Rabu, 21 Agustus 2019

 Headline
MALUT POST / / Aktivitas NHM ‘Lumpuh’

Aktivitas NHM ‘Lumpuh’

Diposting pada 06/08/2019, 14:18 WIT
MOGOK: Karyawan PT NHM melakukan aksi mogok kerja di areal kantor administrasi, Senin (5/8). Dalam aksi tersebut, karyawan menuntut perusahaan menuntaskan hak-hak mereka sebelum akuisis dilakukan RAMLAN HARUN
MOGOK: Karyawan PT NHM melakukan aksi mogok kerja di areal kantor administrasi, Senin (5/8). Dalam aksi tersebut, karyawan menuntut perusahaan menuntaskan hak-hak mereka sebelum akuisis dilakukan RAMLAN HARUN

Khawatir Akuisisi,
Ratusan Karyawan Mogok Kerja

TOBELO – Amandemen Kontrak Karya (KK) yang dilakukan PT Nusa Halmahera Mineral berdasarkan Undang-Undang Mineral dan Batubara menjadi buah simalakama. Setahun pasca penandatanganan amandemen, ratusan karyawan perusahaan tambang emas yang beroperasi di Halmahera Utara itu mogok kerja. Adanya divestasi sebagai tindak lanjut amandemen membuat karyawan menerbitkan sejumlah tuntutan terkait hak-hak mereka.
Aksi mogok kerja rencananya bakal berlangsung sejak Senin (5/8) kemarin hingga Minggu (18/8) mendatang. Itu berarti, selama 13 hari operasional PT NHM akan ‘lumpuh’. Sebab sebagian besar dari total 900-an karyawan NHM ikut mogok.
Aksi kemarin dipusatkan di kantor administrasi PT NHM di Desa Tabobo, Kecamatan Malifut. Sejak pukul 6 pagi, karyawan sudah memadati areal tersebut. Mereka berasal dari Departemen Tuguraci, Departemen Kencana dan Departemen Pengolahan Bijih Emas serta mengenakan seragam kerja lengkap. Para demonstran juga membawa banyak spanduk bertuliskan tuntutan mereka.
Setidaknya ada tiga poin utama tuntutan karyawan. Pertama, perusahaan harus membayar seluruh hak-hak karyawan. Hak-hak tersebut diantaranya adalah pesangon, uang pensiun, dan modal usaha bagi karyawan asal Maluku Utara. Kedua, menuntut perusahaan menjalankan Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pasal tersebut diantaranya membahas tentang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Tunjangan pengobatan dan perumahan, tunjangan hari raya keagamaan, serta cuti lapangan dan tahunan yang belum dijalani.
Ketiga, menuntut diberhentikannya Manajer Operasi Philip Hopkins dan Deputy General Manager Nicholas Saunder. Keduanya dinilai gagal memimpin Gosowong serta membuat kebijakan sepihak yang berdampak pada kesejahteraan karyawan.
Ketua Pengurus Komisariat (PK) Federasi Pertambangan dan Energi (FPE) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) NHM, Iswan Hi. Ma'ruf kepada Malut Post mengatakan, karyawan menuntut pembayaran hak-hak pekerja secara penuh jika terjadi akuisisi. “Segala kerugian yang timbul akibat aksi mogok kerja ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pihak PT NHM," ujar Iswan kemarin.
Dia mengungkapkan, karyawan enggan berurusan dengan manajemen baru dalam hal pembayaran hak-hak jika akuisisi terjadi. Berdasarkan UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009, perusahaan tambang yang memiliki Kontrak Karya (KK) wajib melepas saham mayoritasnya untuk dibeli dan dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Itu berarti Newcrest Mining Limited sebagai pemilik saham mayoritas harus segera menjual sebagian sahamnya kepada BUMN. “Belajar dari perusahaan-perusahaan lain yang sudah lebih dulu terjadi divestasi, pembayaran hak-hak karyawan jadi bermasalah. Mulai dari pengurangan hak-hak dari segi kesejahteraan karyawan. Untuk itu NHM harus memastikan atau membayar hak-hak kami secepatnya,” tegas Iswan.
Karyawan mendesak pembayaran tuntas hak-hak mereka sebelum akuisisi dilakukan. Sedangkan bagi NHM hal tersebut tak mungkin dikabulkan, sebab isyarat undang-undang pun tak mewajibkan perusahaan membayar hak karyawan sebelum diakuisisi manajemen baru.
Selain itu, menurut Iswan, saat ini Hopkins mulai menakut-nakuti karyawan dengan mengeluarkan memo agar Manajemen mencatat nama-nama karyawan yang mengikuti aksi mogok kerja. Iswan menegaskan, mereka tidak takut dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). "Jangan menggertak kami dengan hal seperti itu, karena kami tidak takut. Perlu kami sampaikan juga bahwa kami dilindungi oleh undang-undang," ujarnya.
Aksi kemarin sendiri berlangsung tertib. Di sisi lain, bagian operasi dan pabrik NHM tetap beraktivitas meski dengan jumlah karyawan yang terbatas. Sebab sebagian besar karyawan memilih ikut mogok kerja.
Terpisah, Manajemen NHM melalui External Communications Specialist Ramdani Sirait menuturkan, Manajemen memahami ketidakpastian yang dihadapi oleh pekerja selama proses divestasi yang diwajibkan berdasarkan amandemen KK. “Kami terus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam hal ini,” tuturnya.
Menurut Ramdani, Manajemen PT NHM selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan para pemimpin Serikat Pekerja bahwa Manajemen masih ingin melanjutkan diskusi tentang apa yang menjadi perhatian Serikat Pekerja, yaitu hak-hak pekerja terkait akuisisi atau perubahan kepemilikan perusahaan. “Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kemarin juga mengundang Manajemen dan pimpinan Serikat Pekerja PTNHM untuk melakukan pertemuan di Jakarta,” sambungnya.
Lebih lanjut Ramdani mengatakan, Manajemen mematuhi perundang-undangan Pemerintah Indonesia dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja yang mengatur hak-hak pekerja jika terjadi akuisisi atau perubahan kepemilikan perusahaan. Namun Manajemen PT NHM tidak dapat memenuhi tuntutan Serikat Pekerja itu sebelum akuisisi atau perubahan kepemilikan perusahaan terjadi.
Mengenai mogok kerja kemarin, Ramdani menyatakan Manajemen menghormati hak-hak pekerja yang menyampaikan aspirasinya. Manajemen telah menyampaikan kepada pekerja bahwa selama aksi mogok berlangsung, Manajemen menyediakan kebutuhan dasar pekerja seperti air minum dan makanan pada saat waktu makan. “Manajemen berharap dapat menemukan kesepakatan tentang perbedaan pendapat antara Manajemen dan pimpinan Serikat Pekerja mengenai pembayaran hak-hak pekerja terkait dengan proses akuisisi atau perubahan kepemilikan perusahaan ini. Kami adalah satu keluarga, dan kami ingin menyelesaikannya sebagai sebuah keluarga,” pungkasnya.

Akuisisi
NHM sendiri telah menandatangani amandemen KK pada Juni 2018. Pasca penandatanganan, NHM diberi waktu dua tahun untuk menuntaskan pelepasan saham mayoritasnya. Saat ini, BUMN PT Aneka Tambang telah memiliki 25 persen saham NHM. Itu berarti, NHM diwajibkan menjual setidaknya 26 persen saham lagi agar kepemilikan saham mayoritas atau 51 persen beralih ke BUMN sesuai amanat UU Minerba.
Dalam amandemen KK, setidaknya ada enam poin penting yang harus dijalani perusahaan. Yakni penciutan luas wilayah pertambangan, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter), dan pelepasan saham atau divestasi 51 persen ke pihak nasional. Lalu kesepakatan masa operasi dua kali 10 tahun, persetujuan peningkatan penerimaan negara, serta peningkatan kandungan dalam negeri.
NHM merupakan perusahaan yang tergolong paling akhir menandatangani amandemen KK. PT Weda Bay Nickel (WBN), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Halmahera Tengah, sudah lebih dulu melakukannya tiga bulan sebelumnya atau pada Maret 2018. Namun hingga kini, WBN juga belum mencapai kesepakatan akuisisi.(cr-04/kai)

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan