Rabu, 21 Agustus 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / Harus Ada Moti Veerbond Jilid II

Harus Ada Moti Veerbond Jilid II

Diposting pada 08/08/2019, 13:41 WIT
DISKUSI: Suasana diskusi yang berlangsung di Lantai II Kantor Malut Post
DISKUSI: Suasana diskusi yang berlangsung di Lantai II Kantor Malut Post

Dari FGD Soal Kajian Akademik dan UU Otonomi Daerah Istimewa Maluku Kie Raha

TERNATE – Pembentukan daerah Istimewa Maluku Kie Raha masih menjadi pokok pembahasan para akademisi, maupun aktivis di daerah ini.
Terkait hal itu, dua hari lalu, Unkhair, Malut Post dan ICMI Malut menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Kajian Akademik dan UU Otonomi Daerah Istimewa Maluku Kie Raha.

Koordinator Tim Penyusun naskah dan  draf RUU Daerah Istimewa Maluku Kie Raha, M Janib Achmad menuturkan bahwa peserta yang menghadiri FGD ini dari kelompok akademik, aktivis dan politisi. Dalam diskusi itu disepakati harus ada Moti Veerbond Jilid II.

 Penggagas utama yang diharapkan adalah para sultan, rektor dan politisi di Malut agar mendesak pemerintah pusat untuk memberikan otonomi berupa daerah istimewa. “Daerah istimewa di Malut berbeda dengan Aceh, Papua dan lainnya karena, kita daerah kesultanan, daerah yang penuh budaya dan memiliki sumber daya penting di Malut," jelasnya.  
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini bahwa, membangun dunia, Indonesia itu saat ini. Itu potensi ekonominya ada pada di Malut. Malut memiliki deposit forum nikel terbesar dunia, memiliki garis pantai yang besar pun potensi rempahnya. Potensi-potensi ini akan bagus apabila terkelola secara maksimal. "Dan jika, daerah kita ini diberikan keistimewaan oleh pemerintah pusat," paparnya. FGD ini juga merupakan tahap awal kajian daerah istimewa untuk menyusun naskah akademik dan draf rancangan UU untuk menerima masukan dan koreksi dari peserta. Tahap kedua nanti, akan disampaikan tentang esensi daerah istimewa. "Tahap kedua ini akan dilaksanakan pada 17 Agustus ini. Dan akan diundang pihak kesultanan dan akan dilaksanakan di Unkhair," jelasnya seraya mengaku sudah disepakati bersama akan dipublis pada 17 Agustus itu. Permintaan daerah isitimewa ini bukan untuk kepentingan kesultanan. Tapi, untuk kesejahteraan rakyat Malut. Harapannya, ini menjadi semangat baru untuk menunjang kesejahteraan dan keadilaan di Malut. Sehingga, Malut juga bisa naik dan sejajar serta makmur dengan daerah-daerah lainnya.
Selain itu, A. Malik Ibrahim dalam pandangannga tentang Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Daerah Istimewa Maluku Utara adalah Maloko Kie Raha adalah suatu kawasan persekutuan yang menjadi penyanggah peradaban NKRI.  Ia menjadi titik balik (Turning Point) bagi kebangkitan bangsa.
Pertanyaannya, kenapa kebangkitan bangsa ini tak berdampak pada peningkatan kesejahteraan daerah Maluku Utara? Paling tidak harus ada gerak maju untuk mendorong pening kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu,  dibutuhkan lompatan dalam aspek pemerintahan dalam bingkai NKRI, untuk tujuan percepatan pembangunan, kesejahteraan dan keberadaban agar rakyat percaya bahwa pemerintah itu ada."Bagi saya, spirit Undang - Undang ini setidaknya harus menjamin terbangunnya kepentingan bersama historis-kultural dalam memajukan daerah," paparnya. (tr-01/nty).

 

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan