Rabu, 21 Agustus 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / Tuntut SK Pelaksana Tugas Kadikbud Dianulir

Tuntut SK Pelaksana Tugas Kadikbud Dianulir

Diposting pada 06/08/2019, 14:01 WIT
UNJUK RASA: Massa aksi saat menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Malut, Senin (5/8)
UNJUK RASA: Massa aksi saat menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Malut, Senin (5/8)

Bambang: Nanti Dikoordinasikan dengan Gubernur

Editor  :Gunawan Tidore
Peliput :Jufri Duwila

SOFIFI – Suasana kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (5/8) kemarin diwarnai unjuk rasa. Sejumlah massa aksi yang hadir pada pukul 09.00 WIT itu menuntut agar Surat Keputusan (SK) Petugas Pelaksana (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Malut yang dipegang Fajar Hamisi dianulir
    Pasalnya, massa aksi yang mengatasnamakan diri Forum Komunikasi Masyarakat Sofifi itu menilai ada dugaan malpraktik dari proses rotasi jabatan tersebut. Karena itu, forum yang terhimpun seluruh Kepada Desa dan Lurah se-Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan itu meminta agar mereka dipertemukan dengan Penjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut Bambang Hermawan.
    Tuntutan massa aksi akhirnya digubris. Sejumlah perwakilan pun bertemu dengan Bambang di ruang Sekprov Malut. "Kami meminta kepastian kapan SK itu direvisi," tegas Koordinator Massa Aksi, Hasanudin Fabanyo kemarin.  
Menanggapi permintaan massa aksi, Bambang mengaku akan mengoordinasikan dengan Gubernur Malut,  Abdul Gani Kasuba (AGK). "Paling lambat hari Rabu (besok, red) sudah ada titik terang soal tuntun ini," ujar Bambang.
Kepada wartawan di waktu yang berbeda, Bambang mengaku, Fajar Hamisi yang sebelumnya Kepala Bidang PKLK Dikbud ini diduga bermasalah. Ada indikasi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada Plt Kadikbud itu senilai Rp 5,1 Miliar. "Ada indikasi. Sementara ada temuan BPK yakni Plt Dibud di SMK senilai Rp 1,5 miliar 2018," katanya.
Hanya saja menurut Bambang, kasus tersebut tidak diketahui oleh Gubernur sehingga Fajar diangkat menggantikan Imran Jakub. "Itu yang Pak Gubernur tidak mendapat informasi sepenuhnya tentang itu," aku Bambang.  
Terkait itu, Bambang justru menyalahkan Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut, Idrus Assagaf. "Kita juga tidak hafal si A, si B ini karena catatan mediknya di BKD.  BKD seharusnya memberi filter atau informasi kepada Gubernur bahwa Kabid yang di Plt-kan itu ada temuan audit," ujarnya.
Kendati demikian, dia mengaku jabatan Plt di sebelas OPD tersebut dalam waktu dekat sudah dilakukan seleksi. “Pengangkatan Plt. ini, ya, kalau ada human eror pada satu dua jabatan itu biasa. Nanti kita koreksi kembali. Kan sebelas jabatan Plt ini dalam waktu dekat sudah diseleksi. Panselnya sudah ada," tambah Bambang.
Sementara Kepala BKD Malut,  Idrus Assagaf hingga berita ini diturunkan, belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi wartawan Koran ini, belum direspon. (cr-02/jfr)

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan