Rabu, 21 Agustus 2019

 Headline
MALUT POST / MAJANG POLIS / Rp 81 M, Tambahan Belanja Pegawai tak Rasional

Rp 81 M, Tambahan Belanja Pegawai tak Rasional

Diposting pada 13/08/2019, 13:43 WIT
Kantor DPRD Kota Ternate
Kantor DPRD Kota Ternate

Banggar Minta
Pemkot Masukan
Data Pegawai

Mubin: Hingga Kini
Data itu Tidak Diberikan

Editor :Fahrul Marsaoly
Peliput :Bambang Cahyadi

TERNATE - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate menggelar rapat lanjutan membahas
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2019.
    Dalam rapat itu, beberapa hal menjadi catatan DPRD diantaranya, DPRD kembali meminta Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) memasukan data PNS dan PTT ke Banggar. Agar dengan data itu, Banggar dapat mengkaji usulan belanja pegawai yang kenaikannya mencapai Rp 81 miliar lebih itu. Apakah sudah sesuai jumlah pegawai atau tidak. “ Kenaikannya sangat fantastis. Ini yang ingin kami tahu, naiknya rasional atau tidak. Sebab di tahun lalu ada belanja sebesar Rp 32 miliar yang tidak terpakai,” kata Wakil Ketua Banggar DPRD Kota Ternate, Mubin A Wahid, usai rapat, Senin (12/8).  
    Mubin mempertanyakan, asumsi kenaikan belanja pegawai yang mencapai Rp 81 miliar lebih tersebut, apakah sudah sesuai dengan jumlah penambahan pegawai ataukah pegawai yang naik pangkat dan jabatan atau tidak. “ Rp 81 miliar ini jumlahnya terlalu besar, kalau kami asumsikan harusnya naik sekitar Rp 16 miliar lebih saja. Jadi dari Rp 81 miliar itu kita bisa pangkas sekitar Rp 60 miliar lebih,” terang politisi PPP ini.
    Sementara terkait belanja pegawai yang masuk pada item belanja langsung sebesar Rp 107 miliar lebih, menurut Mubin, itu juga terdapat kenaikan sekitar Rp 3 miliar lebih dari APBD induk. Padahal bila dilihat sepanjang 2019 tidak ada penerimaan PTT. Harusnya jumlah tersebut justru dikurangi sebab pada tahun 2018 lalu saja, ada belanja pegawai dari item belanja langsung yang tidak terpakai sekitar Rp 8 miliar. “ Kalau kita lihat dari realisasi belanja tahun 2018 harusnya tidak ada penambahan anggaran, nilainya mestinya sama, pada kisaran Rp 90 miliar lebih saja tidak boleh diatas itu. Jadi kami bingung, mengapa pemerintah tetap mengusulkan anggaran hingga 107 miliar,” tandas Mubin.
    Dia mengusulkan, dari pada anggaran yang ditambah untuk belanja pegawai angkanya tidak rasional baiknya itu dialihkan untuk  
program lain yang lebih urgen dan mendesak. “ Baiknya anggaran itu dialihkan saja,” tutup Mubin (mg-06/rul)

 

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan