan, kehadiran nelayan luar ini juga terkadang menuai masalah dan berpotensi konflik perebutan sumber daya dengan penggunaan armada dan alat tangkap yang tidak berimbang antara nelayan lokal dengan nelayan luar. Di sisi lain, laut dianggap sebagai milik bersama yang diatur dalam kebijakan tangkap wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang cenderung menguntungkan nelayan besar dengan kapasitas dan teknologi maju ketimbang nelayan lokal.(ado/adv/met)

Share
Berita Terkait

80 Pemilih Coblos Dua SS

18/04/2019, 13:29 WIT

Calon Pengantin Gantung Diri

21/01/2019, 12:03 WIT

PT Antam Tinjau Kembali Hasil Tes

28/04/2018, 13:27 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan