Rabu, 21 Agustus 2019

 Headline
MALUT POST / / Keteteran Urus Aset, Pemkab Gandeng KPK

Keteteran Urus Aset, Pemkab Gandeng KPK

Diposting pada 13/08/2019, 14:28 WIT
EDI LANGKARA
EDI LANGKARA

“Ini bukan temuan tetapi saya yang laporkan ke KPK. Sebab pemerintah daerah ingin membuat penataan tetapi terbentur kepemilikan pribadi,"
EDI LANGKARA, BUPATI HALTENG

WEDA – Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aset-aset bermasalah Pemerintah Daerah Halmahera Tengah ternyata merupakan laporan Bupati Edi Langkara. Menurut Edi, ia sengaja melaporkan agar KPK bisa membantu menyelesaikan persoalan aset yang menggantung tersebut. Total aset yang dilaporkan bernilai Rp 100 miliar yang terdiri atas tanah dan bangunan asrama di tujuh lokasi berbeda. “Ini bukan temuan tetapi saya yang laporkan ke KPK. Sebab pemerintah daerah ingin membuat penataan tetapi terbentur kepemilikan pribadi,” terang Edi kepada Malut Post, Senin (12/8).
Edi mengatakan, berdasarkan regulasi lama, aset memang menggunakan kepemilikan perseorangan. Belakangan, ketentuan ini menyisakan persoalan tersendiri. “Karena kepemilikan pemda tidak bisa maka saat itu menggunakan nama Kepala Bagian Perlengkapan sebelumnya. Hanya saja ada yang sudah meninggal makanya ahli warisnya yang bertanggungjawab untuk menandatangani dokumen balik nama,” ujar mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dua periode itu.    
Politikus Partai Golkar ini pun mengambil langkah melaporkan ke KPK untuk meminta bantuan mengkomunikasikan upaya balik nama seluruh aset asrama dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan pemerintah daerah. “Ini dilakukan supaya tidak menjadi bola liar. KPK juga sudah bersedia membantu untuk mengkomunikasikan agar balik nama status kepemilikan dari perseorangan menjadi kepemilikan pemerintah daerah,” tandasnya.
Ia menambahkan, untuk mes pemerintah daerah di Jakarta proses penyelesaiannya sudah tuntas. “Kita bawa Haji Taib (yang namanya terdaftar sebagai pemilik lama) ke Jakarta dan menandatangani dokumen balik nama menjadi kepemilikan pemerintah daerah,” pungkas Edi.

Target September
Sementara itu, temuan KPK terhadap aset bermasalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara ternyata telah disampaikan langsung KPK saat melakukan monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi sekaligus sosialisasi pencegahan korupsi Dana Desa pekan lalu. Aset tersebut terdiri atas aset bergerak maupun tidak bergerak. Bahkan Pemkab telah berkomitmen menindaklanjuti agar secepatnya dituntaskan. Ini setelah KPK menurunkan sejumlah stafnya pada bidang fungsional Korsup Pencegahan, diantaranya Andy Purwana, Wahyudi dan Septa Adhi Wibawa.
Sekretaris Daerah Halut Fredy Tjandua saat dikonfirmasi kemarin (12/8) mengatakan, pihaknya saat ini tengah memetakan temuan tersebut. "Kita sudah berkomitmen dengan KPK untuk ditindaklanjuti sampai dengan bulan September, semoga sudah terbenahi," kata Sekda kepada Harian Malut Post.
Salah satu hal yang disepakati adalah KPK membantu proses tindak lanjut tersebut. "Komitmen dengan KPK, diupayakan tuntas. Karena KPK akan membantu," ucapnya.
Terkait dengan jumlah aset dan segala hal berkaitan dengan temuan, Sekda meminta agar mengonfirmasi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Azis Bopeng. Azis saat dikonfirmasi menjelaskan, temuan KPK tersebut merupakan temuan-temuan lama yang pernah diangkat oleh Badan Pemeriksa Keuangan. “Kita berharap dengan kegiatan Korsupgah oleh KPK ini, semoga OPD yang memiliki aset-aset yang bermasalah tersebut dapat lebih serius untuk menyelesaikannya," pintanya.
Untuk penyelesaian dimaksud, kata Azis, akan dilakukan pasca HUT RI 2019. Dimana BPKAD selaku penanggungjawab penatausahaan aset akan melakukan rapat koordinasi dengan semua OPD. "Ini dilakukan untuk percepatan penyelesaian aset bermasalah tersebut," katanya.
Akademisi Universitas Hein Namotemo (Unhena), Gunawan Hi Abas, juga ikut angkat bicara. Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini menjelaskan, barang milik daerah dimaksud dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang semua keberadaannya di semua tempat tidak terbatas hanya ada pada pemerintah daerah atau lembaga. Termasuk yang berada pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bentuk-bentuk kelembagaan lainnya yang belum ditetapkan statusnya menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan. "Aturan dan konsep ini yang seharusnya dipahami oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara," tuturnya.
Gunawan bahkan mempertanyakan pemahaman Pemkab terkait regulasi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebabkan pelaksanaan pengelolaan aset daerah tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar. "Pengelola aset daerah hendaknya berpegang teguh pada asas-asas,” ujarnya.
Menurut Gunawan, sungguh ironis KPK sampai harus turun tangan mengingatkan pengelolaan aset bermasalah yang terdiri atas 19 kendaraan roda empat yang tidak diketahui keberadaan fisiknya, serta 248 kendaraan roda dua maupun roda empat tidak dilengkapi dokumen BPKB. "Ini menjadi hal yang sangat rancu yang coba dimanfaatkan oleh oknum yang diduga bermain dengan hukum terhadap aset milik negara," tegasnya.
Dia pun meminta KPK ikut melakukan audit dan proses penyelidikan guna mengetahui semua aset negara yang dipergunakan tidak sesuai dengan koridor hukumnya. Gunawan khawatir, jangan sampai ada dugaan korupsi dimanfaatkan oleh oknum pejabat birokrasi yang menguntungkan kelompoknya sehingga pada akhirnya daerah maupun negara mengalami kerugian besar. "Kalau sampai ada temuan korupsi oleh KPK di Halmahera Utara, maka ini adalah salah satu kejahatan korupsi yang sistematis yang dilakukan," tutupnya.
Senada, Pemkab Halmahera Barat juga menyatakan akan berkoordinasi dengan KPK terkait persoalan aset bermasalah itu. Kepala Inspektorat Julius Marau ketika ditemui di kantor Bupati, Senin (12/8), mengakui beberapa waktu lalu tim dari KPK sudah turun melakukan pertemuan dan meminta data aset kendaraan roda empat dan roda dua. Data yang diserahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kepada KPK, kendaraan roda empat yang masih bermasalah sebanyak 62 unit dan roda dua 133 unit. Dari jumlah tersebut, kata dia, hanya sebagian kecil yang masih dikuasai mantan pejabat. "Jadi pada saat pertemuan, semua data sudah diserahkan ke KPK oleh BPKAD," ungkap Julius.
Ia menambahkan, saat itu KPK menyampaikan siap membantu Pemkab untuk menelusuri aset jika dibutuhkan. Karena itu, hingga kini pihaknya masih akan berkonsultasi dengan Bupati Danny Missy lebih dulu. “Kita masih tunggu arahan Pak Bupati, soal hasil pertemuan bersama tim dari KPK. Jika arahan Pak Bupati untuk menggandeng KPK, maka kita akan berkoordinasi dengan KPK untuk menelusuri aset yang saat ini masih bermasalah," pungkasnya.

Juga Bermasalah
Selain tiga kabupaten tersebut, nyatanya persoalan aset juga ada di kabupaten/kota lain. Di Pemerintah Kota Ternate, misalnya, Kepala BPKAD Taufik Djauhar mengakui terdapat kendaraan dinas roda empat dan dua yang tak diketahui lagi nasibnya.
Taufik mengatakan tidak menghafal pasti berapa jumlah kendaraan aset yang bermasalah. Namun dari hasil pemeriksaan BPK tahun 2018 lalu, ditemukan nilai aset yang bermasalah mencapai Rp 1 miliar lebih. Meski begitu, kata dia, pihaknya telah menindaklanjuti hasil temuan tersebut, sehingga nilai temuan saat ini sudah di bawah Rp 1 miliar. "kita sudah tindaklanjuti kurang lebih 50 persen dari total temuan. Hanya saja saya tidak hafal pasti angkanya," aku Taufik.
Mantan Kepala Inspektorat Ternate ini menyampaikan, pihaknya merasa kesulitan melakukan tindak lanjut terhadap aset kendaraan roda dua sebelum tahun 2005. Saat itu, Pemkot banyak melakukan pengadaan kendaraan roda dua merek China, setelah itu dikuasai masing-masing pejabat. "Yang paling banyak ada pada Dinas Pendidikan, karena pengadaan untuk guru. Nah sekarang kita sulit mengetahui keberadaannya," terangnya.
Hingga kini, BPKAD tidak bisa melakukan penghapusan aset-aset bermasalah tersebut. Sebab syarat penghapusan salah satunya adalah harus ada bukti fisik aset. "Kalau ada rangkanya bisa diperiksa, tapi ini tidak ada. Tapi SKPD teknis harus tanggungjawab untuk mencari tahu aset tersebut. Untuk kendaraan roda empat sebagian telah dilelang tapi sebagian masih dalam proses pencarian," tukasnya.(mpf/cr-04/din/udy/kai)

 

Share
Berita Terkait

Panwascam Temukan Pemilih Ganda

05/04/2018, 12:34 WIT

WBN Siap Serap 15 Ribu Tenaga Lokal

31/08/2018, 12:40 WIT

18 Perusahaan Beroperasi di Halteng

28/03/2019, 12:18 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan