Kamis, 05 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / / Pemprov 'Malas' Belanja

Pemprov 'Malas' Belanja

Diposting pada 07/08/2019, 14:12 WIT
Gedung Kantor Gubernur
Gedung Kantor Gubernur

Semester I Realisasi Baru 32 Persen

SOFIFI – Belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) masih di bawah target. Ini diakui Penjabat Sekretaris Provinsi (Pemprov) Malut Bambang Hermawan.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/8) lalu itu, Bambang mengaku, realisasi belanja hingga semester I baru mencapai 32 persen atau  Rp 14.06,7 triliun. Rendahnya realisasi belanja ini, kata Bambang, karena banyak proyek yang belum dilelang dan penandatanganan kontrak, sehingga baru dicairkan uang muka.
Meski demikian, Bambang mengaku realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Malut memenuhi target. Pada semester I tercatat telah mencapai 51,2 persen dari total pagu APBD Provinsi sebesar Rp 2,7 triliun.
Bambang mengaku, secara kumulatif, realisasi telah mencapai 56 persen, hanya saja realisasi pendapatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesorie sebagian belum tercatat di Kas Daerah (Kasda) karena terlambat pelaporan. Dimana total pendapatan RSUD mencapai Rp 50 miliar, namun tercatat baru Rp30 miliar. "Pendapatan daerah kita sudah cukup lumayan, hanya pada pelaporan kita tercatat sebesar 51,2 persen yang 4 persennya itu adalah keterlambatan pengesahan dari pendapatan lain-lain pada BLUD Chasan Boesorie. Bahkan, jika seluruhnya tercatat bisa capai 60 persen," akunya.
Bambang mengaku, realisasi pendapatan terbesar tahun ini ada pada retribusi IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Asing), yang hampir mencapai  Rp 10 miliar.

Di sisi lain, Pemprov sendiri berencana akan mengusulkan anggaran sebesar Rp150 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) tahun anggaran 2019. Anggaran sebesar Rp 150 miliar tersebut untuk membayar sisa hutang daerah maupun dana bencana.
"Kemarin malam kita sudah membahasnya dengan pimpinan DPRD Malut, hari ini kita mulai pembahasan tentang KUA-PPAS nya, targetnya di tanggal 15 Agustus sudah ada persetujuan dari DPRD," kata Bambang.  
Anggaran yang akan diusulkan tersebut, lanjut Bambang nantinya dialokasikan untuk membayar sisa hutang daerah dari tahun 2014 hingga tahun 2018 sebesar Rp 90 miliar, ditambah kewajiban Pemda Provinsi atas dana Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp 12,5 miliar dan dana Bencana sebesar Rp15 miliar.
Bambang menyampaikan, usulan pergeseran anggaran sebesar Rp 150 miliar tersebut akan disampaikan pekan kedua bulan Agustus 2019 ini. ”Tidak terlalu banyak perubahannya, pergeseran anggaran pada kisaran Rp150 miliar lebih,” ujar Bambang.   

Terkait rendahnya belanja Pemprov mendapat tanggapan dari dosen Fakultas Ekonomi Unkhair Dr Mukhtar Adam. Ekonom Unkhair ini menyampaikan, jika pendapatan hanya  51,2 persen itu artinya belanjanya belum efektif. Sebab, sisa pagu terparkir di perbankan berkisar  Rp 270 miliar atau 20 persen. "Artinya realisasi belanja tidak maksimal, karena membiarkan uang nganggur di perbankan sekitar Rp 270 miliar atau 20 persen," jelasnya.
Menurut Mukhtar,  realisasi belanja tersebut masih cukup rendah.  Karena itu harus digenjot belanjanya dengan cara percepatan tender kegiatan. "Realisasi belanja masih rendah.  Karena itu perlu percepatan tender," sarannya. (cr-01/jfr) 

Share
Berita Terkait

Sultan Tidore Apresiasi Rizal Ramli

05/04/2018, 12:36 WIT

Tak Terima, Yaser Marah

10/10/2018, 11:34 WIT

Tuan Rumah KKN Kebangsaan

19/02/2019, 09:25 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan