Senin, 19 Agustus 2019

 Headline
MALUT POST / / Warga Duduki Kantor Bupati

Warga Duduki Kantor Bupati

Diposting pada 14/08/2019, 14:07 WIT
PROTES: Warga lingkar tambang di Kecamatan Weda Tengah saat berada di Kantor Bupati Halmahera Tengah, Selasa (13/8) kemarin.
PROTES: Warga lingkar tambang di Kecamatan Weda Tengah saat berada di Kantor Bupati Halmahera Tengah, Selasa (13/8) kemarin.

Desak Pemkab Tetapkan Harga Lahan

Editor : Muhammad Nur Husen
Peliput : Fahruddin Udi

WEDA – Ratusan warga lingkar tambang di Kecamatan Weda Tengah menduduki kantor bupati Halmahera Tengah (Halteng), Selasa (13/8). Kedatangan warga ini meminta pemerintah kabupaten segera menetapkan harga lahan mereka yang belum diselesaikan PT Tekindo dan Weda By Nickel. Warga ini berasal dari Desa Kobe, Lukolamo, Waekob, Wajerana dan Kulo Jaya.
       Bupati Edi Langkara menanggapi aksi warga ini mengatakan pemerintah daerah menetapkan harga tanah sesuai aturan.“Kita tidak mau melanggar aturan. Karena itu, masyarakat yang memiliki lahan agar memasukkan dokumen sertifikat kepemilikan dan surat keterangan tanah (SKT) dari pemerintah desa,”ujarnya saat hearing dengan warga. Dokumen ini akan menjadi bukti otentik untuk disampaikan ke pihak perusahaan dan pemerintah pusat.
       Karena itu, ia juga meminta seluruh kepala desa di lingkar tambang memberikan pemahaman kepada warganya agar lebih tertib.“Percayakan persoalan ini ke pemerintah daerah. Warga cukup menyediakan dokumen kepemilikan,”katanya. Senada Wakil Bupati Abd. Rahim Odeyani meminta warga memasukkan sertifikat kepemilikan dan SKT dari desa. Dokumen yang dimasukkan harus ada bukti tanaman.
       Orang nomor dua di Pemkab Halteng ini juga meminta masyarakat agar memastikan lahan yang dikelolanya adalah areal penggunaan lain (APL).“Kalau hutan APL maka menjadi kewenangan bupati untuk menyelesaikan. Tetapi kalau bukan APL maka itu kewenangan kementerian dan perusahaan untuk menyelesaikan lewat kementerian,”jelasnya. Sementara Koordinator Lapangan Ramlan Tuahena mengatakan, masyarakat hanya meminta pemerintah daerah memediasi agar lahan warga dibayar sesuai aturan.
    Ia mengaku semua warga memiliki dokumen berupa sertifikat kepemilikan yang jelas.”Sebagian dokumen sudah masuk di pemerintah daerah sehingga kami berharap pemerintah segera memediasi pertemuan dengan PT. Tekindo dan Weda Bay Nickel agar masalah ini segera diselesaikan,”harapnya.(mpf/met)

Share
Berita Terkait

Panwascam Temukan Pemilih Ganda

05/04/2018, 12:34 WIT

WBN Siap Serap 15 Ribu Tenaga Lokal

31/08/2018, 12:40 WIT

18 Perusahaan Beroperasi di Halteng

28/03/2019, 12:18 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan