Senin, 16 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / / DPRD Bakal Panggil PT BPN

DPRD Bakal Panggil PT BPN

Diposting pada 07/08/2019, 13:57 WIT
KSI: Warga tiga desa lingkar tambang saat menggelar aksi unjukrasa di PT Bhakti Pertiwi Nusantara (BPN) beberapa waktu lalu. Aksi ini kaitannya dengan ganti rugi lahan yang belum diselesaikan pihak perusahaan.
KSI: Warga tiga desa lingkar tambang saat menggelar aksi unjukrasa di PT Bhakti Pertiwi Nusantara (BPN) beberapa waktu lalu. Aksi ini kaitannya dengan ganti rugi lahan yang belum diselesaikan pihak perusahaan.

WEDA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah menindaklanjuti tuntutan warga tiga desa lingkar tambang terkait ganti rugi lahan. Upaya yang dilakukan adalah memanggil PT Bhakti Pertiwi Nusantara (BPN) yang beroperasi di Sepo Kecamatan Weda Utara untuk dimintai penjelasan.“Kita akan panggil PT. BPN untuk koordinasi tuntutan warga Desa Waleh, Sorono dan Fritu,”kata anggota Komisi III Nuryadin Ahmad.
       Jika memang pihak perusahaan mengabaikan hak warga, DPRD akan merekomendasikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan  Pemerintah Provinsi untuk mengevaluasi izin usaha perusahaan tersebut.”Kami minta pemkab dan pemprov memberhentikan sementara aktivitas perusahaan sampai tuntutan warga diselesaikan,”ujar politisi PDI Perjuangan ini.(mpf/met)
       
Monumen Kora-Kora Serap Rp 2 Miliar
MABA – Proyek bundaran HT yang berlokasi di pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) tahap ketiga dialokasikan anggaran Rp 2 miliar lebih. Anggaran yang bersumber dari APBD 2019 itu untuk pembangunan monumen kora-kora.”Jadi monumen ini sementara masih tahap perencanaan,”kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemkab Haltim Gaus Mumen, Selasa (6/8).
     Gaus mengatakan rencana pembangunan fisik monumen tersebut sejauh ini belum ditenderkan karena masih meminta masukan dan saran dari bupati, juga stakeholder terkait. Ini karena monumen yang nantinya dibangun ini akan dijadikan icon Halmahera Timur. Menurutnya, pembangunan monumen kora-kora ini berkaitan dengan sejarah kesultanan sehingga butuh pandangan dari tokoh adat maupun pihak kesultanan sehingga proses tidak menghilangkan ciri khas daerah."Kami sangat hati-hati karena sebelumnya kami ingin buat saembara desain kora-kora, namun hasil gambar itu membutuhkan anggaran besar sehingga pemkab berinisiatif membangun kora-kora menyesuaikan dengan anggaran tanpa menghilangkan ciri khas daerah,"ujarnya.(ado/met)

 

Share
Berita Terkait

Panwascam Temukan Pemilih Ganda

05/04/2018, 12:34 WIT

18 Perusahaan Beroperasi di Halteng

28/03/2019, 12:18 WIT

WBN Siap Serap 15 Ribu Tenaga Lokal

31/08/2018, 12:40 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan