Rabu, 21 Agustus 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / Utang Rp 53 M Hambat APBD-P

Utang Rp 53 M Hambat APBD-P

Diposting pada 13/08/2019, 15:16 WIT
Gedung Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara
Gedung Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara

SOFIFI - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2019 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku Utara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum mencapai titik terang. Pasalnya, Ketua TAPD Bambang Hermawan baru saja menyodorkan data utang Pemerintah Provinsi yang telah diperbarui menjadi sebesar Rp 53.647.180.500. Utang ini merupakan utang bawaan Pemprov ke pihak ketiga yang telah dilunasi sebagian melalui APBD Induk 2019. "Perubahan anggaran KUA-PPAS sampai sekarang masih dibahas. Hal ini karena TPAD mengajukan daftar utang baru kurang lebih Rp 53 miliar," kata Anggota DPRD Provinsi Malut dari Partai NasDem, Helmi Umar Muksin, di Gedung Deprov, Senin (12/8).
Menurut Helmi, Banggar menuntut adanya pertanggungjawaban utang tersebut, baik dari aspek prosedur, administrasi maupun fisiknya. "Banggar meminta untuk rasionalisasi dari utang itu. Baik dari prosedur, administrasi maupun fisiknya," ujarnya.
Dia memaparkan, daftar utang baru yang diajukan Ketua TAPD senilai Rp 53 miliar itu merupakan utang bawaan sejak 2015 sampai 2018. Utang tersebut terdapat di 17 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk Sekretariat Dewan.
Utang terbesar merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp 17 miliar. Disusul Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 6,8 miliar. Selanjutnya utang Dinas Pertanian senilai Rp 5,8 miliar.
Utang miliaran juga terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar
Rp 5,6 miliar. Lalu di Dinas Perhubungan senilai Rp 4,3 miliar. Disusul Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp 3,7 miliar.
Utang bawaan lain tercatat di Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp 2,7 miliar. Begitu pula di Dinas Kesehatan yang punya utang Rp 2,4 miliar. Kemudian di Biro Umum Sekretariat Daerah ada utang Rp 2,2 miliar, serta RSUD Chasan Boesoirie sebesar Rp 1,6 miliar. SKPD sisanya memiliki utang bervariasi di bawah Rp 1 miliar.
Menurut Helmi, Banggar tengah melakukan pemanggilan untuk klarifikasi terhadap SKPD-SKPD yang berutang tersebut. "Tadi (kemarin, red) Kadis Perkim dan Perhubungan diminta untuk klarifikasi. Dan nanti akan dipanggil yang lainnya untuk diklarifikasi juga," ucapnya.
Lebih jauh, Sekretaris DPW NasDem Malut ini menyampaikan, finalisasi atau penyerahan KUA-PPAS yang dijadwalkan tanggal 15 Agustus sangat tergantung pada rasionalitas klarifikasi utang tersebut. "Sejauh mereka mampu meyakinkan utang itu maka bisa diterima dokumen KUA-PPAS. Tapi kalau tidak, maka tentunya dipertimbangkan," tukasnya.
Memasuki tahun anggaran 2019, utang Pemprov mencapai Rp 400 miliar lebih. Sebagian diantaranya kemudian dibayar melalui APBD Induk 2019 hingga menyisakan Rp 53 miliar tersebut.(cr-01/kai)

 

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan