Minggu, 20 Oktober 2019

 Headline
MALUT POST / NASIONAL / Kenaikan Iuran BPJS Berlaku 2020

Kenaikan Iuran BPJS Berlaku 2020

Diposting pada 13/08/2019, 14:12 WIT
Antrean Pengurus BPJS
Antrean Pengurus BPJS

JAKARTA  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan peraturan presiden (pepres) sebagai dasar hukum kenaikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan. Rencananya, perpres akan diterbitkan pada tahun supaya penyesuaian tarif bisa berlaku pada 2020 nanti.
Kepastian tersebut diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (12/8). Ia mengatakan perpres akan berisi rincian kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan secara komprehensif untuk masing-masing kelas. "Kalau BPJS Kesehatan terkait dengan iuran dan lain-lain, nanti kami sampaikan secara lebih komprehensif dalam bentuk perpres," ungkap Ani, sapaan akrab Sri Mulyani.
Sayangnya, Ani sangat irit bicara terkait perkembangan isu kenaikan tarif iuran perusahaan peralihan PT Asuransi Kesehatan alias Askes itu. Menurutnya, semua hal terkait kenaikan masih terus dibahas oleh internal pemerintah dari berbagai kementerian yang terlibat. "Nanti kalau sudah keluar, kami sampaikan, biar tidak sepotong-potong mengenai seluruh aspek BPJS Kesehatan ini," katanya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan akan berlaku untuk semua kelas. Mulai dari Mandiri I, Mandiri II, Mandiri III, hingga Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendapat subsidi dari pemerintah.
Namun, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan persentase kenaikan tarif iuran tidak akan dipukul rata untuk semua kelas. Perhitungannya akan mengacu pada jumlah peserta di masing-masing kelas, dan status peserta, misalnya PNS atau karyawan swasta. "Tidak (sama per kelas), ini demi keadilan, nanti semua kelas harus ditinjau ulang. Nanti kami lihat efeknya, PBI seperti apa, non PBI seperti apa," tutur Mardiasmo, pekan lalu.
Kemudian, persentase dan nominal final tarif iuran juga akan ditentukan oleh hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikeluarkan pada akhir Agustus nanti. Audit BPKP, sambung dia, akan berisi soal perubahan kelas rumah sakit, posisi defisit keuangan BPJS Kesehatan per semester I 2019, proyeksi defisit sampai akhir tahun, hingga sumber dana yang bisa didapat dari berbagai bauran kebijakan dalam rangka menutup defisit.
Bila hasil audit sudah keluar, barulah pemerintah bisa menghitung berapa sisa defisit yang bisa ditutup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Begitu pula dengan sisa defisit yang bisa ditutup dari kebijakan kenaikan tarif iuran kepada peserta BPJS Kesehatan. "Biar kami tahu berapa dana selain kenaikan tarif yang bisa diterima, termasuk dari pajak rokok, sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Asabri, dan BPJS Kesehatan itu sendiri. Jadi berapa dapatnya, terus defisit yang reasonable (masuk akal), dan berapa kenaikan tarifnya," jelas Mardiasmo.
Ia menambahkan perhitungan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan juga akan mempertimbangkan kemampuan peserta di masa yang akan datang. Setidaknya, dalam kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan. "Jangan sampai kami naikkan tapi masih defisit. Jangan sampai kenaikannya terlalu besar, tapi nanti tidak digunakan. Kami harus hati-hati, soalnya ke depan harus ada kenaikan kan," terangnya.
Sebagai informasi, persoalan defisit keuangan di tubuh perusahaan sudah terjadi sejak 2014 lalu. Dari tahun ke tahun, jumlah defisit perusahaan terus meningkat. Tahun ini, defisit keuangan BPJS Kesehatan diproyeksi mencapai Rp 28 triliun.
Di tengah desifit itu, Menkeu justru memutuskan untuk menambah 'bonus' bagi anggota dewan pengawas dan anggota dewan direksi BPJS. Penambahan bonus tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2019 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS.
Dalam beleid yang ditandatangani Sri Mulyani 1 Agustus tersebut, bonus diberikan dalam bentuk tunjangan cuti tahunan bagi dewan pengawas dan anggota direksi. Ketentuan tunjangan tersebut paling banyak satu kali dalam satu tahun dan paling banyak dua kali gaji dan upah.
Jumlah tunjangan tersebut naik dua kali lipat dibandingkan dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan pengawas dan Anggota Direksi BPJS. Pasalnya, dalam aturan tersebut tunjangan cuti tahunan bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi BPJS hanya diberikan dengan ketentuan paling banyak satu kali dalam satu tahun dan paling banyak satu kali gaji atau upah.
Ani mengatakan, pemberian manfaat tambahan dan insentif bagi anggota dewan pengawas dan direksi BPJS, termasuk BPJS Kesehatan. Pemberian bonus dilakukan sesuai dengan ketentuan administrasi.
Ia juga mengatakan bonus tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Sebagai informasi, catatan keuangan penyelenggara jaminan sosial, BPJS Kesehatan sejak pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional memang tidak pernah sehat.
Pada 2014 lalu, keuangan mereka mengalami defisit Rp 3,3 triliun. Defisit tersebut terus membengkak. Pada 2015, 2016, dan 2017 keuangan mereka defisit Rp 5,7 triliun, Rp 9 triliun dan Rp 9,75 triliun.
Pada 2018 defisit mencapai Rp 9,1 triliun. Sementara pada 2019 diproyeksikan defisit keuangan BPJS Kesehatan membengkak jadi Rp 28 triliun. "Itu masalah lain di BPJS Kesehatan, itu internal mereka yang berhubungan dengan masalah administrasi, yang berhubungan dengan pengaturan cuti maupun pembayaran. Tidak ada hubungannya, itu sama sekali berbeda (dengan kepentingan pengelolaan keuangan perusahaan)," ujarnya.
Sementara terkait pengelolaan keuangan perusahaan yang tengah dirundung defisit, ia menekankan pemerintah akan terus mencari jalan untuk mengatasi hal tersebut. Jurus menutup defisit keuangan perusahaan peralihan PT Asuransi Kesehatan alias Askes sejatinya sudah sering dipaparkan kepada publik. Jurus dilakukan mulai dari pembenahan manajemen BPJS Kesehatan, penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai, hingga yang teranyar kenaikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) yang dikelola oleh perusahaan.(cnn/kai)

Share

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan