Rabu, 21 Agustus 2019

 Headline
MALUT POST / / KUA-PPAS APBD Perubahan Disepakati

KUA-PPAS APBD Perubahan Disepakati

Diposting pada 06/08/2019, 14:04 WIT
PARIPURNA: Rapat paripurna pengesahan KUA-PPAS Perubahan 2019.
PARIPURNA: Rapat paripurna pengesahan KUA-PPAS Perubahan 2019.

Pendapatan Dirancang Turun

Peliput : Ikram Salim
Editor : Bukhari Kamaruddin

SANANA - Ada yang menarik saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Kepulauan Sula (Kepsul) 2019, kemarin (5/8).
Dalam isi materinya tertulis nama Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, sehingga menimbulkan dugaan bahwa dokumen tersebut hanya copy paste saja. Meskipun terjadi polemik soal itu, namun akhirnya DPRD dan Pemkab Kepsul, menyepakati KUA PPAS tersebut, setelah nama Pekalongan diganti dengan Kepsul. Dalam rapat paripurna di DPRD Kepsul, kedua belah pihak menyepakati KUA-PPAS tersebut dan akan dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2019. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Bupati Kepsul Hendrata Thes, Wakil Ketua I DPRD Kepsul Alexander Yosinade dan Wakil Ketua II DPRD Jufri Umasugi.
Bappeda Kepsul  Syafrudin Sapsuha menjelaskan soal nama Pekalongan dalam dokumen tersebut. “Saya mengakui kekhilafan tersebut,” tuturnya  Menurutnya, mereka menjadikan dokumen milik Kabupaten Pekalongan untuk bahan rujukan.   Mungkin karena lelah, nama Kabupaten Pekalongan lupa dihapus. “Mereka kerja siang malam sehingga kecapean, akhirnya salah tulis.
Dalam dokumen tersebut, pendapatan daerah dipangkas menjadi Rp 803,48 miliar, turun dari posisi semula Rp 804,37 miliar. Terjadi pengurangan Rp.550,50 juta. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum perubahan Rp 26,63 miliar, setelah perubahan naik 3,37 persen atau Rp 897,99 juta.   Dana perimbangan Rp 679,58 miliar tidak mengalami perubahan. Lain-lain pendapatan yang sah turun Rp 570 juta atau sebesar 0,8 persen dari Rp 98,34 miliar menjadi Rp 97,77 miliar.
Untuk belanja daerah, meningkat 7 persen. Sebelumnya Rp 827,60 miliar, menjadi Rp 884,09 miliar. Jika dirinci, belanja tidak langsung  Rp 385,82 miliar yang digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai. Untuk belanja tidak langsung Rp 498,27 miliar. Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan Rp 23,56 miliar, setelah perubahan dirancang Rp 80,10 miliar, naik Rp 57,54 miliar atau melonjak Rp 244,2 persen.  (ikh/onk).

Share
Berita Terkait

Tiga Pejabat Dicopot

22/02/2018, 11:59 WIT

Prabowo-Sandi Unggul di Lapas Sanana

18/04/2019, 12:56 WIT

Hendrata: 11 ASN Tetap Dipecat

26/03/2018, 12:33 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan